Teori hukum


Teori kedaulatan adalah salah satu topik yang menarik dalam rangka Ilmu Negara dan Teori Hukum.  Kedaulatan maksudnya suatu kekuasaan atau otoritas paling tinggi yang sifatnya tunggal, satu-satunya.   Ada macam-macam ajaran kedaulatan, yakni kedaulatan Tuhan, kedaulatan Negara, kedaulatan Rakyat dan   akhirnya bermuara pada teori kedaulatan hukum (rechtsouvereiniteit/supremacy of law).  Ajaran kedaulatan hukum ini adalah suatu teori atau pemikiran konseptual tentang negara dan apa hubungannya dengan hukum. Ia mengkritik Teori Kedaulatan Negara yang menempatkan negara diatas hukum.  Dipelajari apakah negara yang membentuk hukum dan berada diatas hukum ? Apakah sumber wewenang/otoritas negara dan hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan teoritis yang dicari jawabnya oleh  ajaran kedaulatan hukum .

kedhkPerintis Teori Kedaulatan Hukum adalah seorang ahli hukum terkemuka dari Universitas Leiden, Belanda , Hugo Krabbe (1857 – 1936). Dia belajar hukum dan ilmu Negara di Leiden dan menyelesaikan studi tahun 1883 dengan tesis “De burgerlijke staatsdienst in Nederland” (Pelayanan Negara Borjuis di Belanda).  Beberapa tahun kemudian bekerja di Sekretariat Provinsi Gelderland dan Noord Holland.  Tahun 1894 Krabbe ditunjuk sebagai professor di Groningen, dengan pidato pengukuhan “de werkkring van de staat” (Jabatan-jabatan Negara). Tahun 1897 membuat suatu laporan prasaran berjudul Hubungan hukum antara Negara dan pejabat-pejabatnya harus diatur oleh hukum.  Dia kembali ke Universitas Leiden menduduki jabatan bergengsi  prof.Oppenheim sebagai professor hukum konstitusi/tata Negara tahun 1908 dengan pidato “De idee der rechtspersoonlijkheid in de Staatsleer” (Ide subyek hukum dalam ajaran Negara). Disini dia lebih mendalam menyoroti hubungan antara hukum dan Negara.  Sebelumnya  di Groningen Krabbe telah mengemukakan ide kedaulatan hukum dalam buku “Die Lehre der Rechtssouveränität; Beitrag zur Staatslehre” (Ajaran Kedaulatan hukum, Groningen, 1906).  Untuk lebih menjabarkan buku ini ditulis lagi buku “De modern staatsidee” (Ide Negara modern), den Haag 1915 lalu “het Rechtgezag” (Kewenangan hukum, Den Haag 1917), “De innerlijke waarheid der wet (“Kebenaran internal dari undang-undang” di ‘s-Gravenhage, 1924).  Murid Krabbe yang terkenal adalah R.Kranenburg yang menulis “Algemene Staatslehre” (Ilmu Negara Umum).

Teori Kedaulatan hukum dari Krabbe berusaha memecahkan masalah teori kedaulatan Negara juga  teori kedaulatan rakyat yang sudah ada sebelumnya.  Jean Bodin (1576) adalah yang pertama kali merumuskan bahwa kedaulatan adalah sifat utama dari Negara.  Negara berdaulat atas warganya dan Negara tidak dapat dihambat oleh hukum. Orang yang berkuasa adalah sumber dari hukum dan ia tidak terikat pada hukum. Ia hanya tunduk pada hukum illahi dan hukum kodrat dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan saja.
Teori kedaulatan rakyat yang dipelopori John Locke dan dikembangkan oleh J.J.Rousseau yang meletakkan kedaulatan kepada seluruh rakyat. Tapi teori tidak cukup jelas  karena ada dua unsur yang tidak bisa dikombinasi. Telah diuraikan dimuka konsep kedaulatan Bodin memandang kekuasaan tertinggi berada di tangan Raja sebagai wakil dari Negara.  Setelah Revolusi Prancis kekuasaan itu tidak lagi pada Raja tapi pada Raja di Parlemen. Tujuan revolusi tentu saja bukan hanya sekedar memindahkan kekuasaan absolute itu ketangan yang lain.  Tujuannya kata Locke agar supaya kekuasaan itu tidak digunakan sewenang-wenang oleh Raja maupun oleh kelompok orang tertentu.
Di Jerman, konstitusi dipandang sebagai hadiah Raja bukan pernyataan kedaulatan rakyat seperti di A.S.
Sebelum teori yuristik Negara , teori kedaulatan berusaha memandang kekuasaan absolut negara pada orang-orang  tertentu yang berkuasa.

