Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin Rabu (22/9)  menggemparkan.  Gugatan Yusril dikabulkan sebagian tapi akibatnya Hendarman Supanji tidak sah lagi sebagai Jaksa Agung (Jagung).  Ini akibat dari UU Kejaksaan tak jelas soal masa jabatan Jagung. Masa tidak ada waktu masa jabatan Jagung.?  Maka itu harus dibatasi, kata MK.  Sesuai umur kabinet. Singkat kata, mulai pukul 14.35 WIB kemarin, Republik Indonesia tak punya Jagung.  Sampai hari ini presiden belum mengeluarkan SK mengangkat lagi Hendarman atau orang lain.  Inilah keajaiban kita sebagai negara satu-satunya di planet bumi yang tak punya Jagung.

Mensesneg Sudi dan staf Presiden Denny Indrayana masih bersilat lidah,  berteori. Padahal semua teorinya itu sudah disampaikan di sidang MK dan ternyata jeblok. Teori mereka hanya diterima dua hakim, tujuh lainnya tidak setuju.  Sekarang setelah kalah ramai-ramai mengajak masyarakat berpolemik.  Ini bukan  sikap gentleman.   Sebaiknya presiden segera saja menerima dan melaksanakan putusan MK. Jangan terlalu malu mengaku lalai dan salah. Putusan pengadilan termasuk MK harus selalu dianggap benar, bahkan sekiranyapun salah.  Dalam bahasa ‘Mongolia’ hal itu disebut dalam adagium ‘res judicata pro veritate habetur’.

Kalau istana ngotot terus dan Hendarman tetap berkantor di Bulungan akibatnya bisa serius. Pertama, banyak tersangka atau terdakwa kasus yang ditangani jaksa melawan dan bilang jaksa tak kompeten karna bosnya tidak sah.  Semua orang bisa melaporkan Hendarman ke polisi, menggugat ke TUN atau minta ganti rugi ke pengadilan umum.  Semua surat Jagung dicibirkan dan dibuang ke keranjang sampah.    Masalah serius yang kedua, presiden dipandang tak mematuhi hukum, karna putusan MK adalah hukum.  Kalau presiden tak patuh hukum bagaimana rakyat bisa meneladani.  Issue ini bisa menjadi amunisi partai-partai untuk bergoyang dangdut  interpelasi dan pemakzulan di gedung Senayan.  Jika ini tiap hari disiarkan ‘live’ oleh stasiun teve maka kredibilitas presiden SBY bisa jatuh lagi empat digit setelah kemarin kasus Century turun dua digit.

Presiden, hormatilah putusan MK. Jangan malu.  Hormatilah hukum, jangan lamban. Segeralah tunjuk Jaksa Agung dengan SK baru, atau Pelaksana Tugas (Plt). Mau pake Hendarman lagi , terserah.

Iklan