HAM


        • Ratusan orang menghadiri upacara penghormatan terakhir bagi jenazah para korban penyerangan di  Baghdad.  Termasuk diantaranya jenazah kedua pastor yang tertembak dalam serangan kelompok Al Qaida hari Minggu lalu, Pastor Taher Saadallah Boutros dan Wassim Sabih.

    • Namun  upacara penghormatan jenazah berulangkali terusik, ketika lebih banyak lagi peti-peti mati yang dibawa masuk ke dalam gereja.

  • Seorang jemaat menceritakan: Kami sedang berdoa ketika serangan terjadi. Kami mendengar tembakan dan mereka merangsek ke dalam gereja. Mereka menahan kami di ruangan dan tak memperbolehkan siapapun kabur. Begitu banyak yang terbunuh di dalam maupun luar gereja.“

 

  • Perdana Menteri Irak Nuri al Maliki dilaporkan memerintahkan penangkapan komandan polisi di distrik Karrada karena dianggap lalai menjalankan tugas pengamanan.

    Setelah insiden itu, banyak warga Kristen menyebutkan situasi ini akan mendorong semakin banyak eksodus warga Kristen dari Irak.  Jumlah warga Kristen di Irak sebelum invasi militer Amerika Serikat berjumlah 800 ribu orang, namun kini jumlahnya telah menyusut hingga 500 ribu orang.

 

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

  • “Faktanya tidak bisa ditutup-tutupi: di negara-negara Islam, warga asing dan berbagai kelompok minoritas agama dan suku bangsa, nyaris tidak punya hak apa pun. Di hampir semua negara Islam mereka menjadi sasaran diskriminasi. Dan hal ini tampaknya diterima oleh (hampir) semua orang. Seolah sesuatu hal yang normal. Misalnya, nasib para buruh di negara-negara teluk. Keadaannya mendekati sistem perbudakan. Mereka praktis tidak punya status hukum. Apalagi dalam hal-hal yang menyangkut hak budaya dan agama mereka. Di seluruh semenanjung Arab, hanya ada satu gereja: persisnya di Qatar. Dan negeri kecil ini memang terkenal, sering bikin jengkel tetangga raksasa mereka, Arab Saudi.”

  • Penghinaan Saat ini Geert Wilders harus mempertangung-jawabkan berbagai pernyataannya mengenai Islam di muka pengadilan. Fakta bahwa sejumlah kecil kaum pendatang dan beberapa orang Belanda asli mampu menyeret seorang politikus berpengaruh ke pengadilan, sudah merupakan bukti gamblang. Ini gambaran kekuasaan hukum.

    Bagi orang-orang berlatar belakang Islam, tidak mudah untuk membiarkan begitu saja berbagai pernyataan provokatif Geert Wilders tentang Islam. Namun, pada hakekatnya, itu semua hanya penghinaan ordiner. Tidak lebih, dan tidak kurang.

  • Di sini (belanda -red), kita menjadi bagian dari suatu masyarakat, yang berdasar pada prinsip, semua orang, tanpa membedakan asal-usul, atau keyakinan, punya hak sama. Semua orang punya hak yang sama dalam urusan menerapkan keyakinan atau budaya mereka. Dan kita harus menindak-lanjuti pandangan seperti itu, juga di negeri asal kita sendiri.

  •  

       

Persoalan tempat ibadah (gereja) HKBP Ciketing Bekasi belum rampung, penutupan gereja masih berlanjut di Bogor. Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor digembok oleh pemerintah daerah karena dianggap ‘meresahkan’ warga. Jemaatpun pada Minggu (19/Sep/10) beribadah di trotoar dikelilingi aparat Pemda, Satpol PP, polisi, bahkan Detasemen Polisi Militer (Denpom)!.  Mobil anti huru hara juga dijejerkan di lokasi.   Mereka memulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apakah polisi, satpol PP dan POM tidak  tergugah mendengar lagu ini tidak diketahui.