Di Amerika terjadi perdebatan panjang mengenai soal dimanakah terletak kedaulatan itu. Pada Negara bagian atau Negara federal atau malah dibagi oleh keduanya. Kalaupun dikatakan kedaulatan berada pada Negara federal sedang Negara bagian tidak berdaulat, tetap saja mustahil menemukan kedaulatan itu.  Pasti bukan di kongres atau presiden. Mengatakannya pada Mahkamah Agung juga tidak bisa karena para Hakim ditunjuk oleh Presiden dan Senat, dan hakimnya bisa dipecat oleh DPR.
Apakah kedaulatan berada pada rakyat (people). Rakyat adalah kumpulan warga Negara yang tidak berbentuk dan karenanya tidak memiliki makna politik dan hukum. Mencari-cari letak kedaulatan pada organ Negara adalah sia sia.
Kedaulatan dan Hukum internasional
Teori kedaulatan yang mengalami kesulitan mencari pemecahannya pada badan-badan suatu Negara akan terancam tanpa adanya perkembangan dalam hukum internasional. Ajaran kedaulatan pada masa itu berkembang dari perselisihan yurisdiksi (wewenang) Negara nasional pada zaman Pertengahan.
Negara bangsa di Eropa abad 17 kenyataannya berdaulat.  Tapi pelan-pelan mulai dikembangkan sistem peraturan dalam hubungannya dengan negara lainnya.  Hukum internasional berkembang pesat diantara keluarga bangsa-bangsa. Hukum Internasional yang sebelumnya belum ada dengan cepat mengembangkan sistem pengawasan atas para anggota keluarga bangsa-bangsa.
Apakah hakekat kumpulan peraturan itu sehingga bangsa-bangsa anggotanya wajib mentaati.  Hugo Grotius menyebutkannya “hukum”, yang bersumber dari alam/kodrat.

Bagi mazhab John Austin, istilah “hukum” pada kata hukum internasional bukanlah perintah dari orang yang berdaulat.  Hukum internasional adalah cabang dari moral bukan hukum.  Sumbernya adalah ikatan moral.  Dia bergantung pada persetujuan atau perjanjian Negara pihak. Jadi bukan pada kehendak atau kemauan berdaulat suatu Negara.  Hukum internasional tidak dapat dipaksakan berlakunya dengan hukuman atau denda sehingga tidak punya sanksi yang efektip.
Tetapi perkembangan hukum internasional yang cepat pada pertengahan Abad 19 dimana mulai berdiri organisasi internasional membuat pandangan mazhab Austinian tidak tepat. Definisi Austinian terlalu sempit.  Henry Maine menunjukkan bahwa ada sejumlah sistem hukum eksis tanpa mandat dari Negara dan peraturannya bisa diberlakukan tanpa melalui hukuman dan denda.

Doktrin lama tentang kesetaraan negara adalah cuma fiksi belaka.  Tapi kalau negara tidak  sama semua, yang satu superior atas yang lain, maka pertanyaannya kalau begitu bagaimana jadinya doktrin kedaulatan negara.

Hukum internasional adalah kumpulan aturan yg mengatur hubungan antar negara yg tdk berasal dari persetujuan bebas`mereka tapi dari sumber yg sama seperti hukum lain. Eksistensi kumpulan peraturan tersebut tidak sesuai dgn ajaran kedaulatan negara.

Teori negara sebagai subyek hukum (juristic person) mencoba mengatasi kesulitan kedaualatan negara.
Teori Negara Subyek hukum dimulai oleh von Gerber thn 1865 dan dikembangkan Laban, Preuss dan Jellinek.
Teori ini mengatakan semua usaha mencari kedaulatan pada organ khusus negara adalah keliru.
Negara adalah suatu kesatuan yang tunggal, yg berasal dari kesadaran kita kata Jelllinek. Badan-badan pemerintahan, raja, badan perwakilan adalah organ dari negara melalui mana negara mengekspresikan kemauan dan menjalankan fungsinya.
Kedaulatan disini tidak diidentikkan dengan badan pemerintahan. Pemerintah berbeda dgn negara. Pemerintah adalah sekumpulan fungsi-fungsi sedang negara entitas hipotetis  yang mencakup  aspek politik dari masyarakat atau bangsa.  Bagi Jelllinek kedaulatan bukan aspek terpenting dari teori subyek hukum (rechtsperson/juristic person).

