Politik


Teori kedaulatan adalah salah satu topik yang menarik dalam rangka Ilmu Negara dan Teori Hukum.  Kedaulatan maksudnya suatu kekuasaan atau otoritas paling tinggi yang sifatnya tunggal, satu-satunya.   Ada macam-macam ajaran kedaulatan, yakni kedaulatan Tuhan, kedaulatan Negara, kedaulatan Rakyat dan   akhirnya bermuara pada teori kedaulatan hukum (rechtsouvereiniteit/supremacy of law).  Ajaran kedaulatan hukum ini adalah suatu teori atau pemikiran konseptual tentang negara dan apa hubungannya dengan hukum. Ia mengkritik Teori Kedaulatan Negara yang menempatkan negara diatas hukum.  Dipelajari apakah negara yang membentuk hukum dan berada diatas hukum ? Apakah sumber wewenang/otoritas negara dan hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan teoritis yang dicari jawabnya oleh  ajaran kedaulatan hukum .

kedhkPerintis Teori Kedaulatan Hukum adalah seorang ahli hukum terkemuka dari Universitas Leiden, Belanda , Hugo Krabbe (1857 – 1936). Dia belajar hukum dan ilmu Negara di Leiden dan menyelesaikan studi tahun 1883 dengan tesis “De burgerlijke staatsdienst in Nederland” (Pelayanan Negara Borjuis di Belanda).  Beberapa tahun kemudian bekerja di Sekretariat Provinsi Gelderland dan Noord Holland.  Tahun 1894 Krabbe ditunjuk sebagai professor di Groningen, dengan pidato pengukuhan “de werkkring van de staat” (Jabatan-jabatan Negara). Tahun 1897 membuat suatu laporan prasaran berjudul Hubungan hukum antara Negara dan pejabat-pejabatnya harus diatur oleh hukum.  Dia kembali ke Universitas Leiden menduduki jabatan bergengsi  prof.Oppenheim sebagai professor hukum konstitusi/tata Negara tahun 1908 dengan pidato “De idee der rechtspersoonlijkheid in de Staatsleer” (Ide subyek hukum dalam ajaran Negara). Disini dia lebih mendalam menyoroti hubungan antara hukum dan Negara.  Sebelumnya  di Groningen Krabbe telah mengemukakan ide kedaulatan hukum dalam buku “Die Lehre der Rechtssouveränität; Beitrag zur Staatslehre” (Ajaran Kedaulatan hukum, Groningen, 1906).  Untuk lebih menjabarkan buku ini ditulis lagi buku “De modern staatsidee” (Ide Negara modern), den Haag 1915 lalu “het Rechtgezag” (Kewenangan hukum, Den Haag 1917), “De innerlijke waarheid der wet (“Kebenaran internal dari undang-undang” di ‘s-Gravenhage, 1924).  Murid Krabbe yang terkenal adalah R.Kranenburg yang menulis “Algemene Staatslehre” (Ilmu Negara Umum).

Teori Kedaulatan hukum dari Krabbe berusaha memecahkan masalah teori kedaulatan Negara juga  teori kedaulatan rakyat yang sudah ada sebelumnya.  Jean Bodin (1576) adalah yang pertama kali merumuskan bahwa kedaulatan adalah sifat utama dari Negara.  Negara berdaulat atas warganya dan Negara tidak dapat dihambat oleh hukum. Orang yang berkuasa adalah sumber dari hukum dan ia tidak terikat pada hukum. Ia hanya tunduk pada hukum illahi dan hukum kodrat dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan saja.
Teori kedaulatan rakyat yang dipelopori John Locke dan dikembangkan oleh J.J.Rousseau yang meletakkan kedaulatan kepada seluruh rakyat. Tapi teori tidak cukup jelas  karena ada dua unsur yang tidak bisa dikombinasi. Telah diuraikan dimuka konsep kedaulatan Bodin memandang kekuasaan tertinggi berada di tangan Raja sebagai wakil dari Negara.  Setelah Revolusi Prancis kekuasaan itu tidak lagi pada Raja tapi pada Raja di Parlemen. Tujuan revolusi tentu saja bukan hanya sekedar memindahkan kekuasaan absolute itu ketangan yang lain.  Tujuannya kata Locke agar supaya kekuasaan itu tidak digunakan sewenang-wenang oleh Raja maupun oleh kelompok orang tertentu.
Di Jerman, konstitusi dipandang sebagai hadiah Raja bukan pernyataan kedaulatan rakyat seperti di A.S.
Sebelum teori yuristik Negara , teori kedaulatan berusaha memandang kekuasaan absolut negara pada orang-orang  tertentu yang berkuasa.

Di Amerika terjadi perdebatan panjang mengenai soal dimanakah terletak kedaulatan itu. Pada Negara bagian atau Negara federal atau malah dibagi oleh keduanya. Kalaupun dikatakan kedaulatan berada pada Negara federal sedang Negara bagian tidak berdaulat, tetap saja mustahil menemukan kedaulatan itu.  Pasti bukan di kongres atau presiden. Mengatakannya pada Mahkamah Agung juga tidak bisa karena para Hakim ditunjuk oleh Presiden dan Senat, dan hakimnya bisa dipecat oleh DPR.
Apakah kedaulatan berada pada rakyat (people). Rakyat adalah kumpulan warga Negara yang tidak berbentuk dan karenanya tidak memiliki makna politik dan hukum. Mencari-cari letak kedaulatan pada organ Negara adalah sia sia.
Kedaulatan dan Hukum internasional
Teori kedaulatan yang mengalami kesulitan mencari pemecahannya pada badan-badan suatu Negara akan terancam tanpa adanya perkembangan dalam hukum internasional. Ajaran kedaulatan pada masa itu berkembang dari perselisihan yurisdiksi (wewenang) Negara nasional pada zaman Pertengahan.
Negara bangsa di Eropa abad 17 kenyataannya berdaulat.  Tapi pelan-pelan mulai dikembangkan sistem peraturan dalam hubungannya dengan negara lainnya.  Hukum internasional berkembang pesat diantara keluarga bangsa-bangsa. Hukum Internasional yang sebelumnya belum ada dengan cepat mengembangkan sistem pengawasan atas para anggota keluarga bangsa-bangsa.
Apakah hakekat kumpulan peraturan itu sehingga bangsa-bangsa anggotanya wajib mentaati.  Hugo Grotius menyebutkannya “hukum”, yang bersumber dari alam/kodrat.

