Persoalan tempat ibadah (gereja) HKBP Ciketing Bekasi belum rampung, penutupan gereja masih berlanjut di Bogor. Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor digembok oleh pemerintah daerah karena dianggap ‘meresahkan’ warga. Jemaatpun pada Minggu (19/Sep/10) beribadah di trotoar dikelilingi aparat Pemda, Satpol PP, polisi, bahkan Detasemen Polisi Militer (Denpom)!.  Mobil anti huru hara juga dijejerkan di lokasi.   Mereka memulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apakah polisi, satpol PP dan POM tidak  tergugah mendengar lagu ini tidak diketahui.

Hampir tak ada media yang meliput peristiwa ini, padahal permasalahannya justru lebih aneh dari aspek hukumnya ketimbang HKBP Bekasi.  Media yang tidak tertarik memuatnya bisa dimaklumi karena belakangan ini ada diskursus yang lebih ‘penting’ yaitu calon Jaksa Agung dan calon Kapolri.  Berita-berita hanya diperoleh dari jejaring sosial (social network) yang memang tidak mempunyai kepentingan politik seperti media massa lainnya. (lihat misalnya globalvoice online.org )

Berbeda dengan HKBP Bekasi, GKI Yasmin malah sudah punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tapi dicabut oleh Walikota Bogor.  Mereka dilarang menggunakan gedung yang bersangkutan karena banyak keluhan warga dan katanya meresahkan warga. Lalu GKI mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutuskan bahwa pencabutan IMB itu tidak sah dan dibatalkan.  Pemda Bogor mengangkangi putusan pengadilan.(lihat juga newsokezone.com)

Kalaupun sekarang ada kontroversi soal perlu tidaknya SKB Peraturan Bersama Dua Menteri 2006 dicabut atau tidak, bagi Pemda Bogor tidak relevan. Asalkan ada keresahan warga, yang sebenarnya tidak jelas siapa ‘warga’ yang dimaksud maka Pemerintah berwenang mencabut IMB dan menutup tempat ibadah. Tentang maksud “meresahkan” juga tak jelas hal apa itu.  Apakah keresahan itu bukan ditimbulkan oleh pihak tertentu yang selama ini menggangu di lokasi  GKI Yasmin.

Pemda Bogor jauh lebih berani dari Pemda Bekasi dalam urusan larang melarang. Pemda Bogor meminta Polisi Militer turut memback-up.  Apa dasar polisi militer terlibat dalam masalah ini sulit dipahami, karena polisi militer berkompeten hanya sepanjang suatu hal terkait dengan Beberapa hari sebelumnya, presiden menyatakan agar kepala daerah mencari ‘solusi yang bijaksana’ untuk penyelesaian soal rumah ibadah. Apakah ini implementasi oleh Pemda Bogor atas arahan presiden tentang ‘solusi yang bijaksana’?

Ada lagi satu kasus mirip GKI Yasmin Bogor, Gereja HKBP Cinere yang sudah memenangkan perkara lawan pemda berkaitan dengan IMB, toh masih dihalang-halangi membangun gerejanya.

Semua masalah hambatan beribadah ini apabila terus menerus tidak diselesaikan akan merusak menghancurkan citra Indonesia di luar negeri, kaburnya investor asing, dan yang paling berbahaya mengancam keutuhan bangsa,

Iklan