http://news.detik.com/read/2012/05/19/161503/1919945/10/penjelasan-lengkap-denny-indrayana-tentang-kemenangan-yusril-di-ptun

1. Pemberhentian tetap Agusrin selaku Gubernur Bengkulu dan mengangkat Wakil Gubernur selaku Gubernur definitif adalah perintah UU Pemda. Putusan Kasasi MA telah menyatakan Agusrin terbukti korupsi, dan karenanya sesuai UU Pemda ia harus diberhentikan tetap.

2. Upaya Agusrin melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra untuk menggugat pemberhentian dan penggantiannya selaku Gubernur karena sedang mengajukan peninjauan kembali ataupun karena ancaman hukuman kasusnya kurang dari 5 tahun, jelas merupakan suatu kekeliruan. Peninjauan Kembali (PK) jelas-jelas tidak menunda eksekusi.

Dengan putusan MA yang merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemberhentian Agusrin sudah benar dan sah secara hukum. Argumentasi ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun juga keliru dan informasi yang menyesatkan. Agusrin dituntut antara lain dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang ancaman hukumannya nyata-nyata lebih dari 5 tahun.
 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin Rabu (22/9)  menggemparkan.  Gugatan Yusril dikabulkan sebagian tapi akibatnya Hendarman Supanji tidak sah lagi sebagai Jaksa Agung (Jagung).  Ini akibat dari UU Kejaksaan tak jelas soal masa jabatan Jagung. Masa tidak ada waktu masa jabatan Jagung.?  Maka itu harus dibatasi, kata MK.  Sesuai umur kabinet. Singkat kata, mulai pukul 14.35 WIB kemarin, Republik Indonesia tak punya Jagung.  Sampai hari ini presiden belum mengeluarkan SK mengangkat lagi Hendarman atau orang lain.  Inilah keajaiban kita sebagai negara satu-satunya di planet bumi yang tak punya Jagung.

Mensesneg Sudi dan staf Presiden Denny Indrayana masih bersilat lidah,  berteori. Padahal semua teorinya itu sudah disampaikan di sidang MK dan ternyata jeblok. Teori mereka hanya diterima dua hakim, tujuh lainnya tidak setuju.  Sekarang setelah kalah ramai-ramai mengajak masyarakat berpolemik.  Ini bukan  sikap gentleman.   Sebaiknya presiden segera saja menerima dan melaksanakan putusan MK. Jangan terlalu malu mengaku lalai dan salah. Putusan pengadilan termasuk MK harus selalu dianggap benar, bahkan sekiranyapun salah.  Dalam bahasa ‘Mongolia’ hal itu disebut dalam adagium ‘res judicata pro veritate habetur’.

Kalau istana ngotot terus dan Hendarman tetap berkantor di Bulungan akibatnya bisa serius. Pertama, banyak tersangka atau terdakwa kasus yang ditangani jaksa melawan dan bilang jaksa tak kompeten karna bosnya tidak sah.  Semua orang bisa melaporkan Hendarman ke polisi, menggugat ke TUN atau minta ganti rugi ke pengadilan umum.  Semua surat Jagung dicibirkan dan dibuang ke keranjang sampah.    Masalah serius yang kedua, presiden dipandang tak mematuhi hukum, karna putusan MK adalah hukum.  Kalau presiden tak patuh hukum bagaimana rakyat bisa meneladani.  Issue ini bisa menjadi amunisi partai-partai untuk bergoyang dangdut  interpelasi dan pemakzulan di gedung Senayan.  Jika ini tiap hari disiarkan ‘live’ oleh stasiun teve maka kredibilitas presiden SBY bisa jatuh lagi empat digit setelah kemarin kasus Century turun dua digit.

Presiden, hormatilah putusan MK. Jangan malu.  Hormatilah hukum, jangan lamban. Segeralah tunjuk Jaksa Agung dengan SK baru, atau Pelaksana Tugas (Plt). Mau pake Hendarman lagi , terserah.

SUDAH dua kali saya menyatakan dalam tulisan sebelumnya bahwa saya tak tertarik untuk berwacana mengenai ”kemerdekaan jaksa agung nonkabinet” yang dilontarkan Denny Indrayana.

Wacana itu, baik langsung maupun tidak, diangkat Denny ke permukaan dengan bumbu-bumbu ”paradigma lama” dan ”paradigma baru” kejaksaan debatyang pada ujung-ujungnya hanya untuk menutupi kesalahan dan kelalaian Pemerintah SBY dalam pemberhentian dan Hendarman Supandji sebagai jaksa agung. Denny mengetengahkan persoalan sah atau tidak sahnya Hendarman dengan rumusan-rumusan teoretis ilmu hukum, seakan menggambarkan rumitnya masalah yang dihadapi.

Padahal, masalahnya sederhana saja.Hendarman diangkat sebagai Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dengan kedudukan setingkat menteri negara menggantikan Abdulrahman Saleh. Jelas ini dirumuskan dalam Keppres No 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007. KIB itu sendiri masa baktinya adalah 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2009. Denny ingin mengecilkan persoalan keabsahan Hendarman ini hanya persoalan administratif belaka sehingga masalahnya tidak begitu penting.

Saya berpendapat sebaliknya kewenangan yang dimiliki jaksa agung tidaklah main-main karena menyangkut hak-hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.Jaksa agung berwenang menyatakan orang menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana khusus yang menjadi kewenangannya,berwenang menyidik,menuntut,menahan, dan mencekal seseorang. Dengan kewenangan sebesar itu, faktor keabsahannya untuk bertindak menjadi sangat penting dan mendasar.

Kalaumemangdiatidaksah,mengapa kita harus tunduk, taat,dan patuh pada segala tindakan dan keputusan yang dilakukannya? Pokok masalah seperti di atas tampaknya tidak mendapat tempat yang wajar dalam pikiran Denny.Jabatan Hendarman adalah sah.Ketika saya mempersoalkan isi Keppres No 31/P Tahun 2007,Denny berargumen, Presiden tidak memberhentikan Hendarman dan tidak mengangkatnya kembali karena lebih sesuai dengan ”paradigma baru”kejaksaan yang merdeka dan nonkabinet. Argumen ini lebih banyak khayal daripada fakta.

Buya Hamka pernah menulis buku judulnya Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao yang mengkritik buku karya Parlindungan. Denny Indrayana pun lebih kurang serupa, mencampur-adukkan antara khayal dan kenyataan. Kalau dalam tulisan kemarin dia mencoba menjadi juru tafsir apa yang ada di kepala SBY, yang entah ada entah tidak, kini dia mengakui dua paradigma yang dikontraskannya itu adalah refleksi pemikirannya sendiri.

Saya tidak tahu apakah Denny ambil peran dalam pembuatan draf Keppres No 183/M Tahun 2009 tentang pembentukan KIB II sehingga pikirannya terefleksikan ke sana. Ataukah dia sekadar ingin memberikan legitimasi secara post-pactum terhadap keppres tersebut dengan argumen pseudo-akademis tentang ”paradigma baru” kejaksaan dan ”kemerdekaan jaksa agung nonkabinet”, wallahu a’lam.

Bahwa sebagai sebuah pemikiran, adanya jaksa agung yang memiliki kemerdekaan dan berada di luar kabinet adalah gagasan yang bagus-bagus saja sebagai wacana. Namun hukum positif yang berlaku yang mengatur kejaksaan itu ialah UU No 16 Tahun 2004, yang sayangnya tidaklah menganut ”paradigma baru”atau jaksa agung yang merdeka di luar kabinet seperti dibayangkan Denny Indrayana.

Keppres No 187/M Tahun 2004 dan Keppres No 31/P Tahun 2007 disusun dengan berpedoman pada UU No 16 Tahun 2004 dan konvensi ketatanegaraan yang telah berlangsung sejak 1959.Konvensi ini pula yang melatarbelakangi rumusan Pasal 19 dan 22 undang-undang tersebut, yang tidak secara eksplisit mengatur berapa lamakah masa jabatan jaksa agung itu. Presiden yang berwenang mengangkat jaksa agung itu tidak dapat membuat keputusan berdasarkan wacana yang baru ada di dalam kepala seorang staf khususnya yang bernama Denny Indrayana.