Bagi mazhab John Austin, istilah “hukum” pada kata hukum internasional bukanlah perintah dari orang yang berdaulat.  Hukum internasional adalah cabang dari moral bukan hukum.  Sumbernya adalah ikatan moral.  Dia bergantung pada persetujuan atau perjanjian Negara pihak. Jadi bukan pada kehendak atau kemauan berdaulat suatu Negara.  Hukum internasional tidak dapat dipaksakan berlakunya dengan hukuman atau denda sehingga tidak punya sanksi yang efektip.
Tetapi perkembangan hukum internasional yang cepat pada pertengahan Abad 19 dimana mulai berdiri organisasi internasional membuat pandangan mazhab Austinian tidak tepat. Definisi Austinian terlalu sempit.  Henry Maine menunjukkan bahwa ada sejumlah sistem hukum eksis tanpa mandat dari Negara dan peraturannya bisa diberlakukan tanpa melalui hukuman dan denda.

Doktrin lama tentang kesetaraan negara adalah cuma fiksi belaka.  Tapi kalau negara tidak  sama semua, yang satu superior atas yang lain, maka pertanyaannya kalau begitu bagaimana jadinya doktrin kedaulatan negara.

Hukum internasional adalah kumpulan aturan yg mengatur hubungan antar negara yg tdk berasal dari persetujuan bebas`mereka tapi dari sumber yg sama seperti hukum lain. Eksistensi kumpulan peraturan tersebut tidak sesuai dgn ajaran kedaulatan negara.

Teori negara sebagai subyek hukum (juristic person) mencoba mengatasi kesulitan kedaualatan negara.
Teori Negara Subyek hukum dimulai oleh von Gerber thn 1865 dan dikembangkan Laban, Preuss dan Jellinek.
Teori ini mengatakan semua usaha mencari kedaulatan pada organ khusus negara adalah keliru.
Negara adalah suatu kesatuan yang tunggal, yg berasal dari kesadaran kita kata Jelllinek. Badan-badan pemerintahan, raja, badan perwakilan adalah organ dari negara melalui mana negara mengekspresikan kemauan dan menjalankan fungsinya.
Kedaulatan disini tidak diidentikkan dengan badan pemerintahan. Pemerintah berbeda dgn negara. Pemerintah adalah sekumpulan fungsi-fungsi sedang negara entitas hipotetis  yang mencakup  aspek politik dari masyarakat atau bangsa.  Bagi Jelllinek kedaulatan bukan aspek terpenting dari teori subyek hukum (rechtsperson/juristic person).

Negara merupakan suatu person.  Personalitas negara adalah alat untuk membuat negara agar  bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan melanggar hukum dari badan-badan nya.  Teori kedaulatan hukum ini mengatakan seluruh sifat personalitas negara adalah subyek hukum dan tidak bisa dipisahkan dari hubungannnya dengan hukum.  Inilah yg disebutkan “Negara hukum” (rechtstaat).
Kelemahan teori Juristic personality dari Jellinek ialah baginya  negara adalah yang memiliki kekuasaan yang asli dan paling tinggi yg dapat memaksakan kehendaknya terhadap kehendak orang lain. Kelemahan teori Jellinek ini yang dikritik Krabbe.
Sedang teori Leon Duguit,  kekuasaan penguasa berasal dari prinsip kemasyarakatan yang mengatur masyarakat. Solidaritas masyarakat yang membentuk hukum obyektif yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Hukum tersebut mengharuskan seluruh masyarakat harus meningkatkan solidaritas dan tidak menguranginya. Negara tunduk pada hukum karena si penguasanya tunduk pada hukum seperti halnya anggota kelompoknya.
Menurut Duguit , kekuatan (power) seorang penguasa adalah fakta yg tidak perlu pembenaran, meskipun dipergunakan utk menghabisi solidaritas. Disini masyarakat membutuhkan lembaga permanen untuk mencukupi kebutuhannya.  Pandangan Duguit mengandung paradoks, bertentangan. Walaupun hukum positif yg berasal dari kekuatan mengikat fakta solidaritas, Duguit tidak menerima bahwa hal ini adalah suatu justifikasi dari kekuasaan yang dijalankan kelas penguasa. Penguasa menjalankan kekuasaannya karena keunggulan kecerdasan, moral, dan ekonomi. Mereka bisa menjalankan kekuasaannya karena keunggulan nya atas pihak lain.
Aspek sosiologis teori Duguit tidak memberi sumbangan berarti kepada konsep hukum dan analisa otoritasnya.  Sumbangan utamanya adalah tahap2 hukum yang diabaikan oleh teori2 kedaulatan sebelumnya. Menurut Duguit fungsi hukum adalah menyusun dan mengoperasikan pelayanan publik secara berkelanjutan, hal mana penting utk kehidupan masyarakat.

Kedaulatan hukum Krabbe
Pada masa sekarang ini Negara Negara cenderung berkonstitusi untuk  menghindarkan kesewenang-wenangan yang dikandung dalam teori kedaulatan Negara. Organ-organ Negara, pejabat cabang-cabang pemerintahan selalu mendasarkan kewenangannya pada hukum. Landasaan dari Negara dibuat diatas hukum, Negara mewujudkan kehendaknya dengan hukum, membuat hukum dan bertindak sesuai dengan hukum. Negara wajib memerintah berdasarkan hukum, walau diasumsikan bahwa hukum mengikat karena ekspresi kemauan Negara.  Negara menciptakan hukum tapi organ-organnya adalah mahluk hukum dan mengabdi pada hukum. Negara pun ciptaan hukum, organnya ada karena hukum, Negara menjalankan kekuasaan dengan hukum.  Inilah makna teori kedaulatan hukum Krabbbe.
Menurut Krabbe, moralitas dan hukum bersumber pada kesadaran hukum (rechtsbewusstsein/sense of right).  Hukum tetap eksis hanya kareena orang terus menerus menilai dan menilai kembali kepentingan-kepentingannya. Mereka bertujuan mencapai keseimbangan kepentingan. Orang ingin melindungi kepentingan sendiri dan mengakui kepentingan orang lain yg berkaitan dnegannya. Kesadaran akan hak dan kewajiban timbal balik ini merupakan landasan bagi bangunan organisasi-organisasi politik untuk terjaminnya  kepentingan umum.  Inilah  teori negara Krabbe.
Krabbe : Aspek fundamental dari negara modern adalah  hukum.  Hukum mewakili evaluasi kepentingan2 dan menentukan kategori mana yang benar dan mana salah. Badan-badan negara harus berlandaskan hukum.
Otoritas hukum
Hukum memiliki otoritas kekuasaan karena sifatnya demikian. Pada dirinya, hukum memang berwenang dan berkuasa.  Hukum dibenarkan karena kandungannya yaitu menurut ketepatan memperhitungkan kepentingan yg bersangkutan.  Maka jelas konsep hukum disini berbeda dgn kekuasaan dalam doktrin kedaulatan. Konsep kedaulatan adalah konsep formal.  Hukum memiliki otoritas karena sumbernya memiliki wewenang.