Negara merupakan suatu person.  Personalitas negara adalah alat untuk membuat negara agar  bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan melanggar hukum dari badan-badan nya.  Teori kedaulatan hukum ini mengatakan seluruh sifat personalitas negara adalah subyek hukum dan tidak bisa dipisahkan dari hubungannnya dengan hukum.  Inilah yg disebutkan “Negara hukum” (rechtstaat).
Kelemahan teori Juristic personality dari Jellinek ialah baginya  negara adalah yang memiliki kekuasaan yang asli dan paling tinggi yg dapat memaksakan kehendaknya terhadap kehendak orang lain. Kelemahan teori Jellinek ini yang dikritik Krabbe.
Sedang teori Leon Duguit,  kekuasaan penguasa berasal dari prinsip kemasyarakatan yang mengatur masyarakat. Solidaritas masyarakat yang membentuk hukum obyektif yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Hukum tersebut mengharuskan seluruh masyarakat harus meningkatkan solidaritas dan tidak menguranginya. Negara tunduk pada hukum karena si penguasanya tunduk pada hukum seperti halnya anggota kelompoknya.
Menurut Duguit , kekuatan (power) seorang penguasa adalah fakta yg tidak perlu pembenaran, meskipun dipergunakan utk menghabisi solidaritas. Disini masyarakat membutuhkan lembaga permanen untuk mencukupi kebutuhannya.  Pandangan Duguit mengandung paradoks, bertentangan. Walaupun hukum positif yg berasal dari kekuatan mengikat fakta solidaritas, Duguit tidak menerima bahwa hal ini adalah suatu justifikasi dari kekuasaan yang dijalankan kelas penguasa. Penguasa menjalankan kekuasaannya karena keunggulan kecerdasan, moral, dan ekonomi. Mereka bisa menjalankan kekuasaannya karena keunggulan nya atas pihak lain.
Aspek sosiologis teori Duguit tidak memberi sumbangan berarti kepada konsep hukum dan analisa otoritasnya.  Sumbangan utamanya adalah tahap2 hukum yang diabaikan oleh teori2 kedaulatan sebelumnya. Menurut Duguit fungsi hukum adalah menyusun dan mengoperasikan pelayanan publik secara berkelanjutan, hal mana penting utk kehidupan masyarakat.

Kedaulatan hukum Krabbe
Pada masa sekarang ini Negara Negara cenderung berkonstitusi untuk  menghindarkan kesewenang-wenangan yang dikandung dalam teori kedaulatan Negara. Organ-organ Negara, pejabat cabang-cabang pemerintahan selalu mendasarkan kewenangannya pada hukum. Landasaan dari Negara dibuat diatas hukum, Negara mewujudkan kehendaknya dengan hukum, membuat hukum dan bertindak sesuai dengan hukum. Negara wajib memerintah berdasarkan hukum, walau diasumsikan bahwa hukum mengikat karena ekspresi kemauan Negara.  Negara menciptakan hukum tapi organ-organnya adalah mahluk hukum dan mengabdi pada hukum. Negara pun ciptaan hukum, organnya ada karena hukum, Negara menjalankan kekuasaan dengan hukum.  Inilah makna teori kedaulatan hukum Krabbbe.
Menurut Krabbe, moralitas dan hukum bersumber pada kesadaran hukum (rechtsbewusstsein/sense of right).  Hukum tetap eksis hanya kareena orang terus menerus menilai dan menilai kembali kepentingan-kepentingannya. Mereka bertujuan mencapai keseimbangan kepentingan. Orang ingin melindungi kepentingan sendiri dan mengakui kepentingan orang lain yg berkaitan dnegannya. Kesadaran akan hak dan kewajiban timbal balik ini merupakan landasan bagi bangunan organisasi-organisasi politik untuk terjaminnya  kepentingan umum.  Inilah  teori negara Krabbe.
Krabbe : Aspek fundamental dari negara modern adalah  hukum.  Hukum mewakili evaluasi kepentingan2 dan menentukan kategori mana yang benar dan mana salah. Badan-badan negara harus berlandaskan hukum.
Otoritas hukum
Hukum memiliki otoritas kekuasaan karena sifatnya demikian. Pada dirinya, hukum memang berwenang dan berkuasa.  Hukum dibenarkan karena kandungannya yaitu menurut ketepatan memperhitungkan kepentingan yg bersangkutan.  Maka jelas konsep hukum disini berbeda dgn kekuasaan dalam doktrin kedaulatan. Konsep kedaulatan adalah konsep formal.  Hukum memiliki otoritas karena sumbernya memiliki wewenang.