Karena sumpah jabatan Presiden menyatakan akan menjalankan UUD, undang-undang, dan peraturanperaturannya dengan seluruslurusnya. Alanglah sakti mandragunanya Denny Indrayana ini kalau sampai Presiden SBY mengambil suatu keputusan yang menyimpang dari undang-undang dan berpegang pada wacana yang baru ada di kepala staf khususnya.Konsiderans huruf a UU No 16 Tahun 2004 itu mengatakan bahwa kejaksaan ”termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945”.

Konsiderans huruf b mengatakan ”bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh pihak mana pun”. Penegasan bahwa kejaksaan adalah ”lembaga pemerintahan” kemudian dirumuskan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan.Bahwa kejaksaan ”harus bebas dari pengaruh pihak mana pun” saya sependapat saja walau kedudukan kejaksaan tetap sebagai ”lembaga pemerintahan”.

Tapi ini tidaklah bermakna jika lembaga itu berada di luar kabinet––seperti kedudukan Hendarman sekarang yang ada di benak Denny––lembaga itu akan bebas dari pengaruh pemerintah. Toh, dari dulu sampai sekarang Hendarman selalu hadir di sidang kabinet dan setiap saat dia bisa dipanggil menghadap oleh Presiden SBY,baik ke Istana maupun ke Cikeas. Jadi argumen Denny,jaksa agung akan menjadi merdeka bebas dari pengaruh presiden,karena kini ”nonkabinet”, tidak ada maknanya sama sekali.

Saya berpendapat bahwa kejaksaan bisa berada di dalam maupun di luar kabinet adalah dalam konteks pelaksanaan UU No 16 Tahun 2004 setelah berlakunya UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Wacana kemerdekaan jaksa agung nonkabinet yang didengung-dengungkan Denny tidak ada artinya selama UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan belum diubah. Jadi argumen Denny ”kemerdekaan jaksa agung nonkabinet” adalah argumen banci dan mengada-ada.

Argumen itu tidak lebih daripada sekadar membuat masalah menjadi rumit, tetapi hakikatnya tak lebih hanya ingin menutupi kesalahan,kelalaian atau ”kecerobohan”dalam menyusun Keppres No 83 dan No 84/M Tahun 2009 saja. Kalau ingin menempatkan adanya jaksa agung yang merdeka di luar kabinet,pertanyaan mendasar yang harus dijawab lebih dulu, apakah kejaksaan itu terletak dalam ranah ”organ kekuasaan kehakiman” ataukah dalam ranah ”organ kekuasaan pemerintahan”? Bab IX UUD 1945,Bab tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal-pasalnya hanya mengatur badan-badan peradilan.

Sementara ”badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang” (Pasal 24 ayat 3 UUD 1945). Seperti kita ketahui, jaksa tidak semata-mata berfungsi sebagai penuntut di muka pengadilan, tetapi berbagai UU memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menyidik perkara-perkara tertentu. Sama halnya seperti polisi,apakah kewenangan menyidik yang ada pada polisi menempatkan polisi dalam organ kekuasaan kehakiman? Sementara kewenangan polisi bukan semata-mata menyidik perkara.

Di manakah letaknya kewenangan menyidik, polisi atau jaksa,apakah dalam ranah kekuasaan pemerintahan ataukah ranah kekuasaan kehakiman? Ini semua masih wacana. Kalau memang harus ditafsirkan dia berada dalam ”organ kekuasaan kehakiman”, kita harus berani menerima kewenangan jaksa hanya sebagai penuntut umum (public prosecutor). Dengan demikian, kewenangan menyidik harus dikeluarkan dari kewenangan jaksa. Inilah semangat KUHAP dulu.

Jadi, sekali lagi, ini semua baru wacana. Apa yang baru merupakan wacana dalam pikiran Denny Indrayana belumlah otomatis berlaku, apalagi dipedomani oleh Presiden SBY dalam membubarkan KIB I dan membentuk KIB II. Kalau mau benar-benar ”merdeka” lepas dari organ pemerintahan, UU No 16 Tahun 2004 harus mengalami revisi, baik dalam konsiderans maupun dalam pasal-pasalnya, yang menegaskan bahwa kejaksaan bukan lagi lembaga pemerintahan, melainkan lembaga kehakiman yang merdeka.

Prosedur pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung juga tidak bisa lagi menjadi kewenangan presiden semata, melainkan harus mengikuti pola rekrutmen seperti hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks inilah baru wacana Denny Indrayana itu berlaku dan menjadi relevan ketika membandingkan kedudukan jaksa agung dengan panglima TNI dan kepala Polri dalam kaitannya dengan kabinet.

Namun,jika kejaksaan ditempatkan dalam ranah organ kekuasaan kehakiman, perbandingan itu menjadi tidak relevan. Tanpa semua proses perubahan ini, Denny Indrayana hanya mencampuradukkan antara fakta dan khayal, seperti kisah Tuanku Rao yang dikritik Buya Hamka. Kalau saya kembali pada persoalan pokok yang saya lontarkan tentang sah tidaknya kedudukan Hendarman Supandji setelah 20 Oktober 2009, pembelaan Denny atas kesahan itu haruslah didasarkan kepada dokumen-dokumen hukum yang menjadi hukum positif sekarang.

Tidak bisa bertindak sesuatu atau membela sesuatu didasarkan pada wacana yang baru ada di alam pikiran. Cara berpikir dan bertindak Denny Indrayana ini mengandung corak otoriter.Penguasa akan mengambil kebijakan bukan berdasar pada hukum yang berlaku, tetapi pada kehendak sendiri––saenake dewe bahasa Jawanya––yang dibungkus-bungkus dengan berbagai argumen dan dilontarkan dalam wacana.

Cara berpikir seperti di atas bertolak belakang dengan asas negara hukum dan kepastian hukum.Apakah begitu caranya Denny menasihati dan memberikan masukan kepada Presiden SBY? Atau SBY memang telah keliru dalam mengambil langkah dalam ihwal pengangkatan dan pemberhentian Hendarman ini? Hatta Rajasa yang saya tanya soal ini mengatakan dia tidak tahu-menahu soal Keppres No 183 dan 184/P Tahun 2009.Keppres itu disiapkan Pak Sudi (Sekretaris Kabinet waktu itu), katanya kepada saya melalui telepon dari Nigeria.

Semua orang di lingkaran Istana tampak bereaksi membela keabsahan Hendarman setelah saya melakukan serangan. Jauh sebelum ini, ketika Komisi III DPR mempersoalkan keabsahan itu, tidak ada reaksi dari kalangan Istana. Bahkan wartawan Rakyat Merdeka bertanya kepada saya, sayang jawaban saya hanya sepotong.Jawaban sepotong itu rupanya dianggap menguntungkan Istana sebagaimana tersirat dalam pernyataan Mensesneg Sudi Silalahi dan Denny sendiri. Karena itu, mereka tidak bereaksi ketika Komisi III DPR mempersoalkannya.

Awal jawaban saya kepada Rakyat Merdeka ialah, keabsahan itu harus dilihat dalam konteksnya, yakni harus dilihat apakah Hendarman ketika diangkat keppresnya menyebutkan dia menjadi anggota kabinet atau tidak? Kalimat ini tidak dimuat Rakyat Merdeka. Kalau tidak, dalam makna dia bukan anggota kabinet, maka kedudukan Hendarman tetap sah selama keppresnya belum dicabut. Bahkan,meskipun bukan SBY presidennya. Saya telah mengklarifikasi jawaban saya itu.

Mau percaya mau tidak, terserah saja. Denny membantah dia pernah menuding SBY ihwal ketidaksahan pemberhentian Hendarman karena ”melanggar Undang-Undang No 16 Tahun 2004”. Bahwa belakangan Denny mengatakan dia tidak pernah berpendapat begitu dan saya salah menyimpulkan, ya terserah saja.Apakah perbuatan yang ”melanggar undang-undang” bukan sama artinya ”dengan tidak sah”, ya hanya formulasi kata-kata saja.