Selanjutnya kata Krabbe, penting membedakan hukum dan keadilan walaupun kadangkala bermakna sama tapi bisa bertentangan. Misalnya kalau seseorang bertentangan dengan hukum hal itu bisa diartikan ia bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau dengan ide keadilan. Maka penting mempertimbangkan peraturan tersebut walaupun dibuat oleh lembaga yang wenang. Harus diselidiki dulu standar apa yang dipakai untuk membuat aturan itu.  Masalah ini akan dijawab oleh filsafat hukum bukan ilmu Negara. Fokus kita disini adalah hukum atau peraturan yang berlaku itu.
Krabbe memulai teorinya dengan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan hukum berlaku? Kenapa hukum berlaku.  Jawabnya hukum berlaku karena otoritas kekuasaan.  Sepanjang kekuasaan dari yang berdaulat dipakai sebagai titik pangkal maka dasarnya akan sampai pada kehendak Tuhan atau kelompok yang menyatu dengan yang berdaulat atau kekuatan kodrat dari yang kuat atas yang lemah.
Tetapi dilain pihak, dalam Kedaulatan hukum hanya melihat dasarnya pada  kekuasaan yang dijumpai dalam kehidupan kerohanian manusia. Khususnya pada bagian kehidupan spiritual yang beroperasi dalam diri kita yang disebut kesadaran hukum.
Dalam teori kedaulatan hukum, dasar berlakunya hukum berada pada daya internal bukan daya eksternal seperti teori kedaulatan negara. Kesadaran hukum inilah sumber dari kekuasaan itu.
Kedaulatan hukum bisa dipandang sebagai sesuatu yang sudah menjadi kenyataan real bisa juga sebagai hal yang akan diwujudkan (das Sein dan das Sollen). Ia menjadi realitas kalau kesadaran hukum anggota masyarakatnya itu benar-benar dijalankan beroperasi tanpa hambatan dan semua kekuasaan berasal darinya.

Referensi :

  1. Hugo Krabbe, The Modern Idea of the State,
  2. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1936-1937. E.J. Brill, Leiden 1937  
  3. Hugo Krabbe, Wikipedia.
Enhanced by Zemanta
    • … pendapat MK yang menyatakan bahwa norma dari Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo yang tidak mencantumkan wamen dalam susunan organisasi kementerian negara.
    • ..oleh karena UU tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud ‘beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus’, maka menurut MK hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya”. Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 yang berbunyi: “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu” mengisyaratkan suatu amanat bahwa jabatan wamen tidak secara otomatis terdapat pada seluruh kementerian negara.
    • Presiden dengan kewenangannya mengeluarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang menempatkan posisi wamen tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri (Pasal 1).Wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam “memimpin” pelaksana tugas kementerian negara (Pasal 2 ayat (1)).
    • kami memaknai bahwa jabatan wamen menjadi bersifat politis sehingga harus ada jangka waktu berakhirnya masa jabatan wamen, yaitu paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan pejabat yang mengangkatnya
    • Keppres Nomor 65/M Tahun 2012 tersebut tidak memberhentikan (dan tidak perlu memberhentikan) para wamen pascaputusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011 dengan alasan bahwa MK sendiri berpendapat Presiden mempunyai hak eksklusif (yang kami maknai hak prerogatif) untuk mengangkat wamen, sekalipun ada atau tidak ada UU yang mengatur tentang wamen.
    • semua keputusan Presiden yang mengangkat para wamen selama ini adalah sah.Tidak diperlukan pemberhentian atau pelantikan para wamen yang telah diangkat.
    • sumber :  Harian SINDO

Terima kasih atas sambutan yang hangat ini. Terima kasih kepada semua penduduk Jakarta. Dan terima kasih bagi seluruh bangsa Indonesia.

*

Saya senang akhirnya bisa berkunjung ke negeri ini dengan ditemani oleh Michelle. Tahun ini, kami telah dua kali gagal datang ke Indonesia. Namun, saya berkeras untuk menyambangi sebuah negeri yang amat bermakna bagi saya ini. Sayangnya, lawatan ini begitu singkat. Tapi saya berharap bisa datang lagi tahun depan pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT Asia Timur.

Sebelum berbicara lebih jauh, saya ingin menyampaikan bahwa doa dan perhatian kami tertuju kepada para korban bencana tsunami dan gunung meletus baru-baru ini, khususnya bagi mereka yang kehilangan orang tercinta serta tempat tinggal. Amerika Serikat senantiasa ada di sisi pemerintah dan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana alam ini, dan kami akan dengan senang hati menolong semampunya. Sebagaimana tetangga yang mengulurkan tangan kepada tetangganya yang lain, dan banyak keluarga menampung orang-orang yang kehilangan rumah, saya tahu bahwa kekuatan dan ketahanan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan sanggup mengangkat kalian keluar dari kesusahan ini.

Saya akan memulai dengan pernyataan sederhana: Indonesia bagian dari diri saya. Pertama kali saya bersentuhan dengan negeri ini adalah ketika ibu saya menikahi seorang pria Indonesia bernama Lolo Soetoro. Sebagai seorang bocah, saya terdampar di sebuah dunia yang berbeda. Namun, orang-orang di sini membuat saya merasa berada di rumah saya sendiri.