Selanjutnya kata Krabbe, penting membedakan hukum dan keadilan walaupun kadangkala bermakna sama tapi bisa bertentangan. Misalnya kalau seseorang bertentangan dengan hukum hal itu bisa diartikan ia bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau dengan ide keadilan. Maka penting mempertimbangkan peraturan tersebut walaupun dibuat oleh lembaga yang wenang. Harus diselidiki dulu standar apa yang dipakai untuk membuat aturan itu.  Masalah ini akan dijawab oleh filsafat hukum bukan ilmu Negara. Fokus kita disini adalah hukum atau peraturan yang berlaku itu.
Krabbe memulai teorinya dengan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan hukum berlaku? Kenapa hukum berlaku.  Jawabnya hukum berlaku karena otoritas kekuasaan.  Sepanjang kekuasaan dari yang berdaulat dipakai sebagai titik pangkal maka dasarnya akan sampai pada kehendak Tuhan atau kelompok yang menyatu dengan yang berdaulat atau kekuatan kodrat dari yang kuat atas yang lemah.
Tetapi dilain pihak, dalam Kedaulatan hukum hanya melihat dasarnya pada  kekuasaan yang dijumpai dalam kehidupan kerohanian manusia. Khususnya pada bagian kehidupan spiritual yang beroperasi dalam diri kita yang disebut kesadaran hukum.
Dalam teori kedaulatan hukum, dasar berlakunya hukum berada pada daya internal bukan daya eksternal seperti teori kedaulatan negara. Kesadaran hukum inilah sumber dari kekuasaan itu.
Kedaulatan hukum bisa dipandang sebagai sesuatu yang sudah menjadi kenyataan real bisa juga sebagai hal yang akan diwujudkan (das Sein dan das Sollen). Ia menjadi realitas kalau kesadaran hukum anggota masyarakatnya itu benar-benar dijalankan beroperasi tanpa hambatan dan semua kekuasaan berasal darinya.

Referensi :

  1. Hugo Krabbe, The Modern Idea of the State,
  2. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1936-1937. E.J. Brill, Leiden 1937  
  3. Hugo Krabbe, Wikipedia.
Enhanced by Zemanta

Alan Dershowitz adalah pengacara pidana dan ahli hukum terkenal dari Amerika Serikat. Beberapa kasus yang melambungkan namanya adalah  Patricia Hearst, Harry Reems, Leona Helmsley, Jim Bakker, Mike Tyson, Michael Milken, O.J. Simpson dan Kirtanananda Swami. Pria kelahiran 1 sept 1938  ini meraih jabatan profesor hukum termuda di Harvard dalam usia 28 tahun.  Mendapat kursi profesor bergengsi Felix Frankfurter di Harvard Law School. Dia juga dikenal sebagai analis analis Israel dan Arab. dershovAlasannya mengapa menjadi pengacara karena gurunya di sekolah menengah pernah berkata, “pekerjaan yang cocok buat yang butuh mulut besar dan sedikit otak adalah pengacara.” Bidang perhatiannya beragam, mulai dari pidana, hak asasi manusia, hukum tata negara dan hukum internasional.   Beberapa pandangannya sangat keras dan tajam terutama kalau berbicara soal kebebasan berbicara, rasisme dan soal Israel Palestina. Dershowitz adalah seorang blogger yang aktif.

Dibawah ini adalah terjemahan wawancara Alan Dershowtiz (AD) dengan Harvard Jornal  (HRP). Wawancara oleh  Gil Lahav.