Saya memang mengakui bahwa serangan saya terhadap legalitas Hendarman saya lakukan setelah dinyatakan menjadi tersangka korupsi sisminbakum. Berulang kali Denny menegaskan hal ini.Tidak apa-apa, karena kalau Hendarman tidak menyatakan tersangka, urusan sah atau tidak sahnya Hendarman tidaklah langsung berkaitan dengan saya. Palingpaling itu sekadar wacana akademis belaka yang tak akan banyak menyita perhatian publik.Tanpa dia menyatakan saya sebagai tersangka, saya juga tidak mempunyai legal standinguntuk memohon perkara di Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan saya adalah, apakah segala wacana yang dilontarkan Denny dikemukakan sebelum adanya serangan saya terhadap Hendarman? Toh wacana seperti itu tak pernah ada juga sebelumnya. Karena itu, apa yang dikemukakan Denny bernada defensif dan kadang juga bersifat ofensif, sesuai kepentingannya sendiri dan kepentingan Presiden SBY serta pejabat di lingkaran Istana yang perlu mendapat pembelaan dari dirinya.(*)

sumber : seputar-indonesia.com Friday, 23 July 2010
sebelumnya –> ‘Kemerdekaan Jaksa Agung Non Kabinet’

SAYA kembali membaca dengan senyum gembira tanggapan bersemangat dari Profesor Yusril Ihza Mahendra berjudul ”Argumen yang Bukan-Bukan Denny Indrayana” (Seputar Indonesia, 21 Juli 2010).

Untuk memungkasi diskusi ini izinkan saya menyampaikan tanggapan balik. Harap closing statement ini dibaca sebagai satu kesatuan argumen tak terpisahkan, yang pembukaannya adalah kolom saya, ”Jaksa Agung Nonkabinet”, serta argumen utamanya ada dalam kolom yang berjudul ”Kemerdekaan Jaksa Agung”. Sebagai argumen penutup, sengaja saya memberi judul ”Kemerdekaan Jaksa Agung Nonkabinet”.

Pilihan judul itu saya lakukan untuk mengukuhkan bahwa persoalannya memang bukan semata masalah teknis-administratif keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji, sebagaimana yang selalu diangkat Yusril,namun berpangkal tolak dari perbedaan mendasar melihat posisi kejaksaan— termasuk jaksa agung— dalam sistem ketatanegaraan kita.

Pilar utama argumen saya: ”Setelah Perubahan UUD 1945 dan berlakunya UU Kejaksaan yang baru Nomor 16 Tahun 2004, dikuatkan dengan UU Kementerian Negara,kejaksaan adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Karenanya, jaksa agung tidak boleh lagi menjadi anggota kabinet,” ”sehingga prinsip kemerdekaan yang ditegaskan konstitusi dan UU Kejaksaan bebas dari pengaruh pemerintah atau kekuasaan lain dapat konsisten dijalankan.”

Sedangkan Yusril masih berpendapat: tidak ada salahnya jaksa agung menjadi anggota kabinet. Pendapat semacam itulah yang kemudian mendasari pandangan Yusril selanjutnya hingga soal keabsahan Hendarman Supandji. Bagi Yusril, karena jaksa agung adalah bagian dari kabinet, maka pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, hingga masa jabatannya pun harus sama dengan kabinet.

Pendapat Yusril yang memasukkan jaksa agung ke dalam kabinet dan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan fungsi kejaksaan itulah yang saya tolak.Penolakan demikian bukan semata berdasarkan argumentasi akademis pribadi, namun dalam ungkapan Yusril, ”Berdasarkan pada kedudukan kejaksaan dalam kaidah hukum positif yang berlaku sekarang.”

Karena UU Kejaksaan memang dengan tegas menjamin kemerdekaan kejaksaan, salah satunya karena mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang kemerdekaannya dijamin oleh UUD 1945,utamanya setelah perubahan konstitusi. Yusril selalu mengatakan persoalan inti yang dia persoalkan adalah keabsahan Hendarman, dan menafikan kaitannya dengan paradigma kemerdekaan kejaksaan agung nonkabinet.Saya justru melihatnya sangat terkait.

Bagi saya, karena jaksa agung adalah bagian tak terpisahkan dari institusi kejaksaan yang merdeka, bukan anggota kabinet,maka tidak harus pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, hingga masa jabatan jaksa agung bersamaan dengan anggota kabinet. Itulah sebabnya,dalam tulisan sebelumnya saya mencontohkan masalah administrasi pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, jaksa agung adalah sama dengan panglima TNI dan kepala Polri, yang tidak harus bersamaan dengan anggota kabinet.

Saya menyadari bahwa mekanisme rekrutmen dan pemberhentian jaksa agung yang hanya dimonopoli presiden, berbeda dengan panglima TNI dan kepala Polri yang melibatkan DPR. Namun, bagi saya ketiganya samasama bukan anggota kabinet. Itu sebabnya pula dasar hukumnya pun berbeda.Kabinet diatur dalam UU Kementerian Negara; panglima TNI ada dalam UU TNI,kepala Polri ada dalam UU Kepolisian, dan jaksa agung ada dalam UU Kejaksaan.

Memasukkan jaksa agung dalam kabinet inilah yang saya tolak dan coba saya luruskan ketika sejak akhir 2008 saya berkesempatan membantu Presiden SBY sebagai staf khusus.Dari awal prinsip dasar kemerdekaan kejaksaan itulah yang ingin saya tegaskan, dan enggan menyoal detail teknisadministratif, meskipun dalam hal keabsahan Hendarman tetap dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

Tetapi karena Yusril lebih tertarik mendiskusikan masalah teknis-administrasi itu,maka izinkanlah saya memaparkan penjelasan sebagai berikut. Perlu dimengerti, ketika kita mendiskusikan kabinet setelah UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, ada empat keputusan presiden yang harus dipelajari: Keppres No 187/M Tahun 2004 yang membentuk KIB Pertama; Keppres No 31/P Tahun 2007 yang mereshuffle kabinet dan menjadi dasar pengangkatan Hendarman Supandji; Keppres No 83/P Tahun 2009 yang membubarkan KIB Pertama; dan Keppres No 84/P Tahun 2009 yang membentuk KIB Kedua.

Menurut saya memang ada kekeliruan ketika Keppres No 187/M Tahun 2004 dan Keppres No 31/P Tahun 2007 masih memasukkan jaksa agung sebagai bagian dari kabinet.Kekeliruan itu sedikit banyak dipengaruhi cara berpikir Yusril yang menurut pengakuannya ikut menyusun struktur kabinet dan memang berpendapat jaksa agung adalah anggota kabinet. Itulah sebabnya, sejak Keppres No 83/P Tahun 2009 dan Keppres No 84/P Tahun 2009, kami mengoreksi kekeliruan tersebut.

Keppres No 83/P memang membubarkan KIB Pertama, namun fungsinya tidak hanya itu. Keppres tersebut juga telah menjalankan tugas untuk memisahkan jaksa agung dari kabinet. Di dalamnya, meski KIB Pertama dibubarkan, namun jaksa agung tidak diberhentikan. Dengan Keppres No 83/P,secara administratif jaksa agung telah resmi dipisahkan dari keanggotaan kabinet.Dalam Keppres No 83/P, satu per satu nama menteri KIB Pertama disebutkan.

Semuanya ada 29 menteri yang namanya disebut dan diberhentikan dengan hormat, dari Widodo AS hingga terakhir Adhyaksa Dault.Namun, Presiden SBY, dengan sadar tidak menyebutkan pemberhentian Hendarman Supandji dalam keppres tersebut. Artinya jelas, Hendarman Supandji memang belum diberhentikan sebagai jaksa agung.

Yusril mengatakan, seharusnya Hendarman Supandji diberhentikan dulu dengan keppres,lalu diterbitkan keppres baru untuk mengangkatnya sebagai jaksa agung. Pendapat Yusril itu hanya salah satu cara. Ada cara lain: dengan tidak mengeluarkan keppres pemberhentian. Karena dengan demikian, secara administratif, Keppres No 31/P—utamanya untuk bagian yang mengangkat Hendarman Supandji selaku jaksa agung—masih berlaku.

Alasannya, hukum administrasi hanya mengenal dua kondisi tidak berlakunya suatu keppres: pertama, adanya keppres baru yang mencabut keppres lama; dan kedua, masa berlaku keppres tersebut dengan jelas disebutkan, dan telah terlampaui. Kedua kondisi tersebut tidak terjadi pada keppres pengangkatan Hendarman.