Pada masa itu, Jakarta terlihat begitu berbeda. Kota ini disesaki gedung-gedung yang tak begitu tinggi. Hotel Indonesia adalah salah satu bangunan tinggi. Kala itu, ada sebuah pusat perbelanjaan baru bernama Sarinah. Jumlah becak jauh lebih banyak daripada kendaraan bermotor. Dan jalan raya tersisih oleh jalan-jalan kampung tak beraspal.

Kami tinggal di Menteng Dalam, pada sebuah rumah mungil yang halamannya ditumbuhi sebatang pohon mangga. Saya belajar mencintai Indonesia pada saat menerbangkan layang-layang, berlarian di sepanjang pematang sawah, menangkap capung, dan jajan sate atau bakso dari pedagang keliling. Yang paling saya kenangkan adalah orang-orangnya: lelaki dan perempuan sepuh yang menyapa kami dengan senyumnya; anak-anak yang membuat seorang asing seperti saya jadi seperti tetangga; dan guru-guru yang mengajarkan keluasan dunia.

Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, dan orang-orang dari berbagai daerah dan suku, periode saya tinggal di negeri ini melapangkan jalan bagi saya menghargai kemanusiaan. Walau ayah tiri saya, sebagaimana orang Indonesia umumnya, dibesarkan sebagai seorang Muslim, ia sepenuhnya percaya bahwa semua agama patut dihargai secara setara. Dengan cara itu, ia mencerminkan semangat toleransi keberagamaan yang diabadikan dalam Undang-undang Dasar Indonesia yang tetap menjadi salah satu ciri negeri ini, yang tentunya memberi inspirasi.

Saya tinggal di kota ini selama bertahun-tahun — sungguh suatu masa yang membentuk masa kecil saya; suatu masa yang menjadi saksi bagi kelahiran adik saya yang manis, Maya; dan suatu masa yang telah memesona ibu saya sehingga ia terus-menerus menghampiri Indonesia 20 tahun kemudian untuk tinggal, bekerja dan bepergian – mengejar hasratnya mendorong terbukanya kesempatan di pedesaan Indonesia khususnya bagi perempuan. Sepanjang hidupnya, negeri ini, beserta orang-orangnya, tetap tersimpan di hati ibu saya.

Begitu banyak yang berubah dalam empat dekade ini sejak saya kembali ke Hawaii. Jika kalian bertanya kepada saya – atau teman sekolah pada masa itu yang mengenal saya – saya yakin tak ada di antara kami yang mampu menyangka bahwa saya akan kembali ke negeri ini sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan beberapa orang semestinya bisa meramalkan kisah luar biasa yang melibatkan Indonesia dalam empat dekade terakhir.

Jakarta yang dahulu saya kenal kini telah berkembang menjadi sebuah kota yang dijejali hampir sepuluh juta manusia, gedung-gedung pencakar langit yang membuat Hotel Indonesia terlihat kerdil, serta pusat-pusat kebudayaan dan perdagangan. Dulu saya dan kawan-kawan semasa kanak biasa berkejar-kejaran di lapangan ditemani kerbau dan kambing. Kini, generasi baru Indonesia termasuk dalam golongan paling terhubung dalam jagat komunikasi dunia melalui telepon genggam dan media sosial. Dulu, Indonesia sebagai bangsa yang masih muda berfokus ke dalam. Kini, bangsa ini memainkan peran penting di kawasan Asia-Pasifik dan ekonomi global.

Perubahan ini menjangkau ranah politik. Waktu ayah tiri saya masih kanak, ia menyaksikan ayah dan abangnya pergi berperang dan tewas demi kemerdekaan Indonesia. Saya lega bisa ada di sini tepat ketika Hari Pahlawan untuk mengingat jasa begitu banyak orang Indonesia yang rela berkorban demi negara yang besar ini.

Ketika saya pindah ke Jakarta pada tahun 1967, beberapa daerah di negeri ini baru saja mengalami penderitaan dan konflik yang hebat. Meski ayah tiri saya pernah menjadi seorang tentara, kekerasan dan pembantaian yang terjadi pada masa kekisruhan politik itu tak dapat saya pahami karena keluarga Indonesia dan teman-teman saya memilih bungkam. Di dalam rumah tangga saya, seperti keluarga Indonesia umumnya, peristiwa itu hadir secara sembunyi-sembunyi. Bangsa Indonesia merdeka, tapi rasa takut senantiasa mengikuti.

Pada masa-masa sesudahnya, Indonesia memilih jalurnya sendiri melalui tranformasi demokratis yang luar biasa – dari pemerintahan tangan besi, ke pemerintahan rakyat. Tahun-tahun belakangan, dunia menyaksikan dengan harapan dan rasa kagum usaha bangsa Indonesia merengkuh peralihan kekuasaan dengan jalan damai dan pemilihan kepala negara serta daerah secara langsung. Ketika demokrasi di negeri ini disimbolkan oleh terpilihnya Presiden dan wakil rakyat, ketika itu pula demokrasi dijalankan dan dipelihara melalui kontrol dan keseimbangan (check dan balance): Sebuah masyarakat madani, partai dan serikat politik yang madani; media dan warga negara penuh semangat yang telah yakin bahwa – di dalam Indonesia – tak ada lagi jalan memutar.

Bahkan ketika tanah tempat kemudaan saya pernah berlalu ini telah berubah banyak, hal-hal yang pernah saya pelajari untuk mencintai Indonesia – semangat toleransi yang tercantum dalam Undang-undang Dasar dan terpacak melalui masjid, gereja dan candi, pun tertanam dalam darah bangsa – masih mengalir di tubuh saya. Bhinneka Tunggal Ika – persatuan dalam keragaman. Falsafah itu merupakan pondasi yang dicontohkan Indonesia kepada dunia. Itu sebabnya Indonesia akan memainkan peran penting pada abad ke-21.

Hari ini, saya kembali ke Indonesia sebagai seorang sahabat sekaligus Presiden yang mengharapkan terjalinnya kerja sama erat antar kedua negara. Sebagai negara yang luas dan majemuk, berdamping-dampingan dengan Samudera Pasifik dan, di atas itu semua, demokrasi, Amerika Serikat dan Indonesia ditakdirkan bersama oleh kepentingan dan nilai-nilai yang sama.

