Resensi


Judul: Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Penulis: Binsar Gultom SH,SE,MH

Penerbit: Pustaka Bangsa Press Medan
Tahun: 2008
Tebal: 261 halaman

Titik tolak penanganan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum terbit UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah secara eksplisit (tegas) diatur menurut Pasal 43 Ayat (2) UU Pengadilan HAM. Menurut penjelasan Pasal 43 Ayat (2) UU tersebut, “dalam hal DPR-RI mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM Adhoc, DPR mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti (tempat dan waktu peristiwa) tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat, tetap dapat dilaksanakan oleh Jaksa Agung tanpa terlebih dahulu dibentuk Pengadilan HAM Adhoc. Pengalaman Indonesia ketika penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur dan Tanjung Priok telah terlebih dahulu dilakukan oleh Komnas HAM dan Jaksa Agung, barulah kemudian dibentuk Pengadilan HAM Adhoc-nya berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No 53 tahun 2001 oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang diperbaharui dengan Keppres No 96 Tahun 2001 oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputri kala itu.

Menurut amanat Pasal 20 Ayat (1) UU Pengadilan HAM-pun, telah tegas menyebutkan bahwa adanya dugaan pelanggaran HAM berat diperoleh berdasarkan temuan hasil penyelidikan Komnas HAM. Dari hasil temuan itulah Komnas HAM memberikan kesimpulan kepada Penyidik Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti hingga dibentuk Pengadilan HAM Adhoc.

Demikian salah satu cuplikan isi bab buku jilid II berjudul: Pandangan Kritis Seorang Hakim karya Binsar Gultom, SH, SE, MH Ketua Pengadilan Negeri Simalungun. Buku itu sendiri telah dibedah dan diluncurkan di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Medan 16 Agustus 2008 di depan 19 orang akademisi profesor dan doktor Ilmu Hukum dari berbagai Perguruan Tinggi se-Indonesia. Bedah buku juga berlangsung di halaman kantor PN Simalungun Sumatera Utara Kamis 18 September 2008 di hadapan para Penegak Hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) serta Muspida plus Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar.

Dalam buku jilid II tersebut diungkapkan bahwa DPR tak mungkin mengeluarkan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM Adhoc kepada presiden tanpa terlebih dahulu jaksa agung menindaklanjuti hasil temuan kesimpulan penyelidikan Komnas HAM. DPR-RI hanyalah memberi rekomendasi atau mengusulkan kepada presiden agar diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Pengadilan HAM Adhoc atas dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat berdasarkan temuan Komnas HAM dan Jaksa Agung tersebut. Persoalannya, jika Presiden langsung membentuk Pengadilan HAM Adhoc, tanpa melalui penyelidikan dan penyidikan, tidak akan diketahui apakah peristiwa itu pelanggaran HAM berat atau tidak. Dan hal itu akan bertentangan dengan Pasal 43 dimaksud. Akibatnya, jika ternyata hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut bukan merupakan kasus pelanggaran HAM berat, maka akan sia-sia dibentuk Pengadilan HAM Adhoc tersebut. Jika pihak Kejaksaan tetap bertahan dan bersikeras tidak bisa menyidik kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum di bentuk Pengadilan HAM Adhoc adalah pendapat yang “keliru” dan “salah”.

Menyangkut tindakan seperti izin penyitaan, penahanan oleh Jaksa Agung, tidaklah batal demi hukum, tetapi bisa dilaksanakan melalui Ketua Pengadilan Negeri/HAM Jakarta Pusat, karena selain Pengadilan HAM nya sudah ada di Jakarta Pusat, Medan, Surabaya dan Makassar sesuai Pasal 45 UU Pengadilan HAM juga Pengadilan HAM Adhoc itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peradilan Umum. Hal itu telah diatur secara tegas menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “pengadilan khusus hanya bisa dibentuk dalam lingkungan peradilan umum”. Oleh karena itu, Pengadilan Khusus HAM dengan sendirinya harus masuk dalam lingkungan peradilan umum.

Jaksa Agung selaku penyidik dan penuntut adhoc, tak boleh begitu saja menolak dan mengembalikan hasil penyelidikan Komnas HAM, tanpa memberi petunjuk yang jelas kekurangan hasil penyelidikan Komnas HAM. Hal ini secara tegas diatur Pasal 20 Ayat (3) UU Pengadilan HAM, yang menyebutkan “bahwa dalam hal ketidaklengkapan tersebut, Jaksa Agung wajib memberi petunjuk, perihal kekurangan hasil penyelidikan Komnas HAM.

