UU tentang Penataan Ruang/UUPR (UU No 26 tahun 2007) sekarang sudah berumur lima tahun.  Apa sajakah yang sudah dicapai sekarang di bidang penataan ruang.?   Masalah kemacetan di perkotaan masih menonjol.  Bangunan –bangunan yang melanggar  garis sempadan masih banyak ditemukan. Di pemukiman penduduk kita temukan industri dengan limbahnya.  Ruang terbuka hijau ukurannya tidak memadai untuk paru-paru kota.  Sampah-sampah berhamburan.  Selanjutnya, pantai daerah wisata dikuasai oleh kapital besar dengan hotel, restoran dan taman-taman bermain.  Kota-kota bertetangga saling berebut pemasukan daerah dan tidak peduli soal kerjasama atau koordinasi dalam penataan ruang.  Itu di perkotaan.  Bagaimana di luar kota.? Keadaan tak jauh beda.  Tambang, hutan dan lahan pertanian di perah buat mengisi pundi-pundi para pemodal besar maupun pemodal cekak.

Sebenarnya Pemerintah pasti sudah menyadari betapa besar masalah penataan ruang yang harus dibenahi.  Karenanya Pemerintah sudah membentuk satu direktorat jenderal khusus untuk menanganinya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).  Pertanyaannya apakah cukup hanya membentuk lembaganya tanpa adanya tindakan tegas ? Mengapa banyak daerah masih tidak mau menyadari soal penataan ruang adalah soal mendasar yang harus diurus serius ? Bahkan pemerintah daerah ada yang menganggap soal ini mengganggu otonominya.

Tata Ruang dan Penataan Ruang

UUPR memberi definisi Ruang yang sangat luas meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang didalam bumi. Selanjutnya yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.  Struktur ruang merupakah susunan pusat-pusat permukiman  sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi mendukung aktifitas sosial ekonomi.  Sedang, menurut UUPR pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Pembentuk UU kelihatan sangat ambisius dengan definisi ini.  Dengan rumusan sedemikian luas agaknya UUPR dimaksudkan sebagai payung hukum agar bisa ditata kembali ruang wilayah Indonesia secara menyeluruh dan terpadu. Tidak centang perenang.  Penataan ruang menjadi menjangkau segala urusan, mulai penataan kota, perdesaan, pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup, penerbangan/dirgantara, kelautan dsb. Pertanyaannya apakah satu direktorat jenderal akan mampu mengurusi masalah yang begitu besar.  Dengan ditempatkannya Ditjen penataan ruang dibawah Kementerian Pekerjaan Umum nyata pemerintah melihat penataan ruang dari satu aspek belaka. Urusan begitu besar tiba-tiba diperkurus menjadi sekedar pekerjaan umum.   Tetapi taruhlah ini strategi kebijakan, pemerintah sementara memasukkannnya ke pekerjaan umum lalu nantinya akan dibentuk suatu kementerian tersendiri.  Di beberapa  negara  berbeda-beda lembaga yang mengurusi soal ini.  Ada yang membuat kementerian sendiri, ada yang menggabungkannya dengan lingkungan hidup, dan tata guna pertanahan,  perekonomian dsb.

Sebenarnya apakah penataan ruang itu?  Di negara Eropa  dikenal istilah ‘spatial planning’. Spatial planning pada prinsipnya adalah suatu metode di sektor publik  untuk memberi arah  distribusi maupun kegiatan masyarakat.  Metode ini berwujud perencanaan yang mencakup perencanaan tata guna tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan transportasi, perencanaan lingkungan hidup, sampai ke perencanaan komunitas dan perekonomian.

Tahun 1983 para menteri di Eropa (European Conference of Ministers responsible for Regional Planning (CEMAT)) memberi pengertian, penataan ruang sebagai ungkapan geografis bagi kebijakan-kebijakan ekonomi, social, budaya dan ekologi dalam masyarakat.  Pendekatannya harus ilmiah antar disiplin dan komprehensif untuk mencapai keseimbangan pembangunan regional dan organisasi fisik ruang. “Regional/spatial planning gives geographical expression to the economic, social, cultural and ecological policies of society. It is at the same time a scientific discipline, an administrative technique and a policy developed as an interdisciplinary and comprehensive approach directed towards a balanced regional development and the physical organisation of space according to an overall strategy.”

Iklan