Kemarin, Presiden Yudhoyono dan saya menyetujui Kerja Sama Komprehensif yang baru antara Amerika Serikat dan Indonesia. Pemerintahan kedua negara mempererat hubungan di berbagai bidang dan, yang juga penting, memperkuat hubungan antar bangsa. Kerja sama ini tentunya berdasar atas rasa saling membutuhkan dan saling menghormati.

Dengan sisa waktu yang saya miliki hari ini, saya ingin berbagi tentang mengapa kisah yang baru saja saya utarakan begitu penting bagi Amerika Serikat dan dunia. Saya ingin menitikberatkan pembahasan pada tiga hal yang saling berkait-erat serta mendasar bagi kemajuan manusia: Pembangunan, demokrasi dan agama.

Pertama, persahabatan yang terjalin antara Amerika Serikat dan Indonesia dapat memajukan pembangunan yang saling menguntungkan.

Ketika saya hidup di Indonesia, sulit membayangkan sebuah masa depan dimana kemakmuran yang dirasakan oleh banyak keluarga di Chicago dan Jakarta akan berhubungan. Kini, kita ada pada zaman ekonomi global. Bangsa Indonesia telah merasakan risiko dan harapan dari globalisasi: Mulai dari krisis ekonomi Asia yang terjadi pada akhir tahun 1990, dan jutaan orang yang berhasil bangkit dari kemiskinan. Artinya, dan yang akhirnya kita pelajari dari krisis ekonomi barusan, masing-masing dari kita memiliki sumbangsih pada keberhasilan yang diraih pihak lain.

Amerika memiliki sumbangsih terhadap sebagian dari Indonesia yang merasakan kemakmuran, karena tumbuhnya kelas menengah di sini juga berarti timbulnya pasar bagi produk-produk kami seperti juga Amerika merupakan pasar bagi Indonesia. Karena itu, kami menanamkan modal lebih banyak di Indonesia. Ekspor dari Amerika telah naik 50 persen, dan kami membuka pintu bagi pengusaha Amerika dan Indonesia untuk saling berhubungan.

Amerika memiliki sumbangsih terhadap Indonesia, yang memainkan peranannya dalam perekonomian global. Hari-hari ketika tujuh atau delapan negara membentuk kelompok dan menentukan arah perekonomian dunia telah berlalu. Karena itulah saat ini G-20 telah menjadi pusat kerja sama ekonomi internasional: Hal yang memungkinkan negeri seperti Indonesia memiliki suara lebih nyaring dan tanggung jawab lebih besar. Melalui kepemimpinan Indonesia di dalam kelompok G-20 yang memerangi korupsi, negeri ini harus ada di depan pada panggung dunia dengan memberikan contoh baik dalam mempraktikkan transparansi dan akuntabilitas.

Amerika memiliki sumbangsih terhadap Indonesia yang mengejar pembangunan berkelanjutan. Karena cara kita bertumbuh akan mempengaruhi kualitas hidup kita serta kesejahteraan planet yang kita diami. Karena itulah kita mengembangkan teknologi untuk menghasilkan energi bersih yang mampu menopang industri dan menjaga sumber daya alam Indonesia. Amerika menyambut kepemimpinan negeri anda dalam usaha global memerangi perubahan iklim.

Di atas itu semua, Amerika memiliki sumbangsih terhadap keberhasilan manusia Indonesia. Kita harus membangun jembatan yang menghubungkan kedua bangsa karena kita akan berbagi jaminan dan kemakmuran di masa nanti. Itu yang kini sedang kita rintis: Meningkatkan kolaborasi antara ilmuwan dan peneliti kita serta bekerja sama memelihara kewirausahaan. Saya pribadi puas karena kita berhasil meningkatkan jumlah pelajar Amerika dan Indonesia yang meneruskan pendidikan di universitas-universitas yang ada pada kedua negara.

Baru saja saya bicarakan masalah-masalah penting dalam kehidupan kita. Lagipula, pembangunan tak melulu hanya berhubungan dengan tingkat pertumbuhan dan angka-angka dalam neraca. Pembangunan juga menyangkut bagaimana seorang anak mampu mempelajari keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi dunia yang selalu berubah. Pembangunan berkaitan dengan bagaimana gagasan baik dapat diwujudkan dan tak tercemar dengan korupsi. Pembangunan juga berhubungan dengan bagaiman kekuatan-kekuatan yang telah mengubah Jakarta yang pernah saya kenal – teknologi, perdagangan, arus keluar-masuk orang dan barang – mampu membuat hidup orang jadi lebih baik: Kehidupan uang ditandai dengan martabat dan kesempatan.

Pembangunan semacam itu tak mampu dipisahkan dari demokrasi.

Kini, kita sering mendengar bahwa demokrasi menghalangi pertumbuhan ekonomi. Ini bukanlah alasan baru. Orang akan berkata, khususnya di tengah perubahan dan kondisi ekonomi tak menentu, bahwa pembangunan akan lebih mudah dijalankan dengan mengorbankan hak asasi manusia. Tapi, saya tak melihat itu di India, juga Indonesia. Apa yang kalian telah raih menunjukkan bahwa demokrasi dan pembangunan saling menopang.

Seperti laiknya demokrasi di negara lain, halangan selalu merintangi. Amerika juga mengalaminya. Undang-undang Dasar yang kami miliki menyatakan upaya untuk menempa “penyatuan lebih sempurna.” Kami telah menempuh perjalanan untuk meraih itu. Kami melewati Perang Saudara dan berjuang menegakkan hak-hak pribadi warga negara Amerika Serikat. Usaha itu kemudian membuat kami lebih kuat dan sejahtera serta menjadi sebuah masyarakat yang lebih adil dan bebas.

Seperti negara lain yang bangkit dari pemerintahan kolonial di abad lalu, Indonesia berjuang dan berkorban demi memiliki hak menentukan nasib sendiri. Itulah makna Hari Pahlawan sesungguhnya: Sebuah Indonesia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tapi, secara bersamaan, kemerdekaan yang telah didapatkan itu tak pula berarti menggantikan kekuatan kolonial dengan kekuatan pemerintahan lokal.