Hampir tak ada media yang meliput peristiwa ini, padahal permasalahannya justru lebih aneh dari aspek hukumnya ketimbang HKBP Bekasi.  Media yang tidak tertarik memuatnya bisa dimaklumi karena belakangan ini ada diskursus yang lebih ‘penting’ yaitu calon Jaksa Agung dan calon Kapolri.  Berita-berita hanya diperoleh dari jejaring sosial (social network) yang memang tidak mempunyai kepentingan politik seperti media massa lainnya. (lihat misalnya globalvoice online.org )

Berbeda dengan HKBP Bekasi, GKI Yasmin malah sudah punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tapi dicabut oleh Walikota Bogor.  Mereka dilarang menggunakan gedung yang bersangkutan karena banyak keluhan warga dan katanya meresahkan warga. Lalu GKI mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutuskan bahwa pencabutan IMB itu tidak sah dan dibatalkan.  Pemda Bogor mengangkangi putusan pengadilan.(lihat juga newsokezone.com)

Kalaupun sekarang ada kontroversi soal perlu tidaknya SKB Peraturan Bersama Dua Menteri 2006 dicabut atau tidak, bagi Pemda Bogor tidak relevan. Asalkan ada keresahan warga, yang sebenarnya tidak jelas siapa ‘warga’ yang dimaksud maka Pemerintah berwenang mencabut IMB dan menutup tempat ibadah. Tentang maksud “meresahkan” juga tak jelas hal apa itu.  Apakah keresahan itu bukan ditimbulkan oleh pihak tertentu yang selama ini menggangu di lokasi  GKI Yasmin.

Pemda Bogor jauh lebih berani dari Pemda Bekasi dalam urusan larang melarang. Pemda Bogor meminta Polisi Militer turut memback-up.  Apa dasar polisi militer terlibat dalam masalah ini sulit dipahami, karena polisi militer berkompeten hanya sepanjang suatu hal terkait dengan Beberapa hari sebelumnya, presiden menyatakan agar kepala daerah mencari ‘solusi yang bijaksana’ untuk penyelesaian soal rumah ibadah. Apakah ini implementasi oleh Pemda Bogor atas arahan presiden tentang ‘solusi yang bijaksana’?

Ada lagi satu kasus mirip GKI Yasmin Bogor, Gereja HKBP Cinere yang sudah memenangkan perkara lawan pemda berkaitan dengan IMB, toh masih dihalang-halangi membangun gerejanya.

Semua masalah hambatan beribadah ini apabila terus menerus tidak diselesaikan akan merusak menghancurkan citra Indonesia di luar negeri, kaburnya investor asing, dan yang paling berbahaya mengancam keutuhan bangsa,

Persoalan HKBP Pondok Timur di Ciketing Bekasi hanyalah satu contoh dari berbagai kasus pelarangan tempat ibadah yang terjadi setelah dikeluarkannya SKB Perber No 8 dan 9 tahun 2006.  Menurut Data Konferensi Wali gereja (KWI) dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), sejak penetapan tahun 2006 hingga kini, telah terjadi 108 peristiwa pelarangan/ pembatasan ibadah, perusakan Gereja atau tempat ibadah di seluruh Indonesia.

Apa sebenarnya Perber itu? Kadang disebut SKB Perber.  Aksi-aksi pengrusakan dilakukan sering dengan senjata Perber tersebut.  Mengapa? Sesungguhnya namanya adalah Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Tadinya berbentuk SKB atau Surat Keputusan Bersama antara dua menteri, Agama dan Menteri Dalam Negeri yaitu bernama komplit Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.  SKB ini dirubah tahun 2006, juga memakai istilah formal SKB dan tidak berapa lama kemudian segera dirubah namanya menjadi Peraturan Bersama oleh kedua menteri ybs. Jadi harus dimengerti bahwa peraturan bersama ini bukanlah buatan bersama-sama oleh bermacam agama, tapi adalah peraturan yang dibuat bersama sama oleh dua menteri.

Bentuk perundangan

Dari segi legal formal nampak kekeliruan fatal dalam pembentukan produk hukum.  Cacat lahir dan sungsang.  Dulu Keputusan atau Surat Keputusan yang diberlakukan umum (regeling) dan keputusan tata usaha negara (beschikking, misalnya besluit, atau sifatnya isntruksi internal) digunakan tumpang tindih dalam perundangan yang berlaku sebelum tahun 2004.  Hal itu kemudian sudah dibereskan.   Untuk menertibkan ini maka lahir UU No 10 tahun 2004, tentang tata cara pembentukan perundang-undangan, yang dikenal bentuk perundang-undangan adalah UUD 45, UU, PP pengganti UU, Peraturan Presiden dan Perda.

