Alan Dershowitz adalah pengacara pidana dan ahli hukum terkenal dari Amerika Serikat. Beberapa kasus yang melambungkan namanya adalah  Patricia Hearst, Harry Reems, Leona Helmsley, Jim Bakker, Mike Tyson, Michael Milken, O.J. Simpson dan Kirtanananda Swami. Pria kelahiran 1 sept 1938  ini meraih jabatan profesor hukum termuda di Harvard dalam usia 28 tahun.  Mendapat kursi profesor bergengsi Felix Frankfurter di Harvard Law School. Dia juga dikenal sebagai analis analis Israel dan Arab. dershovAlasannya mengapa menjadi pengacara karena gurunya di sekolah menengah pernah berkata, “pekerjaan yang cocok buat yang butuh mulut besar dan sedikit otak adalah pengacara.” Bidang perhatiannya beragam, mulai dari pidana, hak asasi manusia, hukum tata negara dan hukum internasional.   Beberapa pandangannya sangat keras dan tajam terutama kalau berbicara soal kebebasan berbicara, rasisme dan soal Israel Palestina. Dershowitz adalah seorang blogger yang aktif.

Dibawah ini adalah terjemahan wawancara Alan Dershowtiz (AD) dengan Harvard Jornal  (HRP). Wawancara oleh  Gil Lahav.

HRP : Bagaimana pandangan anda soal usulan melarang pidato yang menyebarkan kebencian?
AD : Saya lebih suka suatu ketentuan yang jelas bahwa tak seorangpun bisa dilarang kecuali oleh ketentuan khusus.  Dan hanya satu yang bisa dilarang, gangguan yang ditujukan pada fisik. Seorang majikan menghardik seorang pekerja dengan cara rasis, seksis   atau cara lain yang mencemarkan, dengan landasan ia relatif lebih unggul dalam situasi hirarkis. Saya tegas melawan setiap larangan bicara, soal apapun. Dimanapun itu, di kelas, dalam masalah politik dll. Saya dekat dengan kaum absolutis dalam kebebasan berbicara seperti orang lain di Harvard.,  Kalau kita punya suatu batasan, saya akan lebih suka melihatnya dalam suatu kode aturan dalam organisasi lalu menyerahkannya pada wewenang administrator.  Yang saya takut kalau wewenang itu pada seorang individu.

HRP : Bagaimana pendapat anda seharusnya misi filosofis dari Mahkamah Agung.?
AD : Dalam arti umum, M.A harus melakukan beberapa hal.  Dia harus membersihkan saluran demokrasi, dengan memastikan voting yang fair, proses demokrasi jujur, kebebasan bicara yang terbuka dan lengkap, legislator diberi porsi yang pas.  Itulah misi utama : melihat bahwa demokrasi berjalan, hingga legislatif bisa membuat keputusan2 yang adil.  Diluar itu, ada lagi soal penting yaitu menjamin hak-hak konstitusional minoritas yang tidak mempunyai kekuatan  politik untuk mempertahankan hak-haknya dalam jaringan eksekutif dan legislatif.

HRP : Dalam cara apa misi tersebut sesuai dengan fungsi politik?
AD : Menjadi tidak cocok sepanjang  MA yang menjadi dipolitisasi belakangan ini. Bisa dia sesuai. Ada peranan yang cocok yang bisa dimainkan M.A, bersikap lebih netral dalam isu substantif  tetapi memahami misinya memberikan hak minoritas yang tidak terjamin di areal kekuasaan lain.

HRP : bagaimana anda mendefinisikan “minoritas”?
AD : Tidak mudah mendefinisikan. Ia bergerak, “continuum”. M.A harus punya kekuasaan mempertahankan hak minoritas, mereka yang paling lemah. Minoritas yang berorganisasi lebih mengurangi lemahnya perlindungan daripada mereka yang tidak terorganisasi, seperti orang ateis, terdakwa, penganut komunis atau fascis.  Siapa yang tidak punya konstituensi politik di negeri ini tidak akan bisa menggunakan proses politik.

HRP : Bagaimana pandangan anda tentang aksi afirmatif sebagai satu jalan melindungi hak-hak kaum minoritas?

AD : Pandangan saya sangat kompleks.  Saya tak percaya aksi afirmatif ras atau gender. Saya percaya pada aksi afrimasi dengan dasar sejauh mana seorang keluar dari asal ususl pribadinya. Universitas2 mestinya mempertimbangkan dari mana asal seseorang ketimbang hanya pandangan statis dimana ia berada sekarang. Tetapi ras atau gender saja harus diberi sedikit titik berat.  Saya pikir aksi afirmasi ras khusus pada akhirnya cenderung menyenangkan minoritas kaya daripada minoritas miskin, lebih menguntungkan perempuan maju ketimbang yang kurang maju.

