HaKI


Jerman

UU Perlindungan Merek (Gesetz der Markenschutz) diundangkan November 1874 adalah UU merek Jerman yang pertama. Disini belum ada sistem eksaminasi substantif.  Kemudian sistem tersebut baru berlaku tahun 1894 dengan UU Perlindungan Merek (Gesetz zum Schutz der Warenbezeichungen) .  Tahun 1936 diadakan lagi perubahan dalam bentuk hukum merek moderen (Warenzeichengesetz) tetapi belum ada syarat publikasi setelah pendaftaran. Merek hanya bisa didaftar kalau tidak ada keberatan dari pemilik pendaftaran yang lebih dulu dengan menerima pemberitahuan tentang permohonan dimaksud dari Kantor Paten.  Kemudian tahun 1957 barulah diterapkan syarat publikasi.  Perubahan besar terjadi lagi tahun 1967 dengan memberlakukan sistem eksaminasi berdasarkan pemakaian (usebased). Merek terdaftar yang tidak dipakai selama lebih dari 5 tahun akan dihapus. Merek Jasa diperkenalkan tahun 1979.  Lalu dengan unifikasi Jerman tahun 1990 dikeluarkan UU Perluasan HKI tahun 1992.

Sebelum perubahan tahun 1995, Jerman berbeda dengan Jepang dimana kalau pendaftar yang mengajukan pertama tidak keberatan maka pendaftar berikutnya juga akan diterima.Ini menimlbulkan pendaftaran ganda.  Perbedaan lain, Jerman menerapkan sistem oposisi dimana berlangsung eksaminasi untuk menetapkan apakah merek pemohon mempunyai persamaan dengan merek terdaftar. Ini dilakukan hanya kalau ada keberatan atas publikasi.

UU Merek 1995 adalah perubahan besar. Jumlah pasalnyapun bertambah sampai 164.  UU Jerman sekarang menggabungkan berbagai konsep, misalnya, membolehkan peralihan hak merek, perluasan materi untuk pendaftaran dan sistem oposisi pasca pendaftaran. Setelah 1995 Jerman membolehkan oposisi setelah suatu merek sudah didaftar.  Ini berbeda dengan Jepang.  Jerman awal mengadopsi sistem pendaftaran, sistem eksaminasi, syarat publikasi untuk permohonan.  UU Merek Jepang sangat dipengaruhi oleh Inggeris dan Jerman.

Lagipula Jerman mengatur tentang perlindungan terhadap bentuk dan indikasi terkenal (Austattung). Ini sama dengan perlindungan dalam Unfair Competition Prevention Law nya Jepang.  Di Jerman, bentuk permukaan (shape) dilindungi oleh
2 UU Trademark Law and the Unfair Competition Prevention Law (German Unfair Competition Prevention Law, art. 25; Trademark Law, art. 3).

Amerika Serikat

Awalnya Amerika sangat dipengaruhi Inggeris. Ada banyak jalan tersedia untuk mencari perlindungan merek.  Pengadilan negara bagian  memeriksa berdasarkan pendaftaran di negara bagian dan common law  sedangkan pengadilan federal memeriksa pendaftaran merek federal.  Merek-merek perusahaan Jepang pada umumnya didaftarkan di tingkat federal.
UU Merek Federal diundangkan pada Juli 1870 merupakan UU federal pertama untuk melindungi merek.  Tetapi Mahkamah Agung AS menyatakan UU ini tidak konstitusional karena bertentangan dengan ketentuan paten dalam Konstitusi. Tahun 1881 UU Merek diundangkan terutama untuk merek yang digunakan dalam perdagangan antar negara bagian (termasuk dengan orang Indian) berdasarkan klausula dalam Konstitusi.  Sayangnya UU ini tidak mampu mengakomodasikan perkembangan ekonomi sehingga dirubah pada tahun 1905.

