Pidana


  •  

    • Ketua MK Mahfud MD siap mengundurkan diri bila Refly berhasil membuktikan tulisannya bahwa ada hakim MK yang menerima suap.

       

    • Kalau ada Hakim Konstitusi terbukti, tapi ingkar tidak mau menyerahkan diri, saya yang mundur. Karena saya telah gagal menjaga lembaga saya,” kata Mahfud MD

       

    • Mahfud mengangkat Refly sebagai ketua tim investigasi pengungkapan mafia hukum atau makelar kasus di MK. Namun Refly meminta diberi tambahan waktu untuk menunjuk orang yang dapat diajak bekerjasama sampai Rabu besok 3 November 2010.

       

    • Refly diberi waktu satu bulan untuk dapat membuktikan tulisannya. Jika dia tidak dapat menemukan Hakim MK yang menerima suap, maka Refly harus membuat tulisan klarifikasi di harian itu. Dan jika Refly ingkar maka dia akan diproses di kepolisian.

       

Ide Ketua MK  Mahfud MD betul-betul yahud dan orisinal. Dia  mengangkat pihak penuduh mafia hukum di lembaga yang dipimpinnya menjadi Ketua Tim Investigasi .  Sangat berbeda dengan lembaga lain, yang sering menuduh balik para penuduh melakukan pencemaran nama baik dan fitnah.  Dan Refly Harun mungkin kelabakan sekarang, kalau memang dasar tulisannya itu tidak benar, atau cuma berdasar ‘kata si polan’. Sebaiknya polisi, kejaksaan, KPK dan M.A menerapkan pola Mahfud ini di lembaganya. Jangan cuma menyangkal-nyangkal ..Bravo Pak Mahfud!

Iklan
  •  

    • Ratna Mutiara, saksi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto, harus meringkuk dalam tahanan karena telah dilaporkan memberi kesaksian bohong dalam sidang sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK)

    • Ratna dijerat dengan Pasal 242 KUHP tentang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.

    • Kisruh Pilkada Kotawaringin Barat bermula dari pengaduan pasangan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto ke MK. Pasangan ini menggugat penghitungan hasil pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kotawaringin Barat yang memenangkan pasangan Sugianto dan Eko Soemarmo dengan perolehan suara 67.199 suara.

      Sedangkan, pasangan Ujang Iskandar dan Bambang Purwoko sendiri hanya meraih 55.281 suara. Karena tidak terima dengan kekalahan, Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto menggugatnya ke MK.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

  • Di Pengadilan Manhattan, New York, diputuskan seorang anak umur 4 tahun dapat bertanggung jawab secara pidana karena kelalaian (negligence). Si anak berlomba sepeda dengan temannya dan menabrak seorang nenek tua hingga terluka dan harus dibedah.

    tags: pidana tanggungjawab anak

    •  

  • The ruling by the judge, Justice Paul Wooten of State Supreme Court in Manhattan, did not find that the girl was liable, but merely permitted a lawsuit brought against her, another boy and their parents to move forward.

  • Judge has ruled that a young girl accused of running down an elderly woman while racing a bicycle with training wheels on a Manhattan sidewalk two years ago can be sued for negligence.

 

    • CPI kurang dapat diandalkan, karena yang tercatat hanya orang-orang yang menerima sogok, dan juga hanya kasus penyogokan yang tampak jelas pada orang tersebut. Padahal korupsi selalu melibatkan dua pihak, baik yang menerima sogok maupun yang berusaha mendapat keuntungan dengan cara memberikan sogokan.


      Hal ini menyebabkan negara-negara industri berada di peringkat teratas pada daftar CPI, sementara negara-negara berkembang dikatakan memiliki kuota korupsi yang tinggi. Padahal sering negara-negara industri majulah yang mulai menawarkan suapan.


      Untuk mengoreksi kerancuan tersebut, Transparency International juga membuat indeks lain, yaitu Indeks Pembayar Suap (BPI). Indeks ini menunjukkan sebesar apa kemungkinan, bahwa pengusaha dari negara-negara pengekspor membayar uang suap kepada politisi atau jawatan di negara lain. BPI dibuat setiap dua tahun, tetapi sejauh ini tidak terlalu terkenal seperti CPI. 

    • Indeks ketiga Transparency International disebut Barometer Korupsi Gobal (GCB). Berbeda dengan CPI dan BPI, yang hanya berisi jawaban dan keterangan dari pakar atau pengusaha, GCB berisi hasil jajak pendapat umum tentang korupsi yang benar-benar terjadi dan yang hanya diperkirakan sebagai korupsi. Untuk indeks itu orang-orang awam ditanyai, apa yang mereka ketahui tentang korupsi di perusahaan, dalam politik, di badan-badan negara dan kehidupan pribadi. Indeks itu memungkinkan pengukuran yang lebih terperinci lagi, dan hasilnya juga lebih tepat.

