Profesi


Gara-gara sepucuk surat korespondensi perusahaan dipakai sebagai bukti di sidang pengadilan, para advokat dari kantor Lubis Santosa Maulana diadukan oleh advokat dari kantor Otto Hasibuan ke Majelis Kehormatan Peradi. Yang mengadukan dari kantor Otto Hasibuan (Ketua Umum Peradi) Effendy Sinaga dan Haryo dan yang dilaporkan para advokat kantor Lubis Santosa Maulana (LSM). LSM, ketiganya diketahui sekarang bukan anggota Peradi dan juga ikut pula dalam organisasi sempalan Peradi, Kongres Advokat Indonesia (KAI).  Apakah ini kelanjutan perseteruan organisasi advokat, dapat menjadi pertanyaan tersendiri.  Yang jelas Insan Budi Maulana sebagai Teradu I tidak hadir dan tidak dianggap sebagai anggota Peradi sehingga yang diperiksa adalah para advokat yang bekerja padanya.  Anehnya, walaupun bosnya bukan Peradi, ternyata anak buahnya masih setia pada Peradi karena masih terdaftar sebagai anggota, lalu diperiksa Majelis.  Para advokat  yang menjadi Teradu II s/d VII ialah Dini C. Tobing Panggabean, Arief Susijamto Wirjohoetomo, Marulam J. Hutauruk, Adi Setiani, Hesti Setyowati dan Tris Darmawan.

Putusan Majelis Kehormatan Peradi intinya menolak pengaduan Effendi Sinaga dan Haryo .  Soalnya menurut Majelis, surat yang ditunjukkan sebagai dokumen Sans Prejudice bukan lah surat sesama atau sejawat advokat tapi antara dua perusahaan.  Jadi tidak bisa dikatakan melanggar Pasal 7 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Pasal 7 tersebut bunyinya :

Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan ‘Sans Prejudice’.”

Sudah lazim dalam praktek advokat bahwa kalau ada surat menyurat/ korespondensi sesamanya yang sifatnya ‘confidential‘ atau misalnya ada tawaran yang akan ditarik kalau tidak dipenuhi dengan syarat tertentu maka dianggap tidak pernah ada, atau upaya perdamaian yang mungkin gagal, ataupun hal-hal lainnya, dicantumkan kata “Sans Prejudice” yang harfiah berarti ‘tanpa prasangka’.  Makna harfiah ini memiliki konsekuensi bahwa surat itu harus dirahasiakan dan tidak dapat ditunjukkan kepada siapapun apalagi sebagai bukti pengadilan.  Dalam praktek bisnis kadang-kadang kita temukan kata bhs Inggris “without prejudice”  yang artinya sama dengan bahasa Prancis tadi Sans Prejudice. Tapi  Pasal 7  mensyaratkan kata “sans prejudice” yang bahasa Prancis. Jadi kalau anda memakai bahasa Inggris “without prejudice”  maka tidak akan melanggar Pasal 7.

Memang disini ada kesulitan karena Pasal 7 KEAI tsb hanya membatasi larangan bagi advokat, karena Kode Etik Advokat  cuma  wenang mengatur  perilaku advokat. Sedang dalam kasus ini surat itu adalah surat dari PT Hitachy Construction Machinery Indonesia kepada PT Basuki Pratama Engineering, keduanya bukan advokat.  Bagi Majelis mungkin sudah mempertimbangkan bahwa kalau Pasal 7 tersebut  diterapkan kepada korespondensi antar perusahaan maka konsekuensinya sangat luas.  Karena segala surat menyurat dunia bisnis asalkan dibubuhi Sans Prejudice tak dapat menjadi bukti di pengadilan.  Ini tentu kelak akan menyulitkan  segala proses pembuktian dan penegakan hukum.

Dunia bisnis bukanlah dunia kaum profesional karena setiap profesi diikat oleh kode etik (code of conduct), misal dokter, akuntan dsb.  Artinya, memang kata Sans Prejudice yang memiliki konsekuensi hukum tadi cukuplah menjadi penanda khusus bagi kaum profesi advokat bukan dunia usaha yang juga mempunyai etik dan moralitas sendiri, yang tentu tidak sama dengan advokat.