UU Merek AS menjadi sejajar dengan Inggeris dan Jerman dengan diundangkannya Lanham Act bulan Juli 1946.  Nama Lanham adalah nama seorang anggota kongres yang mendedikasikan dirinya untuk lahirnya UU tersebut. Lanham Act sama seperti UU Merek Inggeris karena mengadopsi asas berdasarkan pemakaian (usebased principle) Tetapi disini lebih ditekankan penggunaan merek melebihi yang dianut di Inggeris pada awalnya.  Tidak hanya keinginan untuk memakai merek (intention to use) tapi juga pemakaian aktual agar merek itu didaftar. Penekanan ini kemudian dihapus untuk menjawab perubahan yang terjadi secara internasional.

Untuk menjawab tekanan internasional AS menerbitkan amandemen UU baru pada bulan November 1988.  UU ini masih menganut  syarat pemakaian merek meski keinginan untuk memakai sudah cukup untuk pendaftaran.  Bedanya dengan Inggeris karena ada perlindungan merek negara bagian dan common law disamping ada hukum merek federal.

Lanham Act menerima prinsip eksaminasi termasuk syarat publikasi untuk permohonan. Lanham Act adalah UU AS pertama yang mengatur merek jasa.

sebelumnya <<

Iklan

Μerek Pierre Cardin pernah didaftarkan seseorang  di Indonesia untuk aki (accu) mobil. Semua orang rasanya kenal merek Pierre Cardin. Cardin terkenal sejagad sebagai perancang mode, tapi ketika  merek tersebut untuk aki (accu) apakah pembeli akan memandang aki yang dibelinya berasal dari Pierre Cardin.  Masyarakat bisa membedakannya. Berdasarkan UU Merek maka Kantor HKI akan menolak pendaftaran si peniru kalau masih dalam proses pengajuan permohonan. Kalau sudah terdaftar maka Cardin bisa mengajukan gugat pembatalan merek terdaftar lokal itu, tanpa melihat barangnya sejenis atau tidak.  Soal ini mudah dipecahkan berhubung Cardin sudah dikenal sejagad.  Contoh menarik,  seorang bernama Fendi lalu mendaftarkan merek Fendi untuk jenis barang tekstil atau konveksi.  Apakah merek Fendi milik perancang busana Fendi Paola  berhak menuntut.  Banyak masalah timbul misal kalau merek itu terkenal dalam kelompok masyarakat tertentu saja sedang di kelompok lain sama sekali tak pernah didengar.  Apakah ini bisa disebut merek terkenal yang kemudian bisa mengesampingkan merek yang sama atau mirip?  Apakah sebenarnya batasan merek terkenal itu.? Apa yang bisa menjadi pedoman untuk menentukan terkenal atau tidak ?

Dari Konvensi Paris sampai TRIPs

Pertama perlu diingat bahwa Konvensi Paris (Uni Paris) dan kemudian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs ) nya WTO telah diakomidir dan berlaku di Indonesia. (Selanjutnya tulisan Michael Blakeney “Protection of Well-known Trademark” akan dipakai sebagai rujukan untuk uraian ini.)

Konvensi Paris Pasal 6bis (1) – Untuk perlindungan merek terkenal negara Konvensi dapat :
– menolak atau membatalkan pendaftaran atau melarang pemakaian suatu merek yang mengandung reproduksi, peniruan, penterjemahan, membuat meneyesatkan, atas suatu merek yg dipandang sebagai merek terkenal di suatu negara peserta konvensi, tanpa memandang digunakan utk barang yg sama atau sejenis. Ketentuan ini juga berlaku walaupun hanya  suatu bagian penting saja dari suatu merek merupakan repoduksi atau jiplakan  merek terkenal milik pihak lain.

Lalu Pasal 6 bis 2 menentukan jangka waktu 5 tahun untuk membatalkan pendaftaran tanpa hak tsb kalau  merek-merek itu didaftar atau digunakan dengan itikad tidak baik. Sedangkan Pasal 6 bis 3 menentukan tak ada batas waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan atau pelarangan suatu merek terkenal tanpa hak.

Pasal 2 TRIPs mewajibkan anggota WTO memenuhi Pasal 1 sampai 12 Konvensi Paris.  Selanjutnya dalam Pasal 16.2 TRIPs disebutkan bahwa Pasal 6bis Konvensi Paris 1967 berlaku juga untuk merek jasa. Pasal 16.3 menentukan Pasal 6 bis diterapkan juga kepada barang dan jasa untuk suatu merek yang terdaftar.