Tentunya, demokrasi morat-marit. Tak semua pihak menyukai hasil akhir suatu pemilihan umum. Kalian semua mengalami segala suka dan duka. Namun, perjalanan itu patut dilewati karena tak hanya melulu mengenai surat suara. Butuh lembaga yang kuat untuk mengontrol pemusatan kekuatan. Butuh pasar terbuka untuk memungkinkan banyak individu maju. Butuh pers dan sistem peradilan yang independen. Butuh masyarakat terbuka dan warga negara yang aktif untuk melawan ketimpangan dan ketidakadilan.

Yang demikian adalah kekuatan yang akan mendorong Indonesia. Korupsi harus dilawan. Komitmen pada keterbukaan, yang memungkinkan tiap warga memiliki sumbangsih terhadap pemerintahannya, mesti ada. Kepercayaan bahwa kemerdekaan yang telah direbut merupakan hal yang tetap menyatukan negeri ini harus ditumbuhkan.

Itu adalah pesan dari manusia Indonesia yang telah memajukan kisah demokratis ini: Dari mereka yang berperang di Surabaya 55 tahun lampau; kepada para mahasiswa yang tergabung dalam demonstrasi tahun 1990an; kepada para pemimpin yang telah berhasil menjalani transisi kekuasaan secara damai pada awal abad ini. Karena, akhirnya, para warga negara memiliki hak untuk menyatukan Nusantara, yang membentang sepanjang Sabang dan Merauke: Sebuah penegasan bahwa setiap bayi yang lahir di negeri ini wajib diperlakukan dengan adil meski mereka berketurunan Jawa, Aceh, Bali atau Papua.

Upaya-upaya semacam itu ditunjukkan Indonesia kepada dunia. Negeri ini berinisiatif membentuk Forum Demokrasi Bali, sebuah forum bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman dalam menjaga demokrasi. Indonesia juga telah berusaha menekan ASEAN memperhatikan hak asasi manusia. Bangsa-bangsa di Asia Tenggara berhak menentukan takdirnya sendiri dan Amerika Serikat akan mendukung upaya itu. Namun, warga Asia Tenggara harus pula memiliki hak menentukan nasib mereka sendiri. Itu sebabnya kami mengutuk pemilihan umum di Burma, yang jauh dari kebebasan maupun keadilan. Itu sebabnya kami menyokong masyarakat madani yang penuh semangat di negeri ini. Tidak ada alasan untuk mencegah penegakan hak asasi manusia di manapun.

Itulah pembangunan dan demokrasi – gagasan bahwa ada nilai-nilai yang sifatnya universal. Kemakmuran tanpa kemerdekaan adalah bentuk lain dari kemiskinan. Manusia memiliki cita-cita bersama: Kebebasan untuk tahu bahwa pemimpinmu bertanggung jawab atasmu dan bahwa anda takkan dibui bila memiliki pandangan yang berseberangan dengannya. Anda memiliki kesempatan belajar dan bekerja dengan kemuliaan. Anda bebas menjalankan kepercayaan yang anda anut tanpa takut dikucilkan.

Agama merupakan topik terakhir yang akan saya bicarakan hari ini dan, seperti layaknya demokrasi dan pembangunan, merupakan hal mendasar bagi kisah Indonesia.

Seperti negara Asia lain yang saya kunjungi, Indonesia tenggelam dalam spiritualitas: Sebuah tempat manusia menyembah Tuhan dengan berbagai cara. Sejalan dengan keberagamannya, Indonesia juga negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia – hal yang telah saya ketahui sejak kecil ketika mendengar lantunan azan di Jakarta.

Suatu Individu tak hanya didefinisikan berdasarkan kepercayaannya. Begitu pula Indonesia. Negeri ini tidak hanya ditetapkan berdasarkan penduduk Muslimnya. Kita juga tahu bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan masyarakat Islam telah lama rusak. Sebagai Presiden, saya mendahulukan perbaikan atas hubungan yang rusak ini. Salah satu upaya itu adalah kunjungan ke Kairo pada bulan Juni yang lalu dan keinginan untuk memulai lagi hubungan yang baru antara Amerika Serikat dan umat Islam sedunia.

Waktu itu saya bilang, dan akan saya ulangi sekarang, bahwa tak ada satu pidato pun yang dapat menghapuskan tahun-tahun penuh ketidakpercayaan. Tapi waktu itu saya percaya, demikian pula sekarang, bahwa kita punya pilihan. Kita bisa memilih untuk bisa menetapkan diri kita berdasarkan perbedaan-perbedaan yang kita miliki dan menyerah pada masa depan yang penuh kecurigaan dan ketidakpercayaan. Atau kita bisa memilih untuk bekerja keras demi memelihara persamaan hak. Saya berjanji, apapun rintangannya, Amerika Serikat akan berkomitmen memajukan manusia. Itulah kami. Kami telah melakukannya. Kami akan terus menjalankannya.

Kami tahu baik masalah-masalah yang menyebabkan adanya tekanan bertahun-tahun ini. Kami telah menciptakan kemajuan setelah 17 bulan pemerintahan. Tapi, pekerjaan belum selesai.

Banyak warga tak berdosa di Amerika, Indonesia dan belahan dunia lainnya masih menjadi target kaum ekstremis. Saya telah menegaskan bahwa Amerika tidak sedang memerangi, dan takkan terlibat perang dengan, Islam. Namun, kita semua harus menghancurkan Al-Qaeda dan antek-anteknya. Siapapun yang ingin membangun tak boleh bekerja sama dengan teroris. Ini bukanlah tugas Amerika sendiri. Indonesia telah berhasil memerangi para teroris dan aliran garis keras.

Di Afghanistan, kami terus bekerja bersama beberapa negara untuk membantu pemerintah Afghanistan meretas masa depannya. Kepentingan kami di sana adalah memungkinkan terwujudnya perdamaian yang pada akhirnya mampu memunculkan harapan bagi negeri itu.

Kami juga telah mencatat kemajuan dalam salah satu komitmen utama kami: Upaya mengakhiri perang di Irak. 100 ribu tentara Amerika telah meninggalkan negeri itu. Penduduk Irak telah memiliki tanggung jawab penuh atas keamanan mereka. Kami terus mendukung Irak dalam prosesnya membentuk pemerintahan yang inklusif. Kami juga akan memulangkan seluruh tentara AS.