  • Beberapa tersangka korupsi merapat ke partai demokrat. Kasus kepala daerah kader Golkar semua ditangani KPK, sedang kasus dari partai lain ditangani Kejaksaan, kata Sekjen Golkar.

    tags: korupsi partai demokrat icw

    • Tama Satya Langkun dari ICW mengatakan, "Ada sekitar enam kepala daerah yang pindah ke partai penguasa dan kasusnya macet. Misalnya, kasus Gubernur Bengkulu pindah dari PKS dan PBR ke Partai Demokrat."
    • juga ada kasus dugaan penyimpangan APBD tahun 2004 di Semarang yang diduga dilakukan pejabat dengan inisial SS. Dia pindah dari PDI Perjuangan ke Partai demokrat. Saya melihat adanya kecenderunghan seperti itu," lanjutnya.
    • Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan ada fakta yang menunjukkan perbedaan penanganan dalam kasus korupsi kepala daerah dari sejumlah partai politik. Dia mengatakan banyak dari kader Partai Golkar yang tersangkut kasus korupsi yang langsung ditangani KPK sehingga proses hukumnya cepat, padahal mestinya harus ada prosedur yang sama.

      "Gubernur, bupati, wali kota yang dari Golkar ditangani semua oleh KPK sementara partai-partai lain oleh kejaksaan," tuturnya.

    • Pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago berpendapat penanganan kasus korupsi oleh kejaksaan adalah bagian dari skenario para tersangka kasus korupsi.


      "Skenarionya adalah mereka melihat peluang untuk mencari jalur penyelesaian secara hukum tidak ke KPK, misalnya penanganannya oleh kejaksaan. Nah kalau di kejaksaan lebih besar peluangnya penyelesaian secara damai, penyelesaian secara politik," jelasnya.

    • selama periode 2004-2010 ada 147 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi dari berbagai parti politik dengan potensi kerugian negara hingga Rp4 triliun.

Masih dalam suasana lebaran, tadi pagi sekitar pkl 9.00 WIB (12/11)  seorang anggota Majelis HKBP, St.A.Sihombing ditusuk orang tak dikenal dibagian perutnya. Pendeta A.Simanjuntak yang berada dalam rombongon jemaat yang hendak beribadah ke HKBP Pondok Timur juga dipukul. Delapan orang tak dikenal naik sepeda motor tiba-tiba menyerang rombongon.(baca Detik.com disini)

Kapolres Bekasi Kombes Imam Sugianto mengatakan, pengejaran sedang dilakukan dan para pelaku akan dikenakan Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.  (lihat Detik.com disini). Apakah penerapan pasal ini sudah tepat dan apakah Kapolres tidak terlalu pagi mengkualifikasikan sebagai kejahatan biasa. ? Lagipula mengapa penjagaan polisi kepada jemaat sangat minim?

Sulit untuk tidak mengaitkan peristiwa penyerangan itu dengan segala gangguan oleh kelompok orang tertentu yang terjadi belakangan ini di HKBP Pondok Timur.  Gereja ditutup dan dihalang-halangi beribadah sudah menjadi berita yang diketahui luas.  Apakah Kapolres tidak mengetahuinya maka mengkategorikan sebagai kriminal biasa?.  (baca juga Mulya Lubis, “Penusukan ini bukan kriminalitas biasa” Kompas.com disini).

Seakan-akan Kapolres mengatakan ada “perkelahian” biasa  lalu ada korban ditusuk atau dipukul. Pasal ini memang cocok untuk perkelahian.! Semestinya peristiwa ini dapat diduga dengan akal sehat tujuannya untuk menimbulkan ketakutan kepada orang-orang untuk beribadah.  Orang-orang menjadi berpikir dua kali, atau setidaknya harus dengan pengawalan polisi agar mau beribadah. Apakah ini bukan bentuk teror?

Haruslah diingat bahwa pengertian terorisme dalam UU Anti Terorisme tidak mensyaratkan adanya bom, atau granat atau bahan peledak. Unsur utama yang harus dipenuhi untuk dapat dikualifikasi sebagai terorisme adalah adanya penggunaan kekerasan dan untuk menimbulkan suasana takut yang luas. (lihat Pasal 6 Perpu No 1 tahun 2002 jo UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ).  Rumusan ini adalah delik formil artinya kalau rumusannya terpenuhi maka sudah memenuhi maksud delik.  Jadi kalau sipenyerang bermaksud agar timbul rasa takut meluas di jemaat yang beribadah dan penyerang melakukan cara kekerasan, menikam dan memukul, apakah ini bukan terorisme?

Diharapkan korban dapat segera pulih dan para pelaku dapat segera diciduk aparat agar persoalannya jelas, apa yang melatarbelangi penyerangan apa motif penyerang.  Apakah peristiwa itu terjadi kebetulan atau ada rencana penyerangan? Apakah pelaku berdiri sendiri atau ada otak (auctor intellectual) dibelakangnya? Ini semua harus diungkap dan polisi tak perlu segan-segan memasukkan Pasal UU Anti terorisme. Agar kiranya ada efek jera bagi para penyerang orang yang beribadah.

Membaca tulisan di  blog dibawah  ini saya menjadi sangat terkejut, karna dipaparkan secara gamblang urutan kronologi kejadian mulai dari kampanye SBY, Century, penahanan Antasari dan Bibit-Chandra..

selengkapnya baca :

http://duniamerdeka.wordpress.com/2009/11/16/fakta-di-balik-kriminalisasi-kpk-dan-keterlibatan-sby/

Laman Berikutnya »