Tujuan TRIPs menciptakan perlindungan merujuk Pasal yg relevan dalam Konvensi Paris adalah agar perlindungan dapat terjamin walaupun tanpa pendaftaran dalam suatu jurisdiksi.  Masalah perlindungan merek terkenal biasanya timbul dalam pasar yang baru, negara yang sebelumnya  telah berhubungan dengan pedagang asing atau yang dengan peningkatan ekonomi menjadi daya tarik bagi suplier barang bermerek.

“Terkenal” rumusannya apa?

TRIPs maupun Konvensi Paris dengan peraturan perundangan negara selalu berkaitan dengan merek terkenal tapi tetap membiarkan konsep merek terkenal tanpa definisi. Situasi makin membingungkan karena ada pula yang memberi tingkatan keterkenalan.

Misal,  Kitab UU HKI Prancis membedakan antara :
1) kelompok “terkenal” di satu cabang tertentu  dimana merek tersebut  telah diakui oleh suatu kelompok besar dari suatu lingkaran produksi, penjualan atau pemakaian barang-barang dimaksud dan sudah secara jelas dipandang sebagai asal usul barang tersebut.
2) kelompok “famous” (‘renomme’) dimana suatu merek sudah dikenal luas secara internasional, mendunia.

Di Brazil, Kitab UU HKI nya memberi perlindungan khusus pada merek terkenal (notorius). Untuk memperoleh perlindungan ini diperlukan pendaftaran formal berdasarkan pengenalan masyarakat tingkat menengah keatas (fairly high level public).

European Community (EC) dalam Directive 21 Desember 1988 merumuskan ‘terkenal’ dalam pengertian kalimat yang digunakan dalam Pasal 6 bis Paris.  Inggeris yang menyesuaikan dengan Directive tsb dalam Section 56(1) Trademarks Act 1994 menunjuk pada merek ‘yang berhak atas perlindungan berdasarkan Konvensi Paris sebagai merek terkenal adalah merek yang sudah terkenal  di Inggeris. Kalau tidak terkenal di Inggeris maka dianggap tidak terkenal. Perlindungan juga diperluas kepada penduduk atau yang berdomisili di negara Konvensi, atau mempunyai usaha komersial yang ril dan efektip di satu negara konvensi, tanpa memandang orang tersebut menjalankan usahanya, atau memiliki suatu goodwill di Inggeris.’

Kemudian Majelis Umum WIPO dan Majelis Uni Paris mengeluarkan Joint Resolution (Resolusi Bersama) bulan September 1999. Tetapi anehnya Resolusi inipun juga tidak mendefinisikan merek terkenal melainkan membuat suatu daftar sejumlah faktor untuk menentukan suatu merek tercakup dalam kategori tersebut.  Kategorinya sbb: derajat pengetahuan atas merek, jangka waktu dan luas pemakaian merek, jangka waktu dan luas dari publisitasnya, banyaknya pendaftaran di seluruh dunia, diligence dimana pemiliknya dapat membuktikan bahwa ia sudah mempertahankan mereknya atas para peniru dan nilai merek tersebut.

Reputasi merek di masyarakat

Dalam Pasal 16.2 TRIPs ditentukan bahwa untuk menentukan merek terkenal atau tidak harus dipertimbangkan pengetahuan masyakarakt atas merek tersebut di sektor/bidang yang bersangkutan .
Sedang dalam Pasal 2 (2) WIPO Joint Resolution disebut bahwa sektor terkait dari masyarakat harus mencakup:

(1) Konsumen aktual dan atau potensial dari jenis barang atau jasa dimana merek itu ada.
(2) Orang-orang yang terlibat pada saluran distribusi jenis barang atau jasa
(3) Lingkaran bisnis yang berhadpaan dengan barang dan jasa tsb.

Juga ditentukan bahwa kalau suatu merek sudah ditetapkan terkenal paling tidak pada satu sektor terkait dari masyarakat di salah satu negara anggota maka akan dianggap sama terkenal oleh seluruh negara anggota.