Semula pemerintah memakai istilah SKB, tapi karena sadar nama SK tidak cocok lagi untuk peraturan (regeling) maka buru-buru diganti namanya jadi “Peraturan Bersama”. Tetapi karena semula disebut SKB maka istilahnyapun menjadi kacau SKB Perber atau Perber SKB.  Keduanya, baik SKB ataupu Perber tidak dikenal dalam bentuk perundang-undangan kita sekarang. Menteri tidak boleh lagi mengeluarkan peraturan yang mengikat masyarakat umum seperti zaman Orba disebut Permen.  Yang boleh mengeluarkan peraturan umum hanyalah:

1.  DPR dengan persetujuan Presiden dalam bentuk UU
2.  Presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU
3.  Presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
4.  DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)

Penyebutan ini adalah limitatif.  Selain keempat bentuk diatas tidak dikenal peraturan lain yang berlaku umum (regeling) termasuk Peraturan Menteri,  Peraturan Bersama Menteri baik oleh dua, tiga atau limabelas.  Apalagi wewenang mengatur kebebasan beragama dan beribadah tidak dapat diserahkan kepada dua menteri saja.  Menteri-menteri tidak boleh langsung mengimplementasikan Pasal 28 UUD 45 sesuai pengertiannya sendiri.  Hal tersebut seharusnya diatur oleh Undang-undang.  Memang Mendagri dan Menag boleh berdalih bahwa ketentuan tersebut hanya mengatur kerukunan dan izin pendirian rumah ibadah, tetapi secara formal legal tetap tak dapat dibenarkan menurut hukum.   Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud,MD tetap menyebutnya SKB (Kompas.com Kaji SKB Pendirian Rumah Ibadah) bukan Peraturan/Perber karena format dan kewenangannya adalah keputusan pejabat tata usaha negara yakni keputusan menteri yang dalam kepustakaan hukum disebut ‘beschikking’.  SK semestinya instruksi internal saja tanpa perlu mengatur kewajiban masyarakat secara luas.  Nyata dari sini, produk SKB atau Perber 2006 itu sudah batal demi hukum.

Substansi (materiil)

Selain cacat formal seperti diuraikan diatas, Perber ini juga keliru dalam substansi.  Ketentuannya melampaui kewenangan pejabat yang membuatnya.  Dia mengatur kerukunan umat beragama dalam bentuk perizinan mendirikan rumah ibadah tetapi dampaknya menghambat kebebasan mendirikan rumah ibadah dan karenanya tidak bebas beribadah.  Pasal 28 UUD 45 diperkurus menjadi politik perizinan oleh Menteri-menteri ybs.  Dibutuhkan persetujuan dan berbagai rekomendasi untuk keluarnya izin yang prakteknya membuat sulit mendirikan rumah ibadah.

Pasal 14 Ayat 2 Perber 2 Menteri yang antara lain menyebutkan pendirian rumah ibadat baru bisa dilakukan bila sudah terlebih dulu mengantongi tanda tangan minimal 60 warga setempat yang disahkan oleh lurah/kepala desa. Artinya kalau ada 1000 orang di suatu lokasi ingin mendirikan rumah ibadah maka kalau tidak disetujui oleh 60 orang warga setempat mereka tetap tidak diberi izin. Kalau sudah mengantong ini masalahnya belum kelar.

Masalah kedua dalam Perber ini, kelompok tadi harus mengurus keluarnya rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB ini dibentuk di tingkat provinsi sampai Kabupaten/Kota dan terdiri dari unsur tokoh agama yang susunannya melihat komposisi agama penduduk didaerah ybs. Sering terjadi permohonan pendirian rumah ibadah menginap di FKUB untuk jangka waktu lama.  Tak ketahuan nasibnya.  Keengganan FKUB mengeluarkan rekomendasi sangat mungkin disebabkan adanya kecemasan bahwa agama tertentu semakin berkembang pesat dan harus dihambat.  Tidak ada batas waktu dan sanksi bagi FKUB yang mempersulit keluarnya rekomendasi.

Kalaupun sudah ada rekomendasi maka masalahnya belum selesai karena akan berhadapan pada tahap final yaitu izin kepala daerah.  Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pejabat daerah yang sangat terikat pada kepentingan politik.  Hal ini terjadi karena mungkin dia berasal dari partai tertentu yang berbasis agama atau didukung oleh partai-partai berbasis agama yang kurang bekenan atas pertumbuhan rumah ibadah agama yang lain.  Keadaan menjadi buruk kalau kemudian dia menolak permohonan izin pendirian rumah ibadah tersebut.  Penolakan ini biasanya disambut hangat oleh ormas garis keras untuk langsung melakukan aksi fisik di tempat. Terjadi penutupan/penyegelan dan perusakan tempat ibadah. Disini kita lihat keharmonisan kerja sama antara  Pemda, kepolisian, bersama ormas garis keras.  Satpol PP dikerahkan dan aparat kepolisian mem-back up.

