• … pendapat MK yang menyatakan bahwa norma dari Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo yang tidak mencantumkan wamen dalam susunan organisasi kementerian negara.
    • ..oleh karena UU tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud ‘beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus’, maka menurut MK hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya”. Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 yang berbunyi: “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu” mengisyaratkan suatu amanat bahwa jabatan wamen tidak secara otomatis terdapat pada seluruh kementerian negara.
    • Presiden dengan kewenangannya mengeluarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang menempatkan posisi wamen tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri (Pasal 1).Wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam “memimpin” pelaksana tugas kementerian negara (Pasal 2 ayat (1)).
    • kami memaknai bahwa jabatan wamen menjadi bersifat politis sehingga harus ada jangka waktu berakhirnya masa jabatan wamen, yaitu paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan pejabat yang mengangkatnya
    • Keppres Nomor 65/M Tahun 2012 tersebut tidak memberhentikan (dan tidak perlu memberhentikan) para wamen pascaputusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011 dengan alasan bahwa MK sendiri berpendapat Presiden mempunyai hak eksklusif (yang kami maknai hak prerogatif) untuk mengangkat wamen, sekalipun ada atau tidak ada UU yang mengatur tentang wamen.
    • semua keputusan Presiden yang mengangkat para wamen selama ini adalah sah.Tidak diperlukan pemberhentian atau pelantikan para wamen yang telah diangkat.
    • sumber :  Harian SINDO
Iklan