Pembuktian dengan survei pasar dipakai untuk menunjukkan reputasi suatu merek.  Orang yang disurvei menjadi penting untuk menemukan reputasi.  Misalnya dalam Perkara LEGO. Pabrik mainan konstruksi dengan yang saling kunci (interlocking) dari Denmark dituntut karena passing off oleh suatu perusahaan di Israel produsen peralatan irigasi terkunci.  DI Inggeris pengadilan menemukan dasar bagi Penggugat dengan survei pasar orang yang mau beli mainan.  Di lain pihak, perkara yang sama berlangsung di Australia, dimana pengadilan menyatakan tergugat berhak atas dasar survei para pembeli peralatan irigasi.
Penjelasan WIPO Joint resolution menyarankan bahwa konsumen barang dan jasa harus dilihat dalam makna yang  luas dari istilah itu. Tidak terbatas pada orang-orang yang secara aktual dan fisik mengkonsumsi produk tersebut. Karena sifat barang dan jasa dimana merek itu berlaku bisa dipandang beragam. Konsumen aktual dan atau potensial dapat berbeda disetiap kasus. Kelompok konsumen aktual atau potensial dapat diidentifikasi dengan bantuan parameter seperti kelompok target untuk barang dan jasa yang berhubungan dengan merek yang digunakan atau kelompok pembeli aktual. Saluran distribusi bisa sangat berbeda tergantung pada sifat barang dan jasa. Barang tertentu yang dijual di supermarket dapat dengan mudah diperoleh konsumen.  Barang lain  disalurkan melalui dealer yang ditunjuk atau agen-agen penjualan yang langsung pada bisnis konsumen atau rumah konsumen. Artinya, suatu survei diantara konsumen tertentu yang  belanja di supermarket mungkin tidak bisa jadi petunjuk yang baik guna menentukan sektor masyarakat yang bersangkutan sehubungan dengan suatu merek barang yang secara eksklusif dijual melalui pos surat.
Lingkungan bisnis  barang atau jasa dimana merek itu berada pada umumnya terdiri dari importir, perkulakan, pemegang lisensi atau francise yang tertarik atau pun bersedia untuk melakukan deal.

Pentingnya iklan

Pasal 16.2 juga menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil promosi merek, menentukan merek itu terkenal.  Maka bukti-bukti sejumlah biaya iklan dan cakupan penyebaran iklan masyarakat yang menjadi target akan jadi pertimbangan.

Faktor penentu lainnya

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah :
1.sejarah pendaftaran merek termasuk tanggal pertama kali didaftar di negara itu
2.cakupan pendaftaran global
3.temuan tentang reputasinya dalam oposisi dan oleh pengadilan
4.nilai merek sebagai aset dalam pembukuan perusahaan

Faktor yang tidak perlu

Resolusi WIPO menyebutkan hal-hal atau keadaan yang tidak dipakai sebagai syarat menentukan terkenal :
i) merek sudah dipakai atau merek sudah terdaftar ataupun permohonan merek telah diajukan di negara anggota
ii) merek sudah terkenal atau ataupun permohonan merek telah diajukan di negara bukan anggota
iii) merek sudah terkenal pada masyarakat luas di negara anggota

II Prancis

Factory, Manufacture and Workplace Act tahun 1803 di Prancis telah diterima secara luas sebagai suatu sistem pertama yang  menerapkan  pidana buat orang yang memakai cap orang lain seperti miliknya sendiri.  Selanjutnya UU Pidana tahun 1810 Pasal 142 dan UU Tahun 1824 Pasal 433, telah ditentukan ancaman pidana untuk penggunaan nama orang lain dan penyalahgunaan nama untuk bidang-bidang produksi.
Bagaimanapun sistem ini belumlah semaju sistem merek yang kita kenal sekarang. Prancis kemudian tahun 1857 pertama kali membentuk suatu sistem merek komprehensif dengan dikeluarkannya UU Factory, Manufacture, yaitu suatu sistem deposit merek yang menggabungkan teori berdasarkan pemakaian (use-based) dan eksaminasi pendaftaran.(registration). Sampai dikeluarkannya UU tersebut Prancis sudah memberlakukan sistem pemakaian. Ternyata di wilayah koloni Prancis sistem lama ini masih berlangsung. UU ini dirubah sebagian pada tahun 1890, 1944 lalu tahun 1964.  Tahun 1964 sistem berdasar pendaftaran diberlakukan sehingga hak atas merek mulai ada sejak pengajuan pendaftaran (filing), dan hak akan hilang kalau merek tak digunakan.  Hukum merek yang sekarang diberlakukan tahun 1991.  Konsep-konsep seperti perlindungan merek terkenal, merek 3 dimensi, sistem publikasi aplikasi, merujuk pada panduan European Community (EC).