Hingga sekarang keppres pengangkatan Hendarman selaku jaksa agung belum dicabut dengan keppres mana pun; dan di dalam keppres pengangkatan Hendarman tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit hingga kapan batas waktu berlakunya. Yusril pasti berpendapat, karena Hendarman diangkat sebagai bagian dari KIB Pertama, maka masa berlaku keppresnya pun berakhir ketika KIB Pertama dibubarkan.

Pendapat demikian, sekali lagi saya tolak, dengan argumentasi yang sama. Saya ingin konsisten memisahkan jaksa agung dari keanggotaan kabinet, dan karenanya pengangkatan, pelantikan, pemberhentian hingga masa jabatannya pun tidak harus bersamaan dengan kabinet.

Apalagi, bukan hanya Keppres pembubaran KIB Pertama, yang dengan sadar dirancang tidak memberhentikan Hendarman, lebih jauh pemisahan jaksa agung dari kabinet juga dikuatkan dengan keppres pembentukan KIB Kedua,yang dengan jelas tidak memasukkan jaksa agung ke dalamnya.

Usulan Yusril untuk memberhentikan jaksa agung bersamaan dengan pembubaran KIB Pertama, dan pengangkatan dan pelantikannya kembali bersamaan dengan KIB Kedua memang sengaja saya tolak.Alasannya masih sama, saya ingin mengirimkan pesan tegas bahwa jaksa agung bukanlah anggota kabinet.

Saat ini pesan itu harusnya nyaring terbaca, karena berkali-kali dikumandangkan: pertama, jaksa agung sudah dipisahkan dari kabinet, karena keppres pembubaran KIB Pertama dengan sengaja tidak memberhentikan jaksa agung; kedua, keppres pembentukan KIB Kedua dengan tegas tidak memasukkan jaksa agung sebagai bagian dari kabinet; ketiga, pelantikan kabinet pun tidak lagi harus bersamaan dengan jaksa agung; dan keempat, masa jabatan jaksa agung pun tidak lagi harus sama dengan kabinet.

Sebenarnya, sebelum menjadi tersangka kasus dugaan korupsi sisminbakum, pendapatYusril tentang keabsahan jaksa agung amat sejalan dengan pemikiran saya di atas. Dengan tegas dia mengatakan,” Selama keppresnya belum dicabut, maka Hendarman Supandji akan tetap duduk sebagai jaksa agung.” Lebih jauh Yusril mengatakan, ”Andaikata bukan SBY presidennya pun, sepanjang keppres pencabutan sebagai jaksa agung belum terbit, maka Hendarman Supandji tetap sah.”

Artinya,dengan tidak mengaitkan keppres Hendarman dengan kepresidenan SBY, berarti Yusril dengan jelas memisahkan posisi jaksa agung dengan kabinet. Karena suatu kabinet tentu harus demisioner dan berganti dengan yang baru ketika masa kepresidenan berakhir. Yusril bisa saja mengatakan bahwa ia meralat pendapatnya.

Tetapi sebenarnya yang dilakukan tidaklah sekadar ralat, tapi perubahan total pendapat: pertama, dari semula menyatakan Hendarman sah selaku jaksa agung, berubah total menjadi tidak sah; kedua, dari semula menyatakan keppres pengangkatan Hendarman masih berlaku selama belum dicabut, berubah total menjadi keppres pengangkatan Hendarman sudah tidak berlaku, meskipun belum dicabut; ketiga, dari semula masa kepresidenan tidak penting, bahkan jika bukan SBY sekalipun presidennya,

Hendarman tetap sah sebagai jaksa agung, berubah drastis menjadi masa kepresidenan penting. Dalam konteks ini saya amat sependapat dengan Yusril, ”Kejujuran dan konsistensi dalam membangun argumen sangatlah penting kalau kita tak ingin dikatakan sekadar mengada-ada saja.”Terkait dengan pesan kejujuran itu, saya mengapresiasi pengakuan jujur Yusril: ”Saya tidak menafikan bahwa serangan saya tentang keilegalan Hendarman memang terkait dengan kepentingan saya setelah saya dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi”.

Akhirnya, karena ini adalah closing statement saya dalam mengulas kemerdekaan jaksa agung nonkabinet, pada tempatnya saya menyampaikan terima kasih kepada Profesor Yusril Ihza Mahendra yang berkenan menjawab diskusi yang saya tawarkan. Dari saya niat tulisan ini, tidak lain dan tidak bukan,hanyalah untuk terus belajar dan membangun budaya diskusi yang mencerdaskan,

dengan tetap menjunjung etika diskusi— di antaranya dengan lebih mematahkan argumentasi dan tidak menyerang secara pribadi. Karenanya, jika ada kata dalam tulisan saya yang dirasa tidak pas oleh Profesor Yusril, atau majelis pembaca yang budiman, saya memohon maaf yang setulustulusnya. Sekali lagi, lawan dalam berdebat adalah kawan dalam berpikir.(*)

Sumber Koran Seputar Indonesia, seputarindonesia.com,Thursday, 22 July 2010

baca selanjutnya : Antara fakta dan khayal Denny Indrayana

TULISAN Denny Indrayana ”Kemerdekaan Jaksa Agung”yang dimuat harian Seputar Indonesia (20/7) sebagiannya telah keluar dari konteks permasalahan yang saya kemukakan, yakni apakah Hendarman Supandji sah atau tidak sah menduduki jabatan Jaksa Agung setelah tanggal 20 Oktober 1999?

Untuk itu,saya mengemukakan berbagai argumen yuridis dan historis mengenai pokok masalah, berdasarkan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku sekarang. Kalau tiba-tiba masalahnya kemudian bergeser pada apa yang disebut Denny sebagai ”paradigma baru” kejaksaan, saya menganggap hal itu adalah wacana akademis tentang sesuatu yang ada dalam pikiran para akademisi,bukan suatu realitas dalam hukum positif yang ada.Antara alam pikiran dengan alam kenyataan bisa saja terdapat perbedaan dan jurang yang lebar.

Suatu fakta yang tak terbantahkan ialah Denny tampil berulang kali dalam wacana Jaksa Agung sekarang ini, yaitu dalam konteks menanggapi serangan saya bahwa Hendarman Supandji adalah Jaksa Agung ilegal. Secara kronologis dia berbicara dan menulis setelah Mensesneg Sudi Silalahi menyanggah serangan saya tentang keilegalan Hendarman.

Menjadi tidak relevan jika kemudian itu melarikan pokok perdebatan pada wacana tentang ”paradigma baru kejaksaan”, yakni menempatkan institusi kejaksaan sebagai lembaga independen di luar lembaga pemerintahan, yang di dalam literatur ilmu hukum sebenarnya juga bukanlah perkara yang baru seperti anggapan Denny.

Saya tidak menafikan bahwa serangan saya tentang keilegalan Hendarman memang terkait dengan kepentingan saya setelah saya dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi.Saya telah menelaah KUHAP dan UU Kejaksaan serta berbagai peraturan pelaksana, termasuk juklak dan juknis penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Agung. Dari telaah ini,saya mendapati fakta bahwa pada level Kejaksaan Agung,yang berwenang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam perkara korupsi bukanlah penyidik, tetapi Jaksa Agung.

Setelah ditetapkan, surat perintah penyidikan dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Setelah itu, barulah Direktur Penyidikan melayangkan surat panggilan kepada tersangka untuk hadir dan diperiksa. Orang yang mengatakan saya mengada-ada menyerang Jaksa Agung, padahal kewenangan menetapkan tersangka adalah kewenangan penyidik, adalah keliru.

Bacaan mereka terbatas pada KUHAP tanpa menelaah dengan saksama, bagaimana penyidik bekerja dalam tataran birokrasi Kejaksaan Agung. Kalau semua penyidik di Kejaksaan Agung dengan otoritasnya sendiri berwenang menyatakan seseorang menjadi tersangka, kemudian memanggil, mencekal, memeriksa,dan menahannya,saya justru sangat bersyukur.