HRP : Bagaimana pandangan anda soal usulan melarang pidato yang menyebarkan kebencian?
AD : Saya lebih suka suatu ketentuan yang jelas bahwa tak seorangpun bisa dilarang kecuali oleh ketentuan khusus.  Dan hanya satu yang bisa dilarang, gangguan yang ditujukan pada fisik. Seorang majikan menghardik seorang pekerja dengan cara rasis, seksis   atau cara lain yang mencemarkan, dengan landasan ia relatif lebih unggul dalam situasi hirarkis. Saya tegas melawan setiap larangan bicara, soal apapun. Dimanapun itu, di kelas, dalam masalah politik dll. Saya dekat dengan kaum absolutis dalam kebebasan berbicara seperti orang lain di Harvard.,  Kalau kita punya suatu batasan, saya akan lebih suka melihatnya dalam suatu kode aturan dalam organisasi lalu menyerahkannya pada wewenang administrator.  Yang saya takut kalau wewenang itu pada seorang individu.

HRP : Bagaimana pendapat anda seharusnya misi filosofis dari Mahkamah Agung.?
AD : Dalam arti umum, M.A harus melakukan beberapa hal.  Dia harus membersihkan saluran demokrasi, dengan memastikan voting yang fair, proses demokrasi jujur, kebebasan bicara yang terbuka dan lengkap, legislator diberi porsi yang pas.  Itulah misi utama : melihat bahwa demokrasi berjalan, hingga legislatif bisa membuat keputusan2 yang adil.  Diluar itu, ada lagi soal penting yaitu menjamin hak-hak konstitusional minoritas yang tidak mempunyai kekuatan  politik untuk mempertahankan hak-haknya dalam jaringan eksekutif dan legislatif.

HRP : Dalam cara apa misi tersebut sesuai dengan fungsi politik?
AD : Menjadi tidak cocok sepanjang  MA yang menjadi dipolitisasi belakangan ini. Bisa dia sesuai. Ada peranan yang cocok yang bisa dimainkan M.A, bersikap lebih netral dalam isu substantif  tetapi memahami misinya memberikan hak minoritas yang tidak terjamin di areal kekuasaan lain.

HRP : bagaimana anda mendefinisikan “minoritas”?
AD : Tidak mudah mendefinisikan. Ia bergerak, “continuum”. M.A harus punya kekuasaan mempertahankan hak minoritas, mereka yang paling lemah. Minoritas yang berorganisasi lebih mengurangi lemahnya perlindungan daripada mereka yang tidak terorganisasi, seperti orang ateis, terdakwa, penganut komunis atau fascis.  Siapa yang tidak punya konstituensi politik di negeri ini tidak akan bisa menggunakan proses politik.

HRP : Bagaimana pandangan anda tentang aksi afirmatif sebagai satu jalan melindungi hak-hak kaum minoritas?

AD : Pandangan saya sangat kompleks.  Saya tak percaya aksi afirmatif ras atau gender. Saya percaya pada aksi afrimasi dengan dasar sejauh mana seorang keluar dari asal ususl pribadinya. Universitas2 mestinya mempertimbangkan dari mana asal seseorang ketimbang hanya pandangan statis dimana ia berada sekarang. Tetapi ras atau gender saja harus diberi sedikit titik berat.  Saya pikir aksi afirmasi ras khusus pada akhirnya cenderung menyenangkan minoritas kaya daripada minoritas miskin, lebih menguntungkan perempuan maju ketimbang yang kurang maju.

HRP : Joel Feinber dalam Doing and Desewing berpendapat tanggung jawab hukum berbeda dengan moral, bisa agak sewenang-wenang. Katanya ini disebabkan karena dalam tanggung jawab hukum harus ditarik suatu garis pada titik tertentu. Apakah ini tidak berarti bahwa tidak ada tempat titik yang tepat untuk menarik garis?

AD : Saya tidak setuju degan rumusan itu?  Dalam hukum anda tidak harus punya garis tegas. Disini ada juga continuum.  Kita tak harus punya suatu continuum ketika ia datang untuk melindungi hak berbicara atau bidang-bidang yang sangat penting dimana kita membersihkan garis, tapi sudah kodratnya sistem hukum dimana kadang-kadang kita menarik garis dan kadang kita punya continuum. Dan karena itu kita tahu kapan suatu garis tepat ( sebagai lawan) continuum.  Inilah pertimbangan paling penting dalam filsafat hukum.