III Inggeris

Berdasarkan sistem common law, penipuan (fraud) dan penggunaan tidak wajar atas merek dikenal sebagai “passing off”, suatu sarana hukum yang masih berlaku sampai sekarang. Ketentuan Equity ditambahkan untuk merek common law, tapi Inggeris tidak membuat suatu sistem komprehensif sampai tahun 1905. Hampir 50 tahun setelah Prancis.  Sebelum “Merchandise Marks Act” 1862 yang berfokus pada ketentuan indikasi penyesat (deceptive).  Trade marks Registration Act diundangkan tahun 1875.  UU 1905 tersebut dirubah 1919 dan 1937 sampai lahirnya UU baru tahun 1938.  UU ini secara mendasar merubah sistem dimana dibolehkan pendaftaran berdasarkan “intent to use”, membentuk suatu proses eksaminasi dan sistem pengumuman aplikasi.  Inggeris melengkapi sistemnya dengan hukum Prancis pada masa itu.  Akibatnya Amerika Serikat dan Jepang sangat dipengaruhi UU 1938 itu.

Trademark Act 1938 mengandung konsep baru seperti “merek asosiatif” (associated trademarks), sistem consent to use, merek defensif, sistem non – claiming.  Berbeda dengan Amerika Serikat masa itu, sekalipun tanpa pemakaian actual, seorang pemohon yang memiliki “bona fide intent to use” , maksud memakai dengan itikad baik, suatu merek dapat memperoleh pendaftaran.  Di pihak lain,  berbeda dengan Jepang dan Jerman, Inggeris hanya menentukan anggapan pada pemilikan merek bukan “hak pasti”.  Selanjutnya sistem pendaftaran merek jasa diatur pada tahun 1986.  Sejak 1995 lima negara G5 (Inggeris, Amerika, Jerman, Prancis, Jepang) mengakui sistem pendaftaran merek jasa. Hampir semua negara industri sudah memiliki sistem pendaftaran merek jasa sekarang.  Mengikuti arahan EC, Inggeris lalu memperluas cakupan mereknya dengan merubah persyaratannya,  pada tahun 1994. Merek defensif dan asosiatif dari UU 1938 dihapuskan. Di Jepang merek asosiatif dan defensif yang sangat dipengaruhi hukum Inggeris tapi masih mempertahankan sistem merek defensif, hanya menghapus merek asosiatif saja dalam perubahan tahun 1996.

selanjutnya Jerman dan Amerika Serikat disini

Baca sebelumnya disini

Merek haruslah untuk barang dagang. Disyaratkan adanya barang dalam perdagangan di masyarakat yang berdasarkan sistem tukar menukar. Jadi tidak ada merek untuk barang semata. Merek bukan hanya mengidentifikasikan barang tapi juga membedakan barang-barang dari berbagai sumber. Karena suatu hubungan persaingan ada maka suatu merek yang sangat sederhana tidak cukup. Sudah sejak zaman dulu ada perdagangan barang dan begitu juga merek berkembang sedemikian rupa.

Asal usul merek bisa dilacak sampai asal mula perputaran barang. Sejarah merek berumur hampir sama dengan umat manusia dan agama. Di Mesir para arkeolog menemukan berbagai simbol untuk tujuan keagamaan. Merek “potter” ditemukan untuk membedakan pembuatnya (potter) dengan kapal tertentu. Zaman sekarang mungkin sulit kita golongkan potter ini sebagai merek tapi sudah banyak orang spesialis meneliti merek potter.