Kalau ada penyidik seumpama itu dan dia dengan inisiatifnya sendiri menyatakan Wapres Boediono dan mantan Menkeu Sri Mulyani menjadi tersangka, mencekal mereka, memeriksa, dan menahannya karena dugaan terlibat tindak pidana korupsi megaskandal Bank Century, maka saya akan bersujud syukur dan tidak usah repot-repot mempersoalkan keabsahan Jaksa Agung Hendarman. Saya pun akan ikhlas dan sukarela menjadi tersangka dalam kasus sisminbakum.

Saya ingin lihat bagaimana reaksi Presiden SBY jika ada penyidik nekat seperti itu di Kejaksaan Agung. Mungkin Mensesneg Sudi Silalahi dan Staf Khusus Presiden SBY Bidang Hukum Denny Indrayana akan bersilat lidah pula menyalahkan penyidik nekat itu dengan berbagai argumen seumpama tidak menghargai atasan, melanggar disiplin pegawai negeri, dan seterusnya.

Kalau saya, berdasarkan ilmu yang saya miliki serta berbagai dokumen yang juga saya miliki dan dapatkan,menemukan fakta bahwa Jaksa Agung yang menetapkan saya menjadi tersangka itu adalah Jaksa Agung yang tidak sah,maka adalah hak konstitusional saya untuk menolak penetapan itu serta semua tindakan yang merupakan turunannya. Benar bahwa sah tidak sahnya Hendarman harus diuji oleh pengadilan.

Sebab itulah saya telah mengajukan permohonan uji tafsir mengenai Pasal 22 ayat (1) huruf d UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dihadapkan dengan Pasal 1 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 45, biar nanti Mahkamah Konstitusi yang memberi keputusan. Berulang kali Denny dengan bahasa sinis mengolok-olok sikap saya yang mempersoal kan keabsahan Hendarman itu seolah-olah saya mempersoalkannya karena saya ingin mengelak dari suatu tanggung jawab dan menghindar untuk diperiksa dalam tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada saya.

Adalah hak saya dan hak setiap orang untuk mempersoalkannya kalau dia merasa dirugikan.Tanpa adanya kerugian konstitusional seumpama itu, seseorang juga tidak dapat mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Dalam tataran konteks permasalahan yang saya hadapi dan kemukakan, wacana apakah kejaksaan itu ”seharusnya”independen dari lembaga pemerintahan atau merupakan bagian daripadanya, saya anggap hanyalah diskursus akademis belaka.

Paradigma ”baru” atau ”lama”tentang kejaksaan tidak ada urusannya dengan pokok masalah karena argumen yang saya bangun adalah didasarkan pada UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sementara UU ini disusun setelah seluruh proses amendemen UUD 1945 selesai. Terlalu mengada-ada dan memutarbalikkan fakta jika Denny mengatakan bahwa argumen saya tentang kejaksaan adalah ”dengan dasar hukum dan paradigma lama yang otoritarian, yaitu UUD 1945 sebelum perubahan dan UU Kejaksaan yang lama No 5 Tahun 1991”.

Argumen Denny tentang ”kemerdekaan jaksa Agung nonkabinet” adalah argumen akademis yang ada dalam alam pikirannya sendiri,bukan argumen yang didasarkan pada kedudukan kejaksaan dalam kaidah hukum positif yang berlaku sekarang. Boleh saja dia mengembangkan wacana seperti itu, tetapi wacana ini tidak lebih daripada sekadar ingin membelokkan pokok persoalan yang saya kemukakan, apakah Hendarman Supandji sah atau tidak sebagai Jaksa Agung sesudah tanggal 20 Oktober 2009?

Denny tampak ingin berpura-pura seolah-olah dia seorang akademisi murni,dengan mengundang orang terlibat ke dalam sebuah wacana. Padahal ujung-ujungnya hanya ingin bertindak menjadi legitimator langkah Presiden SBY yang keliru dalam ihwal pengangkatan dan pemberhentian Hendarman. Sedari awal posisi saya adalah jelas,saya adalah dinyatakan sebagai tersangka oleh Jaksa Agung yang saya anggap tidak sah.

Saya melawan, tetapi saya menggunakan argumen-argumen akademis sebagai senjata perlawanan. Saya tidak sedang berwacana dengan ”paradigma lama” atau ”paradigma baru” yang diembuskan Denny Indrayana. Kalaupun saya mengatakan bahwa Presiden dapat saja menempatkan Jaksa Agung menjadi bagian dari kabinet atau berada di luarnya, pembicaraan itu berada dalam konteks sah atau tidaknya Hendarman menjadi Jaksa Agung sekarang ini, dihubungkan dengan UU Kejaksaan, UU Kementerian Negara, dan konvensi ketatanegaraan yang telah berlangsung sejak lama.

Sekarang saya tidak ada kepentingan apa pun untuk terlibat dalam wacana ”kemerdekaan jaksa agung”yang dikemukakan Denny, yang seolah-olah bertindak sebagai akademisi murni itu. Fokus perhatian saya adalah apakah Hendarman sah atau tidak menjadi Jaksa Agung sekarang ini.

Argumen selebihnya yang dikemukakan Denny bahwa ”pilihan Presiden yang tidak memberhentikan Jaksa Agung Hendarman Supandji saat membubarkan KIB I ataupun tidak mengangkat dan melantik Jaksa Agung saat membentuk KIB II justru merupakan sikap konsisten dan penghormatan Presiden SBY kepada kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka” telah mengungkapkan secara jelas kedudukan dirinya.

Denny ingin menempatkan dirinya sebagai mufassir atau juru tafsir untuk menjelaskan apa mungkin ada atau mungkin juga sesungguhnya tidak ada dalam kepala Presiden SBY,tetapi khayalan Denny semata-mata.Semua orang tahu bahwa SBY bukanlah ahli dalam masalah teoretis hukum seperti ini. Bertahun-tahun saya bersamasama dengan beliau, jauh sebelum Denny ditarik dari UGM menjadi staf khususnya.

Akhirnya argumen Denny dengan wacana bukan-bukan yang diciptakannya sendiri itu terjebak dalam kontradiksi. Satu hal yang amat terang-benderang dari kutipan tulisan Denny di atas ialah: kalau Hendarman tidak diberhentikan dan tidak diangkat kembali seperti tafsir Denny atas pikiran Presiden SBY itu, maka satu-satunya besluit––istilah kunonya––atau keppres pengangkatannya tidak lain tidak bukan adalah Keppres 31/P Tahun 2007 yang nyata-nyata menempatkan Hendarman sebagai Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu (Jilid I) dengan kedudukan pejabat setingkat menteri negara.

Ini berarti Presiden SBY sesungguhnya adalah penganut ”paradigma lama”seperti yang dituduhkan Denny kepada saya.Kejujuran dan konsistensi dalam membangun argumen sangatlah penting kalau kita tak ingin dikatakan sekadar mengada-ada saja. Kalau sudah begini ceritanya, siapa sebenarnya yang menyerang atau membalas serangan dengan jurus dewa mabuk? Wallahu a’lam bissawwab. (*)

sumber : seputarindonesia.com Wednesday, 21 July 2010

bersambung tanggapan Denny Indrayana “Kemerdekaan Jaksa Agung Non-kabinet”


Share/Bookmark

ALHAMDULILLAH,Profesor Yusril Ihza Mahendra akhirnya bersedia membalas kolom “novum”saya dengan judul “Jaksa Agung Nonkabinet” (Seputar Indonesia, 17 Juli 2010).

Saya membaca dengan seksama tulisan Yusril berjudul “Kontroversi Keabsahan Hendarman” (Seputar Indonesia, 19 Juli 2010). Diskusi melalui tulisan ini, insya Allah akan lebih utuh dan sistematis, mudah dibaca dan dipahami publik, ketimbang rencana awal perdebatan melalui televisi yang tidak jarang kaya show,tapi kurang substansi karena sangat dibatasi durasi.