Technorati Tags: , , , , ,

TheStar.com | GTA | Former terrorist wants to be lawyer

Posted using ShareThis

Moh.Assegaf advokat terkenal kena semprit wasit dari organisasi advokat Peradi karena melanggar Kode Etik. Juga rekannya Wirawan Adnan, yang dikenal sering bergabung dalam Tim Pembela Muslim melakukan perbuatan yang sama.  Keduanya dinilai tidak patut mendatangani Kepala BIN (Badan Intelijen Nasional) dalam rangka pembelaannya atas kliennya yang dituduh membunuh Munir. Sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Peradi berupa larangan berpraktek selama 3 bulan dan membayar biaya sejumlah Rp 7 juta.  Putusan yang dijatuhkan tanggal 3 Maret 2009 ini sudah final karena tidak ada lagi upaya lain bagi mereka. Pengaduan ini berawal Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) yang merasa dizalimi dengan cara pembelaan Assegaf dan Munir yang dirasakan berlebihan.  KASUM cukup puas atas putusan Peradi tersebut.
Memang sewajarnya advokat tidak boleh terlalu bersemangat dalam membela kliennya sehingga merugikan kepentingan hukum dan keadilan serta lupa pada rambu-rambu bagi profesional. Gaya bebas semacam ini harus segera ditinggalkan untuk menjaga martabat profesi advokat.  Assegaf dan Wirawan Adnan sebaiknya mematuhi putusan itu agar masyarakat menilai mereka adalah orang yang taat pada peraturan.  Kalau tidak mengindahkannya maka kepercayaan masyarakat makin rontok kepada keduanya.

The Golkar Party has failed in its apparent attempt to keep chief justice Bagir Manan in office, after the House of Representatives decided to delay passing the Supreme Court bill this month amid mounting public resistance.

The delay means Bagir will have to retire on Oct. 6, 2008, when he turns 67, as stipulated in the prevailing Supreme Court law.

There has been growing suspicion among legislators that the country’s largest party was behind a bid for a House plenary session to be held this Friday to pass the much-criticized bill before Bagir retires next month at the age of 67.  The draft law proposes an extension of the retirement age of Bagir and seven other Supreme Court judges to 70 years. But most other major factions in the House rejected the immediate endorsement of the bill, following mounting opposition from community members, including former prominent justices.

“We haven’t finished discussions at the commission level, so we can’t stage a plenary meeting on Friday,” senior Golkar member and House Speaker Agung Laksono said after a meeting with the House consultative body on Thursday evening.

The House is scheduled to adjourn on Saturday for the Idul Fitri holidays, and will resume its activities on Oct. 6.Earlier on Thursday, legislators were baffled by the issuance of a letter from the House’s Commission III, which oversees legal affairs, requesting House leaders hold a snap plenary session on Friday to pass the bill.

The letter, a copy of which was obtained by The Jakarta Post, was signed by Golkar legislator Aziz Syamsuddin — deputy chairman of Commission III, which deliberated the bill to revise the 1985 Supreme Court law.

“Commission III has finished discussing the revision of the Supreme Court law. That’s why we ask for the scheduling of a plenary meeting on Friday,” the letter read.

The letter bypassed four other commission leaders, including chairman Trimedya Pandjaitan from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) — the bill’s main opponent.

The letter also drew protests from other major factions.

“We smell something wrong here. Some commission members worked like dogs day and night to complete the deliberations, yet there is no urgency at all to finish it before Idul Fitri,” PDI-P legislator Ganjar Pranowo said.

“We demand that the public be involved in the debates before we pass the bill.”

Nasir Jamil of the Prosperous Justice Party (PKS) and Lukman Hakim Saifuddin of the United Development Party (PPP) expressed similar concerns.

“The rushed deliberations will send another bad signal to the public. We must make it as transparent as possible to avoid allegations of wrongdoing,” Nasir said.

A legislator involved in the bill’s deliberations said there was a “grand design” to pass the bill this week, accusing Agung Laksono of being behind the rushed deliberations of the bill to let Bagir stay in office for another three years.

Bagir has long been affiliated with Golkar, his bid to head the Supreme Court in 2001 receiving the full support of the party. Critics allege this move was designed to have then Golkar chairman Akbar Tanjung acquitted of corruption charges by the court under Bagir’s leadership.

Some observers suggest there is a conflict of interest between certain parties and the government in retaining Bagir as chief justice.

With many legislators and other senior officials being convicted or charged in graft probes by the Corruption Eradication Commission (KPK), keeping Bagir in office would mean decisions by the Supreme Court could be arranged or traded.