Metode-metode untuk membedakan atau identifikasi selanjutnya berkembang. “Proprietary mark” berbentuk simbol atau nama dipakai untuk barang untuk memampukan seseorang membedakan penguasaan bendanya dengan orang lain. Tukang ukir kayu membuat namanya, gambar unik atau inskripsi sederhana guna membedakan karyanya dari orang lain. Biarpun merek-merek ini membantu orang membedakan suatu barang tetapi sulit mengatakan itu adalah merek dengan daya beda dalam arti moderen. Simbol-simbol yang dipakai pada barang-barang pada zaman Romawi kuno dan negeri sekitar Laut Tengah punya ciri yang sama dengan merek sekarang ini. Karena di wilayah ini dipandang kawasan paling aktip sirkulasi barangnya maka merekpun berkembang disini. Tetapi belum dikenal sistem kepemilikan atas merek.

Pada abad 10 lahir mereknya para pedagang (merchant mark), suatu tampilan simbol-simbol diantara para pedagang yang bentuknya sangat sederhana. Bisa cuma garis linear saja.

Zaman pertengahan, para pengrajin dan pedagang gilda-gilda menempelkan suatu tanda pada barang untuk membedakan mutu barang gildanya dengan yang lain. Menumbuhkan kepercayaan pad gilda tertentu. Merek ini disebut “merek produksi” (production marks) yang digunakan untuk menghukum manufaktur yang mutu barangnya jelek dibawah standar yang ditentukan. Ini juga dimaksudkan mempertahankan monopoli oleh anggota gilda. Konsumen juga tertolong karena bisa mengenali barang yang tidak bermutu, misalnya beratnya kurang, bahannya tidak bagus, barang kerajinannya jelek. Karena merek ini seperti memenuhi kewajiban tertentu ketimbang kepentingan diri sendiri, maka dikenal juga di Jerman dengan nama “merek polisi” (polizeizeichen) atau “merek tanggung jawab” (pflichtzeichen). Bukan saja dimaksudkan untuk membedakan asal usul barang tapi juga sebagai indikator mutu. Kalau merek moderen dimaksudkan memastikan mutu dan keunggulan barang tertentu maka merek tanggung jawab tersebut bertanggung jawab untuk membuka barang yang jelek dan rusak. Begitu suatu merek tanggung jwab sudah diakui maka dia tidak mudah digantikan. Perlu diketahui simbol-simbol ini tidak untuk kepentingan produksi pemilik merek tapi untuk gilda.

Dari zaman Pertengahan merek polisi, merek tanggung jawab perlahan-lahan berkembang menuju Revolusi Industri. Gilda-gilda pecah, bisnis-bisnis bebas didirikan. Merek mulai ditujukan untuk merujuk pada asal usul barang bukan lagi kepentingan gilda. Hukum pidana mulai dikembangkan untuk menghindarkan pemalsuan dan penipuan. Perlindungan hukum perdata pun mulai bekerja untuk perlindungan atas pemakaian merek tanpa izin yang disebut “infringer”.

selanjutnya baca disini Prancis dan Inggeris

Karena obat Bextra, Pfizer, Inc, raksasa farmasi dunia diperintahkan Pemerintah Federal A.S untuk bayar USD 2.3 milyar. Tadinya obat ini , dimaksudkan untuk menghilangkan simptom osteoartritis dan arthritis rheumatoid tetapi kemudian pada tahun 2005 ditarik dari peredaran karena menimbulkan masalah bagi jantung pemakainya. Di Kentucky pun juga Jaksa sudah menuntut Pfizer, Inc karena Bextra disebut melakukan pelanggaran karena ber promosi padahal tak punya izin. Kalau pengadilan federal menyetujui maka jumlah 2.3 milyar akan menjadi jumlah terbesar yang pernah dibayarkan Pfizer.Inc. untuk kesalahannya. Beberapa minggu sebelumnya Eli Lilly & Co produsen obat antipsikotik Zyprexa diperintahkan membayar USD 1.42 milyar di Pengadilan Pennsylvania.