Yang paling aneh dalam berbagai kasus, disana sudah berdiri lama rumah ibadah tetapi ketika dimohonkan izin renovasi karena gedung yang sudah tua, terjadi resistensi dari pemda dan bersama kepolisian menjadi penonton terjadinya pengrusakan oleh ormas tertentu.

Ada anggapan sementara pihak, kalau anda tidak setuju silakan menempuh jalur hukum menguji Perber itu. Ada dua lembaga yang berhak menguji peraturan perundangan. Mahkamah Konsitusi menguji Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan dibawah UU.  Perber ini tidak termasuk peraturan dibawah UU yang disebutkan diatas sehingga MA tidak memiliki kompetensi memeriksa dan memutus.  Dan yang paling penting harus dipahami, sesungguhnya SK Perber ini adalah suatu ‘keputusan pejabat’ , beschikking yang tidak tunduk pada lembaga uji formal atau uji materi.  Kalau SK salah maka pejabatnya sendiri yang segera membatalkannya.  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pun tidak berwenang karena keputusan Tata usaha negara harus memenuhi syarat SK yang individual, final dan tanpa ada upaya banding adminstratif lainnya.  Apakah syarat ini terpenuhi dalam SK Perber.? Tidak! SK Perber ini adalah bentuknya ‘banci’ setengah SK (beschikking) setengah peraturan (regeling).  Dia tidak tunduk pada lembaga uji manapun, dia hanya tunduk pada Menteri yang membuatnya. Perber adalah ajaib.

Kalau SKB Perber secara legal formal salah dan secara substansif gagal mewujudkan kerukunan antar umat beragama, apakah masih layak dipertahankan? Presiden berdasarkan kewenangannya dapat segera meminta menteri-menterinya mencabut atau merubah Perber tsb. Sebaiknya urusan beragama dan beribadah tidak lagi diperkecil masalahnya menjadi sekedar soal perizinan rumah ibadah, IMB dsb. Diperlukan suatu Undang-undang yang mengatur terjaminnya orang beragama dan beribadah sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Masih dalam suasana lebaran, tadi pagi sekitar pkl 9.00 WIB (12/11)  seorang anggota Majelis HKBP, St.A.Sihombing ditusuk orang tak dikenal dibagian perutnya. Pendeta A.Simanjuntak yang berada dalam rombongon jemaat yang hendak beribadah ke HKBP Pondok Timur juga dipukul. Delapan orang tak dikenal naik sepeda motor tiba-tiba menyerang rombongon.(baca Detik.com disini)

Kapolres Bekasi Kombes Imam Sugianto mengatakan, pengejaran sedang dilakukan dan para pelaku akan dikenakan Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.  (lihat Detik.com disini). Apakah penerapan pasal ini sudah tepat dan apakah Kapolres tidak terlalu pagi mengkualifikasikan sebagai kejahatan biasa. ? Lagipula mengapa penjagaan polisi kepada jemaat sangat minim?

Sulit untuk tidak mengaitkan peristiwa penyerangan itu dengan segala gangguan oleh kelompok orang tertentu yang terjadi belakangan ini di HKBP Pondok Timur.  Gereja ditutup dan dihalang-halangi beribadah sudah menjadi berita yang diketahui luas.  Apakah Kapolres tidak mengetahuinya maka mengkategorikan sebagai kriminal biasa?.  (baca juga Mulya Lubis, “Penusukan ini bukan kriminalitas biasa” Kompas.com disini).

Seakan-akan Kapolres mengatakan ada “perkelahian” biasa  lalu ada korban ditusuk atau dipukul. Pasal ini memang cocok untuk perkelahian.! Semestinya peristiwa ini dapat diduga dengan akal sehat tujuannya untuk menimbulkan ketakutan kepada orang-orang untuk beribadah.  Orang-orang menjadi berpikir dua kali, atau setidaknya harus dengan pengawalan polisi agar mau beribadah. Apakah ini bukan bentuk teror?