“From the very beginning, we knew the hasty revision of the bill was politically motivated,” said Emerson Yuntho of Indonesia Corruption Watch (ICW).

source : http://www.thejakartapost.com

Heboh soal anak 4 bulan dipangkuan Bristol Palin (17th), putri cantik dari Sarah Palin kandidat wapres AS pilihan John Mc Cain bergulir ke dunia advokat. John Mc Cain disebut kecolongan, tidak secara cermat menelisik latar belakang Sarah Palin dan keluarganya. Didesas desuskan Todd Palin suami Sarah pernah urusan sama polisi. Kenapa bisa tidak tahu sebelumnya. Dikabarkan bahwa O’Melveny & Myers, kantor advokat (law firm) papan atas dengan 1000 lawyer, yang dibayar Mc Cain untuk melakukan fit and proper test ke Alaska sebelum mengambil putusan memilih Sarah telah lalai tidak mengikuti prosedur investigasi lawyer secara benar (vetting process).Proses vetting untuk kandidat wapres bukan ranah tugas FBI. FBI hanya menginvestigasi orang untuk jabatan federal lain seperti hakim atau calon menteri kabinet.Proses penyelidikan ini mestinya perlu waktu paling tidak beberapa minggu. Tim proses vetting biasanya terdiri dari 6 sampai 10 lawyer. Pertama dicari semua dokumen kandidat yang berkaitan dengan pengadilan lalu pembayaran pajak yang bersangkutan. Selanjutnya wawancara rahasia dengan anggota keluarga atau rekan kerja, dan ke masyarakat, dll. Kantor O’Melveny yang pernah dipimpin Warren Christopher sebelum jadi Menlu tahun 1993, sebenarnya sudah berpengalaman untuk urusan investigasi ini. Al Gore, wapresnya Bill Clinton juga sudah mengalami proses vetting O’Melveny.

Pertanyaan sekarang kenapa law firm yang sudah punya reputasi seperti O’Melveny bisa teledor dan kecolongan untuk urusan penting itu. Atau … Mc Cain sudah tahu tapi ada melihat point yang lebih penting dari Sarah. Dan sekarang memakai isue ini justru untuk menjadi senjata memukul kubu Obama. Kalau kubu Obama terlalu keras menekan soal anak luar nikah, publik Amerika bisa juga melihat keluarga ini. sebagai korban. Bagaimanapun si kecil adalah bayi manis tak berdosa dipangkuan ibu muda lugu putri dari Gubernur Alaska seorang ibu pejuang dari daerah tertinggal di utara Amerika. Sekarang jadi korban permainan pers. Semuanya bisa mungkin menjadi akrobat politik ditangan para ahli media dan komunikasi masa kedua kubu.


Nona Debaleena Dasgupta, lawyer turunan India yang berpraktek di London jadi lawyer of the week pilihan The Times (timesonline.co.uk – 28/8). Lawyer dengan mata lebar bening ini memenangkan banding atas putusan Badan Ganti Rugi Korban Kejahatan (Criminal Injuries Compensation Authority) yang menetapkan kliennya korban suatu perkosaan hanya berhak terima 11,000 pound dipotong 25 % karena minum alkohol. Pengadilan banding mengabulkan banding Debaleena dan menetapkan pembayaran full, tanpa korting.
Pesan Debaleena kepada lawyer di bidang HAM, “kalau anda mau terjun di bidang HAM dan kebebasan sipil anda butuh determnasi, kurangnya sense of humor dan siap dibayar jauh dari commercial lawyer dan mungkin lebih rendah dari bayaran tukang salon anda.”