HRP : Joel Feinber dalam Doing and Desewing berpendapat tanggung jawab hukum berbeda dengan moral, bisa agak sewenang-wenang. Katanya ini disebabkan karena dalam tanggung jawab hukum harus ditarik suatu garis pada titik tertentu. Apakah ini tidak berarti bahwa tidak ada tempat titik yang tepat untuk menarik garis?

AD : Saya tidak setuju degan rumusan itu?  Dalam hukum anda tidak harus punya garis tegas. Disini ada juga continuum.  Kita tak harus punya suatu continuum ketika ia datang untuk melindungi hak berbicara atau bidang-bidang yang sangat penting dimana kita membersihkan garis, tapi sudah kodratnya sistem hukum dimana kadang-kadang kita menarik garis dan kadang kita punya continuum. Dan karena itu kita tahu kapan suatu garis tepat ( sebagai lawan) continuum.  Inilah pertimbangan paling penting dalam filsafat hukum.

HRP : Apa yang membuat suatu garis lebih cocok atau lebih baik dari garis lain.?

AD :Kalau kita harus menarik garis , kita harus menariknya dengan proses demokratis, karena ia berubah-ubah dan putusan yang sewenang wenang harus diambil dengan suara mayoritas, bukan oleh hakim. Pada umumnya keputusan publik di AS diambil dengan cara ini. Kalau kita putuskan umur 18 tahun bisa memberi suara maka itu adalah putusan legislatif. Tak ada yang salah atau benar disitu. Kita butuh suatu garis. KIta tidak akan menyelidiki dulu kemampuan orang untuk memberi suara. Kita ingin garis yang tegas tetapi memang itu sewenang-wenang.
HRP : Bagaimana memindahkan hakim-hakim dari dunia dimana putusannya akan menimbulkan dampak?

AD : Hakim harus tahu bagaimana dunia itu berjalan dan beroperasi karena mereka diminta untuk membuat putusan-putusan yang akan berakibat nyata.  Putusan itu harus didasarkan pada suatu konsepsi bahwa dunia beroperasi. Misalnya, M.A sekarang terbeban karena tak punya pengalaman yang nyata, ahli-ahli hukum yang mumpuni. Ini menunjukkan kadar mutunya. Kita lihat putusan-putusan yang naif yang tidak mencerminkan realitas orang-orang miskin.

HRP : Bagaimana dengan gerakan untuk meningkatkan jumlah  tayangan kasus pengadilan?

AD : Itu tidak gratis, tapi saya pikir biaya yang wajar.  Saya punya ide dimana ada suatu stasion teve yang dimiliki masyarakat, agak seperti C-span, yang meliput peradilan. Bukan cuma berfokus pada kasus sexist atau kasus provokatif.Tapi lebih pada kasus yang paling penting, walaupun bisa membosankan.  Maksudnya untuk supaya peradilan bisa diakses orang yang berminat mengetahui proses atau putusan.  Ini terbuka, demokrasi, sebagaimana lembaga pemerintah lainnya. Maka saya menyukai banyak tayangan teve, walaupun tidak suka apa yang berlangsung sekarang.

HRP : Tapi apakah penayangan kasus yang sangat emosional tidak akan melahirkan peradilan jalanan (mob justice).

AD : Nah, alternatif dari peradilan jalanan adalah peradilan elit, bukan. Yang perlu kita lakukan adalah tegas dan seimbang. Peradilan jalanan adalah ungkapan yang juga dipakai untuk menjelekkan demokrasi.  Yang sulit dalam keseimbangan pada konstitusi kita adalah di satu pihak dia menunjuk kaum republik membentuk pemerintahan dengan segala atribut demokrasi di pihak lain ia berikan beberapa keputusan penting kepada suatu elit namanya peradilan. Mempertahankan keseimbangan antara keduanya sangatlah sulit.

HRP: Dalam satu kuliah anda “Think About thinking” agaknya anda menolak adanya satu kebenaran dalam diskursus hukum. Anda mengklaim para pengacara cuma memilih premis-premis analisis yang cocok untuk keperluan kasus kliennya.  Kemudian berargument dengan premis itu. Kalau itu benar, artinya keadilan hanyalah sejumlah tingkat analisis yang memberi kesan kepada hakim dan juri.?

AD : Saya pikir adalah mungkin memiliki kebenaran. Saya cuma pikir bahwa sedikit saja orang yang tahu sistem hukum kita secara mendalam. Sistem hukum kita bisa dimanipulasi dan ahli hukum yang bagus tahu bagaimana memanipulasi. Pernah terjadi dalam sejarah kita, pencarian kebenaran adalah sungguh sejati.  Sekarang ini sudah begitu dipolitisasi. Lebih banyak saya lihat manipulasi dari pencarian kebenaran.  Keadilan adalah proses – proses yang jujur.  Karena saya tidak percaya pada hukum alam  maka saya tidak percaya pada positivisme hukum.  Saya mau melihat hukum sebagai proses yang fair, meski tidak harus menjamin hasil yang fair.

Iklan