Dengan niat untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang argumentasi saya terkait “Kemerdekaan Jaksa Agung Nonkabinet”, izinkan saya menyampaikan tanggapan balik.Tujuannya, untuk lebih menegaskan konsep kemerdekaan kekuasaan kejaksaan serta bukan semata-mata untuk menjawab tulisan Yusril.Tidak pula hanya untuk menyoal masalah sesaat yang – entah mengapa – tiba-tiba muncul terkait keabsahan Hendarman Supandji.Apalagi, tidak pula bermaksud ikut mengalihkan perhatian dari isu utama: dugaan korupsi sisminbakum.

Setelah membaca jawaban Yusril, saya berpandangan, dasar pemikiran kami dalam memandang institusi kejaksaan – dan pimpinannya, jaksa agung – memang sangat berbeda. Saya tegas mengargumentasikan kejaksaan adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga jaksa agung bukanlah anggota kabinet. Sedangkan Yusril masih mendua, berpendapat jaksa agung dapat dijadikan anggota kabinet (eksekutif) atau dapat pula sebagai pejabat negara biasa.

Yusril mengatakan, “Presiden dapat saja mengangkat jaksa agung sebagai anggota kabinet, bisa juga tidak, tapi mengangkat jaksa agung sebagai pejabat negara biasa”. Perbedaan mendasar dalam melihat kemerdekaan kejaksaan itulah yang akan menjadi fokus pembahasan tanggapan balik ini. Kembang-kembang argumentasi lain yang disampaikan Yusril, utamanya yang tidak fokus menyerang argumen, tetapi lebih pada pribadi,tidak akan saya tanggapi.

Pandangan Yusril yang mendua itu agaknya disebabkan oleh proses transisi pemikiran yang belum tuntas. Pendapat bahwa jaksa agung merupakan bagian dari kabinet adalah benar, tetapi untuk masa yang lampau,sebelum era reformasi. Yusril benar ketika mengatakan,“ Konvensi ketatanegaraan sejak 1959 menunjukkan bahwa kejaksaan telah menjadi bagian dari organ pemerintahan.

Jaksa agung selalu diangkat sebagai anggota kabinet dengan status setingkat menteri negara.” Kita tentu tidak boleh lupa pengalaman pahit pasca-1959, dalam Demokrasi Terpimpin, dan setelahnya di masa Orde Baru, ketika kekuasaan kehakiman, termasuk jaksa agung memang kemudian dikontrol oleh presiden. Itulah masa otoritarian, di mana kekuasaan kehakiman termasuk kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif,dengan menjadikan jaksa agung sebagai anggota kabinet dan merupakan pembantu presiden.

Artinya, pendapat Yusril itu benar dengan dasar hukum dan paradigma lama yang otoritarian yaitu UUD 1945 sebelum perubahan dan UU Kejaksaan yang lama Nomor 5 Tahun 1991. Saya sendiri terus bergerak maju dalam melihat institusi kejaksaan sesuai semangat reformasi yang menjunjung tinggi kemandirian kekuasaan kehakiman (independence of the judiciary).

Pendekatan saya dalam melihat institusi kejaksaan dan jaksa agung adalah paradigma baru yang reformis,yaitu meneguhkan Indonesia sebagai negara hukum.Paradigma reformasi itu sesuai Perubahan UUD 1945 utamanya Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan,“ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Penegasan itulah yang kemudian diadopsi dalam UU Kejaksaan yang baru Nomor 16 Tahun 2004. Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya dengan tegas mengatakan bahwa kekuasaan kejaksaan adalah kekuasaan negara yang merdeka yang artinya “dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.”

Perlu ditegaskan, konsep kemerdekaan kejaksaan ini perubahan mendasar yang awalnya memang tidak diadopsi dalam UU Kejaksaan yang lama Nomor 5 Tahun 1991.Wajar di kala berlaku undangundang lama itu, jaksa agung merupakan bagian dari kabinet. Setelah berlaku UU Kejaksaan yang baru per 26 Juli 2004,sebelum pembentukan KIB I, seharusnya jaminan kemerdekaan kejaksaan dalam UU Kejaksaan yang baru tersebut ditegakkan secara konsisten dengan mengeluarkan jaksa agung dari komposisi kabinet. Selanjutnya pendapat Yusril yang mengatakan bahwa kejaksaan tidak diatur dalam UUD 1945, berbeda dengan TNI dan Polri, sekilas- lintas terkesan benar.

Tetapi, itu bukan berarti eksistensi kejaksaan tidak mempunyai dasar dalam konstitusi negara kita. Justru bagi saya aneh dan tidak konsisten karena Yusril sendiri mengatakan, “Saya sendiri yang ketika itu menjadi menteri kehakiman dan HAM yang mewakili Presiden Megawati membahas RUU Kejaksaan dengan DPR”.

Berarti beliau lupa bahwa dalam bagian menimbang UU Kejaksaan secara tegas dinyatakan,“ Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pada bagian menimbang selanjutnya ditegaskan kemerdekaan,“Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun.”

Pertanyaannya: bagaimana mungkin kewenangan penuntutan bisa bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, termasuk pemerintah, jika jaksa agung masih dimungkinkan diletakkan sebagai pembantu presiden atau anggota kabinet? Kunci utama kemerdekaan kejaksaan–– dan karenanya jaksa agung tidak dapat dijadikan anggota kabinet atau sebagai pembantu presiden––adalah karena fungsinya yang terkait kekuasaan kehakiman tersebut.

Lebih jelasnya, kejaksaan adalah termasuk dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tentang “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.” Yang jika Yusril lupa adalah bagian mengingat pertama dalam UU Kejaksaan yang ikut dirumuskannya.Lebih jauh bagian mengingat ketiga UU Kejaksaan mendasarkan pada UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang makin mengukuhkan bahwa kejaksaan dimasukkan dalam rumpun dan Bab Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 setelah perubahan.

Pertanyaannya: bagaimana mungkin sebagai bagian dari rumpun kekuasaan kehakiman yang merdeka, jaksa agung sebagai pimpinan kejaksaan masih dimungkinkan diletakkan sebagai pembantu presiden atau anggota kabinet? Berpijak pada paradigma baru reformasi kejaksaan sebagai “badan- badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman” yang merdeka,jaksa agung seharusnya tidak boleh lagi menjadi anggota kabinet.

Karena itu,menurut saya, ketika Yusril diminta Presiden SBY dan Wakil Presiden JK untuk ikut membantu menyusun struktur KIB I, bukan hanya Panglima TNI dan Kapolri yang dikeluarkan dari kabinet, melainkan juga jaksa agung– yang jaminan kemerdekaannya ada dalam UU Kejaksaan yang ikut disusun Yusril sebagai menteri kehakiman dan HAM––harus lebih prioritas dikeluarkan sebagai anggota kabinet agar konsisten dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dijamin dalam UUD 1945 setelah perubahan dan UU Kejaksaan yang baru.

Seandainya Yusril Ihza Mahendra saat itu memahami benar konsep kemerdekaan kejaksaan tersebut, tidak akan lahir keppres yang menyatukan pengangkatan dan reshuffle jaksa agung sebagai anggota kabinet. Dalam konteks memperjuangkan kemerdekaan kejaksaan itulah, saya menyoal pemberhentian Abdul Rahman Saleh. Kita sebaiknya memang jujur. Saya mengutip langsung pernyataan Yusril di harian nasional yang kemudian berubah 180 derajat terkait keabsahan Hendarman.

Sedangkan saya tidak pernah menyatakan pemberhentian Rahman tidak sah ataupun Hendarman pengangkatannya tidak sah,sebagaimana yang disimpulkan secara keliru oleh Yusril.Argumentasi utama saya adalah: alasan pemberhentian Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh sebagai bagian dari reshuffle kabinet tidak sejalan dengan semangat UU Kejaksaan yang–baik dahulu maupun sekarang– saya argumentasikan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang seharusnya merdeka.

Dengan begitu, jelaslah, pilihan kebijakan Presiden yang tidak memberhentikan Jaksa Agung Hendarman Supandji saat membubarkan KIB I ataupun tidak mengangkat dan melantik jaksa agung saat membentuk KIB II justru merupakan sikap konsisten dan penghormatan Presiden SBY kepada kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Sikap Presiden bukan hanya menimbang soal administrasi- seremonial, tetapi lebih jauh sejalan dengan semangat kemerdekaan kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman menurut konstitusi negara kita. Lalu,siapa yang Anda pilih? Paradigma lama otoritarian yang meletakkan jaksa agung sebagai bagian kabinet? Atau paradigma baru yang reformis yang menghormati kemerdekaan jaksa agung nonkabinet?