Haruslah diingat bahwa pengertian terorisme dalam UU Anti Terorisme tidak mensyaratkan adanya bom, atau granat atau bahan peledak. Unsur utama yang harus dipenuhi untuk dapat dikualifikasi sebagai terorisme adalah adanya penggunaan kekerasan dan untuk menimbulkan suasana takut yang luas. (lihat Pasal 6 Perpu No 1 tahun 2002 jo UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ).  Rumusan ini adalah delik formil artinya kalau rumusannya terpenuhi maka sudah memenuhi maksud delik.  Jadi kalau sipenyerang bermaksud agar timbul rasa takut meluas di jemaat yang beribadah dan penyerang melakukan cara kekerasan, menikam dan memukul, apakah ini bukan terorisme?

Diharapkan korban dapat segera pulih dan para pelaku dapat segera diciduk aparat agar persoalannya jelas, apa yang melatarbelangi penyerangan apa motif penyerang.  Apakah peristiwa itu terjadi kebetulan atau ada rencana penyerangan? Apakah pelaku berdiri sendiri atau ada otak (auctor intellectual) dibelakangnya? Ini semua harus diungkap dan polisi tak perlu segan-segan memasukkan Pasal UU Anti terorisme. Agar kiranya ada efek jera bagi para penyerang orang yang beribadah.

Mahkamah Konstitusi Prancis menyatakan akses internet adalah hak asasi manusia (HAM).  Putusan MK Prancis ini membatalkan undang-undang yang dibuat Sarkozy April 2009.  Dalam UU itu dibentuk suatu badan judicial pengawas internet yang berwenang  memutus akses user yang mendownload setelah ada dua kali peringatan.  Kalangan industri musik dan artis ada dibalik UU.  Partai oposisi tak puas karena melihat ada pelanggaran hak konstitusi warga disini. Lantas MK Prancis tegaskan, “akses yang bebas untuk jasa komunikasi publik online” adalah bagian dari Deklarasi HAM.  Juga badan pengawas yang disebutkan dapat menelusuri aktivitas pengguna internet adalah pelanggaran hak privasi.

 

Para blogger dan pengguna net lainnya kontan bertepuk tangan untuk MK.  Buat mereka UU Sarkozy itu adalah akal-akalan dari korporat musik raksasa.

Lain dengan kita.  Kita sibuk membuat Undang-undang ITE agar orang-orang yang melanggar susila dengan media internet dihukum.    Sibuk memperdebatkan pornografi dan budaya.  Latah berteori bahwa disamping hak asasi ada namanya kewajiban asasi.

Irshad Manji wanita muslim lahir 1968 di Uganda dari ibu India Gujarat dan ayah Mesir. Keluarganya pindah ke Canada tahun 1972 karena diusir rezim Idi Amin.  Pendidikan dasar dan menengahnya di sekolah Islam dan umum lalu menyelesaikan studi tentang sejarah pemikiran di Universitas British Columbia. Duapuluh tahun lamanya Manji menekuni Islam dan bahasa Arab. Bukunya “The Trouble with Islam Today” (2004) langsung menggemparkan dunia Islam dan Barat. Dan sekarang sudah diterjemahkan dalam 30 bahasa, termasuk Indonesia. Manji juga pejuang hak-hak wanita Islam untuk kesetaraan dan menghapus penindasan.

Petikan dari buku Irshad Manji Bab 7 Operasi Ijtihad:

irshad_manjibbc“Adat kehormatan Arab menuntut pengorbanan individualitas Anda (kaum perempuan) guna mempertahankan reputasi, status, dan harapan suami, ayah, dan saudara laki-laki Anda. Tetapi, mempertanyakan hal semacam ini sebenarnya menunjukkan bahwa Anda bukanlah harta benda milik komunitas Anda. Anda adalah diri Anda sendiri, bertindak atas nama Anda sendiri, mengekspresikan pemikiran Anda sendiri, dan mengomunikasikan pemikiran itu dengan suara Anda sendiri. Anda memiliki martabat. Dan, bagusnya, hal inilah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad bagi semua kaum muslim—selayaknya kita mentransendensikan kesukuan dan impuls-impuls neurotiknya yang berpandangan sempit; impuls-impuls yang menjadikan Arab abad ke-7 sebuah lahan yang penuh ketidakadilan, kebencian, dan kekerasan. Dengan memerdekakan talenta-talenta wirausahawan muslimah, kita di abad ke-21 ini dapat membantu mengubah kehormatan menjadi martabat, dan dengan begitu mereformasi bagaimana Islam dipraktikkan.

Mendukung para wirausahawan muslimah akan merupakan tujuan nomor satu Operasi Ijtihad, sebuah kampanye untuk memulihkan kemanusiaan Islam.