HRP : Apa yang membuat suatu garis lebih cocok atau lebih baik dari garis lain.?

AD :Kalau kita harus menarik garis , kita harus menariknya dengan proses demokratis, karena ia berubah-ubah dan putusan yang sewenang wenang harus diambil dengan suara mayoritas, bukan oleh hakim. Pada umumnya keputusan publik di AS diambil dengan cara ini. Kalau kita putuskan umur 18 tahun bisa memberi suara maka itu adalah putusan legislatif. Tak ada yang salah atau benar disitu. Kita butuh suatu garis. KIta tidak akan menyelidiki dulu kemampuan orang untuk memberi suara. Kita ingin garis yang tegas tetapi memang itu sewenang-wenang.
HRP : Bagaimana memindahkan hakim-hakim dari dunia dimana putusannya akan menimbulkan dampak?

AD : Hakim harus tahu bagaimana dunia itu berjalan dan beroperasi karena mereka diminta untuk membuat putusan-putusan yang akan berakibat nyata.  Putusan itu harus didasarkan pada suatu konsepsi bahwa dunia beroperasi. Misalnya, M.A sekarang terbeban karena tak punya pengalaman yang nyata, ahli-ahli hukum yang mumpuni. Ini menunjukkan kadar mutunya. Kita lihat putusan-putusan yang naif yang tidak mencerminkan realitas orang-orang miskin.

HRP : Bagaimana dengan gerakan untuk meningkatkan jumlah  tayangan kasus pengadilan?

AD : Itu tidak gratis, tapi saya pikir biaya yang wajar.  Saya punya ide dimana ada suatu stasion teve yang dimiliki masyarakat, agak seperti C-span, yang meliput peradilan. Bukan cuma berfokus pada kasus sexist atau kasus provokatif.Tapi lebih pada kasus yang paling penting, walaupun bisa membosankan.  Maksudnya untuk supaya peradilan bisa diakses orang yang berminat mengetahui proses atau putusan.  Ini terbuka, demokrasi, sebagaimana lembaga pemerintah lainnya. Maka saya menyukai banyak tayangan teve, walaupun tidak suka apa yang berlangsung sekarang.

HRP : Tapi apakah penayangan kasus yang sangat emosional tidak akan melahirkan peradilan jalanan (mob justice).

AD : Nah, alternatif dari peradilan jalanan adalah peradilan elit, bukan. Yang perlu kita lakukan adalah tegas dan seimbang. Peradilan jalanan adalah ungkapan yang juga dipakai untuk menjelekkan demokrasi.  Yang sulit dalam keseimbangan pada konstitusi kita adalah di satu pihak dia menunjuk kaum republik membentuk pemerintahan dengan segala atribut demokrasi di pihak lain ia berikan beberapa keputusan penting kepada suatu elit namanya peradilan. Mempertahankan keseimbangan antara keduanya sangatlah sulit.

HRP: Dalam satu kuliah anda “Think About thinking” agaknya anda menolak adanya satu kebenaran dalam diskursus hukum. Anda mengklaim para pengacara cuma memilih premis-premis analisis yang cocok untuk keperluan kasus kliennya.  Kemudian berargument dengan premis itu. Kalau itu benar, artinya keadilan hanyalah sejumlah tingkat analisis yang memberi kesan kepada hakim dan juri.?

AD : Saya pikir adalah mungkin memiliki kebenaran. Saya cuma pikir bahwa sedikit saja orang yang tahu sistem hukum kita secara mendalam. Sistem hukum kita bisa dimanipulasi dan ahli hukum yang bagus tahu bagaimana memanipulasi. Pernah terjadi dalam sejarah kita, pencarian kebenaran adalah sungguh sejati.  Sekarang ini sudah begitu dipolitisasi. Lebih banyak saya lihat manipulasi dari pencarian kebenaran.  Keadilan adalah proses – proses yang jujur.  Karena saya tidak percaya pada hukum alam  maka saya tidak percaya pada positivisme hukum.  Saya mau melihat hukum sebagai proses yang fair, meski tidak harus menjamin hasil yang fair.