Di Timur Tengah, kami telah menghadapi permulaan yang gagal serta halangan. Namun, kami juga terus menjaga upaya merengkuh perdamaian. Bangsa Israel dan Palestina memulai kembali perundingan. Namun, masih ada masalah besar di sana. Ilusi bahwa kedamaian dan keamanan akan datang dengan mudah tak boleh muncul. Tapi, singkirkanlah keragu-raguan: Kami takkan menyia-nyiakan kesempatan untuk memperoleh hasil yang adil bagi semua pihak yang bertikai: Dua negara, Israel dan Palestina, hidup berdampingan secara damai dan sentosa.

Penyelesaian atas masalah-masalah itu memiliki taruhan yang besar. Dunia yang kita huni telah menjadi kian kecil. Sementara kekuatan-kekuatan yang menghubungkan kita membuka kesempatan, kekuatan-kekuatan itu juga menyokong pihak yang ingin menghambat kemajuan. Sebuah bom di tengah pasar melumpuhkan kegiatan jual-beli. Sepotong gosip dapat mengaburkan kebenaran dan memicu kekerasan di tengah masyarakat yang sebelumnya hidup rukun. Di zaman ini, ketika perubahan begitu cepat dan berbagai budaya berbenturan, apa yang kita bagikan sebagai manusia dapat musnah.

Saya percaya bahwa sejarah Indonesia dan Amerika mampu memberikan kita harapan. Kisah keduanya tertulis dalam semboyan yang dimiliki oleh negara kita masing-masing. E pluribus unum – beragam tapi bersatu. Bhinneka Tunggal Ika – persatuan dalam keberagaman. Kita dua bangsa yang mengambil jalan masing-masing. Namun kedua negara ini menunjukkan bahwa ratusan juta orang yang memiliki kepercayaan berbeda mampu bersatu dengan merdeka di bawah satu bendera. Dan kita sekarang membangun kemanusiaan melalui anak-anak muda yang akan melalui pendidikan di sekolah masing-masing; melalui wirausahawan yang saling berhubungan demi meraih kemakmuran; dan melalui upaya kita memeluk nilai-nilai demokrasi serta cita-cita manusiawi.

Tadi saya mampir ke Masjid Istiqlal. Rumah ibadah itu masih dalam pengerjaan ketika saya tinggal di Jakarta. Saya mengagumi menaranya yang menjulang, kubah yang megah, serta tempatnya yang lapang. Namun, nama serta sejarahnya juga menjadi saksi kebesaran Indonesia. Istiqlal maknanya kemerdekaan. Bangunan itu sebagiannya merupakan wasiat perjuangan sebuah bangsa menuju kemerdekaan. Terlebih lagi, masjid itu dibangun oleh seorang arsitek Kristen.

Itulah semangat Indonesia. Itulah pesan yang diimbuhkan dalam Pancasila. Di sebuah negeri kepulauan yang berisi beberapa ciptaan Tuhan yang paling elok, pulau-pulau yang menyembul dari samudera, orang bebas memilih Tuhan yang ingin mereka sembah. Islam berkembang, begitu pula ajaran lain. Pembangunan diperkuat oleh demokrasi yang sedang berkembang. Tradisi purba terpelihara meski sebuah kekuatan sedang lahir.

Tapi bukan berarti Indonesia negeri sempurna. Tak ada satu negeri pun yang bisa. Tapi di sini ras, wilayah, dan agama yang berbeda mampu dijembatani. Sebagai seorang bocah yang berasal dari suatu ras dan datang dari sebuah negeri yang jauh, saya menemukan semangat untuk melihat diri sebagai seorang individu dalam ucapan “Selamat Datang”. Sebagai seorang pemeluk Kristiani yang mengunjungi masjid, saya mengutip pendapat seseorang yang ditanyai tentang kunjungan saya: “Orang Islam juga boleh masuk gereja. Kita semua adalah umat Tuhan.”

Ungkapan itu mencetuskan gagasan bahwa sifat ketuhanan ada di dalam diri kita. Kita tak boleh menyerah pada penyangkalan atau sinisisme atau keputusasaan. Kisah yang melibatkan Indonesia dan Amerika menunjukkan kepada kita bahwa sejarah mengikuti perkembangan manusia; bahwa persatuan lebih kuat daripada perpecahan; dan bahwa warga dunia dapat hidup dengan damai. Semoga kedua negeri kita dapat terus bekerja sama, dengan kepercayaan dan determinasi, menyebarkan kebenaran-kebenaran ini dengan seluruh manusia. *
• sumber VIVAnews.com

  •  

    • Warisan politik Soeharto tampaknya sudah berakhir. Oleh karena itu, segala upaya untuk memulihkan nama baik dan warisan politik Soeharto akan bertabrakan dengan aspirasi rakyat,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskridho Ambardi, Jumat (22/10) di Jakarta.

       

    • — hasil survei juga memperlihatkan bahwa sebagian besar kalangan di masyarakat menilai Soeharto adalah orang yang bertanggung jawab atas terjadinya krisis ekonomi pada 1998.

       

    • —- gagasan untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional pun bisa mencederai hati nurani rakyat. Gagasan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional sebaiknya ditolak,” ujar Burhanuddin.

       

Seharusnya gelar “Bapak Pembangunan” juga harus dicabut bukan malah mau ditambah gelar “pahlawan”.  Nilai-nilai ‘pahlawan’ apa yang bisa diwarisi dari Soeharto  selain dari nilai memperkaya keluarga dan kroni.  Para Soehartois yg bemukim dalam berbagai partai politik , harus juga bertobat..

  •  

    tags: kebangsaan nasionalisme franz magnis suseno pancasila

    Bagi Bung Karno, Nasionalisme adalah cinta sepenuh hati kepada Indonesia, dan rasa bangga bahwa ’kita orang Indonesia”. Inilah suatu rasa persatuan di antara orang-orang yang sedemikian berbeda, yang terbangun dalam sebuah sejarah penderitaan karena penjajahan dan perjuangan pembebasan bersama selama ratusan tahun,” ujarnya.