Bahkan, sesuai Pasal 19 ayat (1) huruf (g) UU Pengadilan HAM, penyidik Jaksa Agung dapat mengembangkan kasus tersebut dengan memerintahkan penyelidik Komnas HAM melakukan tindakan berupa: pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan setempat dan mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan penyelidikan. Bila perlu Jaksa Agung sesuai wewenangnya dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UU Pengadilan HAM, “dapat melakukan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Jadi sebenarnya, amanat UU Pengadilan HAM Indonesia sudah lebih dari cukup, hanya pelaksanaannya di lapangan belum sempurna. Di dunia ini tidak satu pun UU yang sempurna. Jika ada komitmen bersama untuk menuntaskan kekurangan penegakan hukum di bidang HAM lewat aparat penegak hukum selaku pihak yang melaksanakan amanat UU tersebut, pastilah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan sekarang dapat diselesaikan secara tuntas.

Adapun isi bab buku selanjutnya menyangkut: Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim dan pemilihan calon Hakim Agung, masalah Tindak Pidana Korupsi khususnya eksistensi Peradilan Tipikor, Dinamika Hukum di Indonesia dan Delik Pers. (SUARA PEMBARUAN 28/09/2008)

Judul buku : Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori
Hukum dan Filsafat Hukum

Penerjemah : Prof.Dr.B.Arief Sidharta,S.H
Penerbit : PT Refika Aditama, Bandung
Tahun : 2007
Tebal : 112 hal

Buku ini adalah terjemahan beberapa bab dari bukunya van Apeeldoorn, Inleiding tot de studie van Nederlanse Recht, yang sudah dikenal para mahasiswa hukum kita dengan judul Pengantar Ilmu Hukum. Buku van Apeldoorn di Belanda sendiri sudah di revisi beberapa kali, malangnya terjemahan yang ada selama ini masih versi sebelum Perang Dunia II. Prof.Meuwissen (Groningen) dapat bagian menggarap bab-bab mengenai Teori Hukum, Imu Hukum dan Filsafat Hukum dalam buku van Apeldoorn (1985). Buku ini adalah terjemahan ketiga bab tersebut.

Inti dari pemikiran Meuwissen memusat pada ‘pengembanan hukum’ (diterjemahkan dari ‘rechstbeoefening’.). Ada 2 jenis pengembanan hukum, praktis dan teoritis. Pengembanan praktis berwujud pada pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Disini pekerjaan praktisi hukum sehari-hari. Sedang pengembanan teoritis adalah Ilmu-ilmu hukum, Teori (ilmu) hukum dan Filsafat Hukum. Ketiganya punya obyek berbeda. Obyek Ilmu hukum ialah tata hukum baik nasional maupun internasional. Teori hukum obyeknya tata hukum positif sebagai sistem, sedang filsafat hukum obyeknya hukum sebagai adanya demikian dan juga menjawab pertanyaan apa landasan berlakunya hukum dan landasan penilaian keadilan.

Yang menarik dicatat dari  Meuwissen adalah dia menolak teori Gustav Radbruch yang menjabarkan cita hukum (rechtsidee) menjadi 3 : kepastian, kegunaan dan keadilan. Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah.  Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Di waktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan.  Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini.  Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dsb ketimbang mengikuti Radbruch.(hal 20-21)

Tradisi hukum kita adalah berasal dari tradisi Civil Law – Kontinental, Prancis dan Belanda. Diatas landasan civil law sekarang berkembang pesat pemikiran dari dunia Common Law yang berbahasa Inggris. Orang semakin jauh dari pemikiran yang dalam dari Eropa yang mulai digantikan filsafat pragmatisme, empirisme, Amerika. Buku terjemahan dari tulisan Prof.Meuwissen ini mencoba mengisi kekosongan yang sangat terasa dalam kepustakaan hukum kita dewasa ini. Usaha Prof.Sidharta (Parahyangan) ini mencoba menjadi pengimbang dan karenanya pantas dihargai. Ia meneruskan tradisi pemikiran kontinental yang dikenal kokoh dan dalam, ditengah desakan ilmu-ilmu empiris, sosiologi dan antropologi.

Beberapa terjemahan kata terasa menjadi kaku, misalnya ‘logikal’, ‘teoritikal’, ‘praktikal’,’empirikal’. Kenapa tidak terjemahkan saja dengan logis, teoritis, praktis, empiris, yang sudah menjadi kata yang umum. Istilah ‘pengemban’ dipakai untuk rechtsbeoefening,memang belum begitu dikenal tapi mungkin sementara ini merupakan kata yang paling pas.