patent flowch

patent flowch

Prosedur Permohonan Paten di Indonesia

Sahabat saya punya ponsel merek Nokia dengan tipe yang sama dengan saya punya. Tapi dia beli jauh lebih murah. Barangnya asli tapi tidak ada garansi. Biarpun tidak ada yang jamin toko tempat dia beli berani menggaransi sendiri selama 3 bulan. Namanya “garansi toko”. Barang dengan garansi toko ini, kalau rusak jangan dibawa ke distributor Nokia, mereka bilang ini bukan dari kita. Lalu dari mana ponsel ini berasal? Dari Nokia juga tapi diluar negeri, suatu negara Amerika Latin. Nokia memberi lisensi ke suatu perusahaan di negera Latin itu lalu darisana dibawa atau diimpor oleh pedagang kita kesini melalui jalan gelap. Kenapa harus jalan gelap, toh barangnya kan “resmi” lisensi Nokia. Barang itu adalah barang haram menurut UU HaKI (Hak-hak atas Kekayaan Intelektual). Hal itu disebut impor paralel (paralel importation).
Kalau dicermati UU HaKI kita ternyata semua menganut larangan impor paralel. Ambil contoh UU Paten, Pasal 70 UU No 14 th 2001,”Kecuali diperjanjikan lain, pemegang paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16″. Pasal 16 isinya adalah hak-hak pemegang paten yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan dsb. Senada dengannya Pasal 44 UU Merek, UU No 15 th 2001 yang mengatakan, ” Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat 1 tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.” Begitu juga UU Hak Cipta, UU No 19 th 2002, Pasal 46 menyatakan , “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2. Hal yang sama kita jumpai dalam UU Desain Industri dan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Inti dari pengaturan lisensi diatas adalah bahwa pemilik HaKI setelah memberi lisensi kepada seseorang masih boleh lagi memberi lisensi kepada pihak ketiga yang lain. Misalnya, Pemilik paten P setelah memberi lisensi kepada Q di negera A bisa lagi memberi lisensi kepada R di negara B. Selanjutnya produk paten yang dibuat di negera A tidak boleh masuk ke negara B. Artinya hak yang dimiliki pemilik paten tersebut tidak habis, atau disebut “Non-exhaustion“. Sebagai lawannya dikenal juga prinsip atau asas “Exhaustion” (=menghabis) yang berarti sekali diberi lisensi maka habislah hak si pemilik awal. Disatu sisi ini sangat menguntungkan pemilik HaKI, tapi di sisi lain akan merugikan masyarakat konsumen, karena tidak bebas memperoleh harga yang lebih murah karena biaya produksi yang berbeda di masing-masing negeri penerima lisensi. Pemilik Paten, Merek, Hak Cipta dsb yang produknya membanjiri pasar tak ayal lagi adalah pemilik kapital yang kuat.
UU HaKI kita yang berlaku sekarang adalah merevisi UU HaKI yang lama dalam rangka penyesuaian dengan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dalam kerangka masuknya Indonesia dalam organisasi World Trade Organization (WTO). WTO dan TRIPs telah diratifikasi dengan UU No 7 tahun 1994 dan mulai berlaku 1997. WTO dan perangkat TRIPs dibentuk adalah atas desakan negara maju yang membawa kepentingan kapital besar dan korporasi transnasional.
Nah, sekarang marilah kita bertamasya sejenak meninjau ketentuan TRIPs sebagai norma yang menjadi dasar revisi atau penyesuaian bagi UU HaKI kita diatas. Kita lihat ketentuan Pasal 6 tentang ” Exhaustion”, dikatakan disitu, “For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 dan 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.” Dari kata,” nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion” jelaslah pasal ini tidak menentukan secara tegas bahwa negara anggota harus menganut prinsip exhaustion atau non- exhaustion. Kewenangan menentukan memakai asas yang mana diserahkan kepada negara masing-masing. Jadi, Indonesia seharusnya dapat menganut prinsip Exhaustion tetapi tentu dengan pengecualian, yaitu kalau para pihak memperjanjikan lainnya. Jadi tidak terbalik seperti dalam UU kita. Mengapa UU kita menganut Non-exhaustion yang pro kapital?
Lalu sekarang bagaimana ponsel kita diatas. Begitulah terjadi dalam pasar. Yang terjadi adalah pasar yang menghukum UU, bukan sebaliknya. Konsumen cenderung mencari yang murah kalau pemilik kapital terlalu banyak ambil untung. Ini hukum pasar.

Laman Berikutnya »