Seorang advokat dengan semangat menegaskan kepada saya bahwa dia selalu tangani masalah yang diserahkan secara profesional. Maksudnya dengan ‘profesional’ ialah ia tak pandang bulu, tak mau lihat hubungan keluarga dengan kliennya (apalagi lawan kliennya) karena semua akan dikenakan honorarium advokat. Sebab, katanya ‘profesi’ nya adalah advokat. Baginya, pembayaran uang jasa  adalah ukuran ‘profesional’.
Seorang mahasiswa yang kelihatan gagah tapi memaksa diri bersikap kebanci-bancian sangat rajin mengikuti berbagai undangan audisi. Si mahasiswa menuturkan bahwa cita-citanya adalah berprofesi sebagai presenter. Sekarang ini banyak pekerjaan yang disebut sebagai profesi, mulai dari profesi pialang saham, broker rumah susun, bintang sinetron, ‘web developer‘, sampai preman dan PSK pun disebut sebagai profesi. Apa sebenarnya arti profesi ? Apakah setiap pekerjaan boleh disebut profesi ? Lalu kalau orang yang profesional, apa pula ini ? Kadang kala profesional di lawankan dengan amatiran. Profesional,menurutnya,  ialah orang yang mencari makan hanya dari pekerjaan itu sedang amatir ialah pekerjaan yang sifatnya sambilan, tidak melulu pada satu bidang.
Dalam pemahaman masyarakat umum kata ‘profesional’ dipakai untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi dalam menjalankan tugas yang diberikan. Disini artinya tidak lain dari “keahlian” atau “ketrampilan”. Tetapi sesungguhnya pada mulanya dan arti yang lebih dalam orang profesional adalah orang yang punya keahlian dan melakukan pekerjaannya untuk mencapai tujuan masyarakat yang bermanfaat. Mortimer J.Adler, seorang filsuf dan psikolog terkemuka memberi kita makna yang lebih lengkap.
Profesional artinya adalah kelompok orang yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan aturan-aturan yang dirancang agar tercapai standar tertentu. Aturan ini dimaksudkan buat melindungi anggotanya dan juga untuk memberi layanan yang lebih baik bagi masyarakat umum.
Dalam sejarah, kiranya sudah lama diakui bahwa untuk memelihara masyarakat diperlukan suatu kegiatan yang dijalankan sekelompok orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu. Untuk keperluan ini maka dikembangkan profesi tradisional, mungkin yang tertua adalah militer. Bergulirnya sejarah melahirkan profesi-profesi di bidang hukum, kedokteran, pengajaran dan kerohanian. Setiap profesi dibatasi dengan tujuannya sendiri. Profesi militer tujuannya mempertahankan negara. Profesi dokter dimaksudkan buat pemeliharaan kesehatan. Profesi guru/pengajar ialah untuk menyebarkan pengetahuan. Profesi hukum bertujuan melayani urusan masyarakat dan atau terhadap negara.
Kegiatan profesional berbeda dengan pekerjaan lain bukan hanya dari segi tujuannya tapi juga caranya mencapai tujuan. Di lapangan bisnis, dagang dan industri, seorang selalu bekerja untuk orang lain. Tetapi di tentara, kopral di medan perang tidak bekerja buat kaptennya, kapten tidak bekerja melayani jendral. Semuanya bekerja bersama untuk kemenangan. Di rumah sakit, misalnya perawat tidak bekerja untuk dokter bedah, tetapi semua bekerja untuk kesehatan pasien.
Ciri lain yang penting ialah bahwa profesi hampir selalu bekerja berlandaskan kode etik. Kode etik memuat standar yang mengatur bagaimana mereka melakukan pekerjaan dalam masyarakat. Seorang dokter tidak memberitahu pengobatan pasiennya kepada orang lain. Seorang lawyer tidak menceritakan kasus yang ditanganinya kepada orang lain, kepada publik dan termasuk kepada istrinya yang rajin bertanya di tempat tidur. Advokat harus melepaskan calon klien konglomerat bila ternyata dapat timbul konflik kepentingan dalam menangani masalahnya. Ketentuan semacam ini dimuat dalam kode etik.
Seperti halnya orang lain, seorang profesional pun harus makan dan minum, memerlukan nafkah hidup. Tetapi bedanya lagi, nilai pekerjaannya tidak diukur dari seberapa besar uang yang diperoleh. Kompensasi yang diterima sifatnya ‘insidental’ terhadap pelaksanaan jasa profesionalnya. Kompensasi itu dinamakan ‘honorarium’ atau ‘fee‘ bukan ‘gaji’ atau ‘upah’. Karena uang bukan ukuran maka dokter dan advokat juga memberikan jasa profesional tanpa bayaran, ‘free of charge‘ atau ‘pro bono’. Dengan begitu walaupun orang masuk profesi tersebut untuk tujuan penghidupannya tetapi ukuran keberhasilan atau sukses bukan pada materi. Mereka mungkin bisa menjadi dokter yang makin kaya, lawyer yang naik mobil lux tetapi makna dari profesi, baik pada diri mereka maupun masyarakat ialah membuat sehat, membuat keamanan, atau pengetahuan atau hukum yang baik. Pendek kata, esensi karakteristik suatu profesi adalah dedikasi anggotanya terhadap layanan/jasa yang dijalankan.  Jadi ini tidak berkaitan dengan mobil Jaguar.

Laman Berikutnya »