Saya memilih, menghormati amanat perubahan UUD 1945,UU Kejaksaan, termasuk pula UU Kementerian Negara yang membatasi kementerian kabinet hanya 34 orang,tidak termasuk jaksa agung, Panglima TNI, dan Kapolri. Menyangkut usulan Yusril agar jaksa agung menjadi kementerian tersendiri, selain bertentangan dengan kemerdekaan kekuasaan kejaksaan, juga bertentangan dengan UU Kementerian Negara.

UU Kementerian Negara jelas membatasi kementerian maksimal hanya tiga puluh empat. Menambah kementerian baru di luar yang telah ditentukan jelas bertentangan dengan maksud pembatasan kementerian agar tidak tambun serta mencegah kabinet hanya menjadi komoditas power sharing semata.Penjelasan UU Kementerian Negara dengan tegas mengatakan, pembatasan “jumlah kementerian adalah maksimal 34 (tiga puluh empat). Artinya, jumlah kementerian tidak dimungkinkan melebihi jumlah tersebut.”

Kesimpulannya,argumen mendasar saya adalah mendorong konsep kemerdekaan kejaksaan nonkabinet. Itulah paradigma baru yang reformis dari kejaksaan untuk meninggalkan paradigma lama otoritarian kejaksaan sebagai anggota kabinet,yang membuka ruang intervensi kekuasaan. Karena itu, saya menolak terjebak pada perdebatan yang hanya menyoal administrasi keabsahan Hendarman.

Apalagi jika dengan sengaja menggiring kita lupa atas isu utama: dugaan korupsi sisminbakum.Akhirnya, meskipun berbeda secara mendasar dalam melihat kemerdekaan jaksa agung nonkabinet,saya harus berterima kasih kepada Profesor Yusril Ihza Mahendra karena meyakini: lawan dalam berdebat adalah kawan dalam berpikir.(*)

sumber : Seputar Indonesia, 20 Juli 2010

bersambung tanggapan Yusril I.Mahendra “Argumen yang bukan-bukan Denny Indrayana”

Share/Bookmark

DALAM berbagai kesempatan, bahkan di hadapan Mahkamah Konstitusi, saya telah menegaskan bahwa kedudukan Hendarman Supandji sebagai jaksa agung adalah tidak sah. Dasar ketidaksahannya itu ada di dalam UU Kejaksaan No 16 Tahun 2004 serta Keppres No 187/M Tahun 2004, Keppres No 31/P Tahun 2007, dan Keppres No 83 Tahun 2009. Pasal 19 UU Kejaksaan menyebutkan bahwa jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tidak ada ketentuan yang mengatur berapa lama jabatan jaksa agung. Namun, Pasal 22 ayat (1) UU Kejaksaan mengatakan bahwa jaksa agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena meninggal dunia, permintaan sendiri, sakit jasmani dan rohani terus-menerus, berakhir masa jabatannya, dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi jaksa agung.

Di dalam Negara hukum dan demokrasi di mana pun di dunia ini, tidak akan dibenarkan ada pejabat yang memangku jabatannya tanpa batas masa jabatan. Hal itu juga bertentangan dengan asas kepastian hukum. Dalam UUD 1945, masa jabatan presiden pun dibatasi. Kalau UU Kejaksaan tidak membatasi masa jabatan jaksa agung, bagaimanakah presiden dapat memberhentikan jaksa agung dengan alasan “berakhir masa jabatannya” seperti diatur dalam Pasal 22 ayat (1) di atas?

Atas dasar itulah Denny Indrayana dalam berbagai media cetak yang terbit sehari setelah reshuffle kabinet, tanggal 8 Mei 2007, menuding Presiden SBY telah melakukan pelanggaran serius terhadap undang-undang karena telah memberhentikan Abdulrahman Saleh tanpa melalui pintu Pasal 22 UU Kejaksaan.
Denny mengatakan, pemberhentian Abdurrahman Saleh tidak sah karena yang bersangkutan tidak meninggal dunia, tidak sakit terus-menerus, tidak minta berhenti, dan masih memenuhi syarat menjadi jaksa agung. “Kalau menggunakan alasan berakhir masa jabatannya, kapan masa jabatan itu berakhir?” tanya Denny sebelum menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Hukum. Denny bahkan mengatakan, Abdurrahman Saleh yang diberhentikan tanggal 7 Mei 2007 adalah diberhentikan setengah jalan alias belum habis masa jabatannya. Kalau baru setengah jalan, tentu ada yang setengahnya lagi. Di mana yang setengahnya itu? Ini berarti secara implisit berarti Denny mengakui bahwa masa jabatan Abdulrahman Saleh, yang diangkat menjadi jaksa agung Kabinet Indonesia Bersatu akan berakhir masa jabatannya tanggal 20 Oktober 2009, bersamaan dengan berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu. Hanya dalam konteks inilah ucapan Denny dapat dimengerti.

Kalau Denny menganggap pemberhentian Abdulrahman Saleh tidak sah, konsekuensi logisnya pengangkatan Hendarman sebagai penggantinya juga tidak sah. Namun aneh bin ajaib Denny kini jadi berjibaku menjadi pembela keabsahan Hendarman. Apakah kedudukan sebagai staf khusus Presiden telah membawa segala kenikmatan sehingga Denny berputar haluan? Denny mengatakan saya berubah pendapat mengenai keabsahan Hendarman dengan mengutip Rakyat Merdeka, 13 Juni ?2010. Ketika wartawan bertanya melalui telepon mengenai keabsahan Hendarman, saya menjawab singkat bahwa hal itu harus dilihat dari konteksnya dulu. Kalau Hendarman diangkatnya sebagai jaksa agung, maka selama keppresnya belum dicabut, Hendarman Supandji akan tetap duduk sebagai Jaksa agung. ?Pembicaraan via telepon seluler terputus sampai di situ. Sinyal memang terganggu, ketika itu saya” berada di atas kapal di tengah laut Kalau pertanyaan kepada saya dilanjutkan, jawaban saya akan menjadi jelas. Memang saya akui kelalaian saya tidak membaca hasil wawancara Rakyat Merdeka dan tidak mengoreksi hasil wawancara itu sehingga saya akan dituduh tidak konsisten. Namun, pendapat saya yang sepotong itu hanya ada di Rakyat Merdeka, berbeda dengan puluhan media yang memuat pendapat Denny, yang kini dapat disearch melalui Google di internet. Belakangan ini saya telah mengoreksi berita Rakyat Merdeka itu walau saya sadari sudah terlambat.

Andaikata Hendarman diangkat menjadi jaksa agung dan sekaligus menjadi anggota kabinet dan diberi status menteri negara, jabatannya akan berakhir bersamaan dengan usia kabinet. Inilah sebenarnya jawaban mengapa dalam UU Kejaksaan tidak diatur berapa lama masa jabatan jaksa agung itu. Saya sendiri yang ketika itu menjadi Menteri Kehakiman dan HAM yang mewakili Presiden Megawati membahas RUU Kejaksaan dengan DPR. Konvensi ketatanegaraan sejak tahun 1959 menunjukkan bahwa kejaksaan telah menjadi bagian dari organ pemerintahan. Jaksa agung selalu diangkat sebagai anggota kabinet dengan status setingkat menteri negara. Masa jabatan jaksa agung akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa bakti kabinet selama lima tahun.

Konvensi ketatanegaraan demikian diikuti juga dalam Keppres No 187/MTahun2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan Keppres No 31/P Tahun 2007 tentang reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu itu. Baik Abdulrahman Saleh maupun Hendarman adalah anggota kabinet dan diberi status sebagai pejabat setingkat menteri negara. Ini dengan jelas disebutkan, baik dalam konsiderans maupun dalam diktum kedua keppres itu.