    •  

    • “Soalnya, yang mempersatukan ratusan etnik, suku dan komunitas, penganut beberapa agama, yang hidup di atas ribuan pulau kita, hanyalah kebangsaan Indonesia. Tak ada yang lain,”

       

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin Rabu (22/9)  menggemparkan.  Gugatan Yusril dikabulkan sebagian tapi akibatnya Hendarman Supanji tidak sah lagi sebagai Jaksa Agung (Jagung).  Ini akibat dari UU Kejaksaan tak jelas soal masa jabatan Jagung. Masa tidak ada waktu masa jabatan Jagung.?  Maka itu harus dibatasi, kata MK.  Sesuai umur kabinet. Singkat kata, mulai pukul 14.35 WIB kemarin, Republik Indonesia tak punya Jagung.  Sampai hari ini presiden belum mengeluarkan SK mengangkat lagi Hendarman atau orang lain.  Inilah keajaiban kita sebagai negara satu-satunya di planet bumi yang tak punya Jagung.

Mensesneg Sudi dan staf Presiden Denny Indrayana masih bersilat lidah,  berteori. Padahal semua teorinya itu sudah disampaikan di sidang MK dan ternyata jeblok. Teori mereka hanya diterima dua hakim, tujuh lainnya tidak setuju.  Sekarang setelah kalah ramai-ramai mengajak masyarakat berpolemik.  Ini bukan  sikap gentleman.   Sebaiknya presiden segera saja menerima dan melaksanakan putusan MK. Jangan terlalu malu mengaku lalai dan salah. Putusan pengadilan termasuk MK harus selalu dianggap benar, bahkan sekiranyapun salah.  Dalam bahasa ‘Mongolia’ hal itu disebut dalam adagium ‘res judicata pro veritate habetur’.

Kalau istana ngotot terus dan Hendarman tetap berkantor di Bulungan akibatnya bisa serius. Pertama, banyak tersangka atau terdakwa kasus yang ditangani jaksa melawan dan bilang jaksa tak kompeten karna bosnya tidak sah.  Semua orang bisa melaporkan Hendarman ke polisi, menggugat ke TUN atau minta ganti rugi ke pengadilan umum.  Semua surat Jagung dicibirkan dan dibuang ke keranjang sampah.    Masalah serius yang kedua, presiden dipandang tak mematuhi hukum, karna putusan MK adalah hukum.  Kalau presiden tak patuh hukum bagaimana rakyat bisa meneladani.  Issue ini bisa menjadi amunisi partai-partai untuk bergoyang dangdut  interpelasi dan pemakzulan di gedung Senayan.  Jika ini tiap hari disiarkan ‘live’ oleh stasiun teve maka kredibilitas presiden SBY bisa jatuh lagi empat digit setelah kemarin kasus Century turun dua digit.

Presiden, hormatilah putusan MK. Jangan malu.  Hormatilah hukum, jangan lamban. Segeralah tunjuk Jaksa Agung dengan SK baru, atau Pelaksana Tugas (Plt). Mau pake Hendarman lagi , terserah.

Persoalan tempat ibadah (gereja) HKBP Ciketing Bekasi belum rampung, penutupan gereja masih berlanjut di Bogor. Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor digembok oleh pemerintah daerah karena dianggap ‘meresahkan’ warga. Jemaatpun pada Minggu (19/Sep/10) beribadah di trotoar dikelilingi aparat Pemda, Satpol PP, polisi, bahkan Detasemen Polisi Militer (Denpom)!.  Mobil anti huru hara juga dijejerkan di lokasi.   Mereka memulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apakah polisi, satpol PP dan POM tidak  tergugah mendengar lagu ini tidak diketahui.

Hampir tak ada media yang meliput peristiwa ini, padahal permasalahannya justru lebih aneh dari aspek hukumnya ketimbang HKBP Bekasi.  Media yang tidak tertarik memuatnya bisa dimaklumi karena belakangan ini ada diskursus yang lebih ‘penting’ yaitu calon Jaksa Agung dan calon Kapolri.  Berita-berita hanya diperoleh dari jejaring sosial (social network) yang memang tidak mempunyai kepentingan politik seperti media massa lainnya. (lihat misalnya globalvoice online.org )

Berbeda dengan HKBP Bekasi, GKI Yasmin malah sudah punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tapi dicabut oleh Walikota Bogor.  Mereka dilarang menggunakan gedung yang bersangkutan karena banyak keluhan warga dan katanya meresahkan warga. Lalu GKI mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutuskan bahwa pencabutan IMB itu tidak sah dan dibatalkan.  Pemda Bogor mengangkangi putusan pengadilan.(lihat juga newsokezone.com)

Kalaupun sekarang ada kontroversi soal perlu tidaknya SKB Peraturan Bersama Dua Menteri 2006 dicabut atau tidak, bagi Pemda Bogor tidak relevan. Asalkan ada keresahan warga, yang sebenarnya tidak jelas siapa ‘warga’ yang dimaksud maka Pemerintah berwenang mencabut IMB dan menutup tempat ibadah. Tentang maksud “meresahkan” juga tak jelas hal apa itu.  Apakah keresahan itu bukan ditimbulkan oleh pihak tertentu yang selama ini menggangu di lokasi  GKI Yasmin.

Pemda Bogor jauh lebih berani dari Pemda Bekasi dalam urusan larang melarang. Pemda Bogor meminta Polisi Militer turut memback-up.  Apa dasar polisi militer terlibat dalam masalah ini sulit dipahami, karena polisi militer berkompeten hanya sepanjang suatu hal terkait dengan Beberapa hari sebelumnya, presiden menyatakan agar kepala daerah mencari ‘solusi yang bijaksana’ untuk penyelesaian soal rumah ibadah. Apakah ini implementasi oleh Pemda Bogor atas arahan presiden tentang ‘solusi yang bijaksana’?

Ada lagi satu kasus mirip GKI Yasmin Bogor, Gereja HKBP Cinere yang sudah memenangkan perkara lawan pemda berkaitan dengan IMB, toh masih dihalang-halangi membangun gerejanya.

Semua masalah hambatan beribadah ini apabila terus menerus tidak diselesaikan akan merusak menghancurkan citra Indonesia di luar negeri, kaburnya investor asing, dan yang paling berbahaya mengancam keutuhan bangsa,

Laman Berikutnya »