• Beberapa tersangka korupsi merapat ke partai demokrat. Kasus kepala daerah kader Golkar semua ditangani KPK, sedang kasus dari partai lain ditangani Kejaksaan, kata Sekjen Golkar.

    tags: korupsi partai demokrat icw

    • Tama Satya Langkun dari ICW mengatakan, "Ada sekitar enam kepala daerah yang pindah ke partai penguasa dan kasusnya macet. Misalnya, kasus Gubernur Bengkulu pindah dari PKS dan PBR ke Partai Demokrat."
    • juga ada kasus dugaan penyimpangan APBD tahun 2004 di Semarang yang diduga dilakukan pejabat dengan inisial SS. Dia pindah dari PDI Perjuangan ke Partai demokrat. Saya melihat adanya kecenderunghan seperti itu," lanjutnya.
    • Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan ada fakta yang menunjukkan perbedaan penanganan dalam kasus korupsi kepala daerah dari sejumlah partai politik. Dia mengatakan banyak dari kader Partai Golkar yang tersangkut kasus korupsi yang langsung ditangani KPK sehingga proses hukumnya cepat, padahal mestinya harus ada prosedur yang sama.

      "Gubernur, bupati, wali kota yang dari Golkar ditangani semua oleh KPK sementara partai-partai lain oleh kejaksaan," tuturnya.

    • Pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago berpendapat penanganan kasus korupsi oleh kejaksaan adalah bagian dari skenario para tersangka kasus korupsi.


      "Skenarionya adalah mereka melihat peluang untuk mencari jalur penyelesaian secara hukum tidak ke KPK, misalnya penanganannya oleh kejaksaan. Nah kalau di kejaksaan lebih besar peluangnya penyelesaian secara damai, penyelesaian secara politik," jelasnya.

    • selama periode 2004-2010 ada 147 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi dari berbagai parti politik dengan potensi kerugian negara hingga Rp4 triliun.

Iklan