Denny Indrayana berupaya untuk mengaburkan fakta hukum ini dan berusaha membuat sesuatu terang benderang menjadi remang-remang tidak menentu. Dahulu, kata Denny, “Jaksa agung memang masih tidak terlalu jelas statusnya. Keppres pengangkatan jaksa agung dijadikan satu dengan Keppres Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I. Pengangkatan dan pelantikan jaksa agung yang bersamaan dengan anggota kabinet itulah yang menciptakan pandangan bahwa jaksa agung adalah anggota kabinet. Padahal jaksa agung bukanlah anggota kabinet.” Demikian kata Denny Indrayana.

Selanjutnya Denny mengatakan,” Posisi jaksa agung dapat dipersamakan dengan posisi Panglima TNI dan Kapolri yang juga bukan merupakan anggota kabinet. Terlebih dengan adanya UU Kementerian Negara, maka anggota kabinet hanyalah 34 kementerian dan tidak termasuk jaksa agung, Panglima TNI ataupun Kapolri.” Pernyataan Denny ini sama sekali tidak berdasar. Jaksa agung itu diangkat dengan hak prerogatif presiden karena Pasal 1 ayat (2) UU Kejaksaan dengan jelas menyebutkan bahwa kejaksaan adalah “lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Tidak ada satu kata pun di dalam UUD 1945 yang menyinggung tentang kejaksaan. Demikian pula di dalam UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ini berbeda dengan TNI dan Polri yang secara khusus diatur dalam Bab XII tentang Pertahanan Negara Sejak amendemen UUD 1945, dengan tegas dinyatakan bahwa TNI dan Polri bukanlah bagian da?n organ pemerintahan negara.Presiden tidaklah mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI dan Kapolri karena kedua tindakan itu, menurut undang-undang harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakya Dengan demikian, Panglima TNI dan Kapolri jelas tidak bisa dijadikan sebagai anggota kabinet seperti Presiden Soeharto menempatkan Panglima ABRI sebagai anggota kabinet dan diberi status setingkat menteri negara.

Bukanlah saya ingin menyombongkan diri kalau saya mengungkap fakta sejarah bahwa Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla ketika terpilih telah meminta saya untuk menyusun struktur Kabinet Indonesia Bersatu (KlB) I itu. Saya menjelaskan kepada kedua beliau itu bahwa mulai cabinet yang baru ini Panglima TNI dan juga Kapolri tidak bisa kita masukkan lagi sebagai anggota kabinet dan tidak bisa diberi status menteri negara karena presiden tidak lagi mempunyai hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan mereka. Saya memahami hal ini, bukan saja berdasarkan ilmu, tetapi juga berdasarkan pengalaman karena sayalah yang mewakili Presiden membahas RUU tentang Kepolisian di DPR. Kemudian, bersama-sama dengan Menhan Mathori Abdul Jalil mewakili Presiden membahas RUU TNI di masa pemerintahan Presiden Megawati.

Kalau dibaca dengan cermat Keppres 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan KIB I, hanya jaksa agung satu-satunya pejabat yang bukan menteri, tetapi menjadi anggota kabinet dengan status pejabat setingka menteri negara. Presiden SBY tidak ingin mempertahankan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang di era Presiden Megawati dijadikan sebagai anggota kabinet dengan status pejabat setingkat menteri negara. Denny Indrayana, sebagaimana halnya Mensesneg Sudi Silalahi, tampak kebingungan,dengan status Hendarman setelah diundangkannya UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tanggal 6 November 2008. Dalam UU ini memang disebutkan jumlah kementerian maksimal adalah 34 tanpa menyebutkan apa sajakah nomenklatur kementerian itu. Ti?dak ada sangkut pautnya UU ini dengan Kejaksaan Agung. Presiden dapat saja mengangkat jaksa agung sebagai anggota kabinet, bisa juga tidak, melainkan mengangkat jaksa agung sebagai pejabat negara biasa.

Presiden Megawati, seperti telah saya katakan, pernah mengangkat Kepala BIN menjadi anggota kabinet, tetapi Presiden SBY tidak mau melakukannya.

Hatta Rajasa dan Sudi Silalahi mestinya mengerti kalau dia memahami letak Sekretariat Negara di dalam sejarah Kabinet RI. Sekretaris negara yang pertama Mr AG Pringgodigdo hanyalah sekretaris negara yang bukan anggota kabinet di tahun 1945. Mulai era Presiden Soeharto, sejak Soedharmono, dia masuk ke kabinet dengan sebutan menteri/sekretaris negara. Pada masa Moerdiono, dia juga anggota kabinet dengan sebutan menteri negara sekretaris negara. Demikian pula Akbar Tandjung dan Muladi di bawah Presiden Habibie. Namun di era Presiden Abdurrahman Wahid, semua sekretaris negara (Ali Rachman, Djohan Effendi, dan M Basyuni) berada di luar kabinet.

?Di era Presiden Megawati, Bambang Kesowo disebut hanya sebagai sekretaris negara, tetapi menjadi anggota kabinet dengan status pejabat setingkat menteri. Di era Presiden SBY, saya dan Hatta Rajasa menjadi menteri sekretaris negara. Namun, sekarang, dengan adanya UU Kementerian Negara, untuk pertama kalinya Sekretariat Negara diubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Sekretariat Negara dengan Sudi Silalahi sebagai menteri sekretaris negara. Sebagaimana halnya Sekretariat Negara, demikian pula Kejaksaan Agung, semuanya terserah kepada Presiden. Bisa dimasukkan ke kabinet, bisa juga tidak, baik sebelum maupun sesudah adanya UU Kementerian Negara.

Kalau saja Mensesneg Hatta Rajasa dan Sekkab Sudi Silalahi jeli memperhatikan berlakunya UU Kementerian Negara tanggal 6 November 2008 dan menyadari kedudukan Hendarman dalam Keppres 31/PTahun 2004 sebagai anggota kabinet dengan status setingkat menteri negara, maka mereka dapat mengusulkan kepada Presiden mengubah keppres tersebut sehingga Hendarman bukan lagi sebagai jaksa agung saja. Kalau itu dilakukan, tidak akan terjadi debat sekarang ini karena status Hendarman menjadi jelas. Jabatannya tidak serta·merta berakhir dengan bubarnya KIB I tanggal 20 Oktober 2009. Dia tetap menjadi jaksa agung sampai dia diberhentikan Presiden dengan merujuk pada Pasal 22 UU Kejaksaan.

Kalaulah hal seperti di atas tidak mau dilakukan, maka nama Hendarman sebagai jaksa agung dengan kedudukan setingkat menteri negara harus dicantumkan dalam deretan nama pejabat yang diberhentikan dalam Keppres No 83/P Tahun 2009 tentang Pembubaran KIB 1. Setelah itu terserah kepada Presiden SBY, kalau masih mau mempertahankan Hendarman sebagai jaksa agung. Pilihan Presiden ada dua. Pertama, mengangkat kembali Hendarman sebagai jaksa agung dengan kedudukan setingkat menteri negara dengan konsekuensi mengubah nomenklatur Kejaksaan Agung menjadi Kementerian Kejaksaan Agung dan harus disusuli dengan amendemen UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

?Pilihan kedua ialah mengangkat Hendarman sebagai jaksa agung saja, sebagai pejabat negara, tanpa harus disusuli dengan amendemen UU Kejaksaan. Inilah hal yang benar dari sudut hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang harus dilakukan oleh Presiden SBY dalam masa jabatan kedua. Adnan Buyung Nasution selaku anggota Wantimpres dan Denny Indrayana selaku Staf Khusus Presiden Bidang Hukum semestinya memberi tahu hal ini kepada Presiden SBY kalau mereka berdua menyadari bahwa Mensesneg Hatta Rajasa dan Sekkab Sudi Silalahi kurang memahami hal ini karena latar belakang pendidikan mereka bukan hukum. Dengan demikian, tidak perlu Buyung dan Denny susah payah bersilat lidah dengan argumen yang bukan-bukan untuk mengelabui orang awam demi menjaga muka Presiden SBY yang terang benderang melakukan kesalahan dalam proses pemberhentian dan pengangkatan kembali Hendarman ini. Pengakuan atas kesalahan dan keteledoran itu penting. Sesudah itu marilah kita bersama-sama memikirkan jalan keluarnya. (*)

Sumber : Seputar indonesia.com 19 Juli 2010

selanjutnya tanggapan Denny Indrayana “Kemerdekaan Jaksa Agung