Aku tidak sedang menominasikan diriku sebagai pemimpin kampanye yang belum lahir ini. Sebetulnya, aku tidak berpikir keharusan adanya seorang pemimpin. Melepaskan belenggu yang terdapat dalam dunia Islam merupakan usaha ambisius yang menuntut adanya kekuatan gabungan. Orang Barat termasuk di dalamnya, jika kita ingin memberikan tamparan kepada tribalisme. Pertaruhan ini menuntut adanya sebuah visi lintas budaya. Peristiwa 11 September merupakan peringatan yang jelas tentang apa yang bisa terjadi jika kita bersembunyi dari masalah-masalah “orang lain”. Sebuah pelajaran bahwa kewarganegaraan dunia yang baik memberikan keuntungan sangat besar bagi keamanan domestik. Terlepas apakah orang Barat mau menerima kenyataan ini atau tidak, orang Barat harus menerimanya.

Dan mereka harus menerimanya sekarang, karena kaum muslim Arab sedang mengalami booming anak. Sekitar 60% penduduk di negara-negara Arab berumur di bawah dua puluh tahun, dibandingkan dengan hanya 29% persen di Amerika. Banyak kaum muda muslim Arab memiliki pendidikan Universitas, tetapi kebanyakan tidak memiliki harapan bekerja. Anda pasti tahu bahwa hal seperti itu bukan berita yang menggembirakan. Orang yang menganggur sering tertarik kepada organisasi-organisasi radikal yang menjanjikan makanan gratis, aktivitas penuh tujuan, dan katup pelepasan amarah. Asumsikan satu generasi lagi dan jumlah kaum muslim Arab diproyeksikan meningkat sampai 40%—dari hampir 300 juta sekarang ini menjadi 430 juta pada tahun 2020. Siapa pun yang menjauhkan anak-anak ini dari partisipasi ekonomi dan sipil akan menimbulkan kekacauan yang dapat menggemparkan planet ini. Booming anak Arab adalah masalah bagi Barat, sekaligus bagi Timur Tengah.

Separuh kaum muda Arab yang disurvei oleh PBB pada tahun 2001 mengatakan bahwa mereka ingin pindah, dan sebagian besar sangat mendambakan pergi ke Barat. Keinginan itu cukup besar, sehingga di tahun 2000 Australia melakukan kampanye pencegahan perpindahan di Timur Tengah dan Asia Tengah, dengan tujuan memperingatkan para imigran ilegal tentang buaya, ular, dan serangga yang mungkin mereka temui setelah tiba di Australia. Tetapi di sisi lain, Barat tidak dapat maju tanpa kaum imigran. Penduduk Uni Eropa, Amerika, Jepang, Kanada, dan Australia menua dengan cepat, sementara angka kelahirannya kecil. Wilayah-wilayah ini membutuhkan para pekerja baru untuk mempertahankan tingkat konsumsi, penerimaan pajak, dan layanan-layanan sosial—terutama bagi kaum tua. Singkatnya, Barat membutuhkan kaum muslim.

Yang tidak dibutuhkan oleh Barat adalah orang-orang semacam Mohamed Atta. Mahasiswa Hamburg dan salah seorang pembajak dalam peristiwa 11 September ini menelan mentah-mentah Al-Quran seperti dia menelan mentah-mentah pelajaran computer programming. Meski dibesarkan di lingkungan yang agak sekuler, mendapat gelar sarjana teknik di Mesir, dan kuliah pascasarjana di Jerman, Atta tampaknya tidak mampu (atau tidak tertarik) untuk mempertanyakan para ahli tafsir Islam yang otoriter.

Akan tetapi, Barat membutuhkan orang-orang Islam yang mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit, dan terjadinya Operasi Ijtihad di luar negeri menjadi penting demi tujuan ini. Mengapa menunggu sampai jutaan lagi kaum muslim muncul di pos-pos pemeriksaan Australia, Jerman, dan Amerika Utara? Alangkah bagusnya jika kaum muslim yang menuju tempat-tempat itu tiba dengan memiliki pemahaman bahwa Islam dapat dipraktikkan dengan cara-cara yang mendukung pluralisme, bukan malah mencekiknya. Lalu bagaimana kita menabur benih-benih reformasi di dunia Islam—tanpa harus menjadi penjajah budaya?…”

sumber :

http://www.irshadmanji.com/indonesian-edition?itemid=210

Laman Berikutnya »