Persoalan HKBP Pondok Timur di Ciketing Bekasi hanyalah satu contoh dari berbagai kasus pelarangan tempat ibadah yang terjadi setelah dikeluarkannya SKB Perber No 8 dan 9 tahun 2006.  Menurut Data Konferensi Wali gereja (KWI) dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), sejak penetapan tahun 2006 hingga kini, telah terjadi 108 peristiwa pelarangan/ pembatasan ibadah, perusakan Gereja atau tempat ibadah di seluruh Indonesia.

Apa sebenarnya Perber itu? Kadang disebut SKB Perber.  Aksi-aksi pengrusakan dilakukan sering dengan senjata Perber tersebut.  Mengapa? Sesungguhnya namanya adalah Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Tadinya berbentuk SKB atau Surat Keputusan Bersama antara dua menteri, Agama dan Menteri Dalam Negeri yaitu bernama komplit Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.  SKB ini dirubah tahun 2006, juga memakai istilah formal SKB dan tidak berapa lama kemudian segera dirubah namanya menjadi Peraturan Bersama oleh kedua menteri ybs. Jadi harus dimengerti bahwa peraturan bersama ini bukanlah buatan bersama-sama oleh bermacam agama, tapi adalah peraturan yang dibuat bersama sama oleh dua menteri.

Bentuk perundangan

Dari segi legal formal nampak kekeliruan fatal dalam pembentukan produk hukum.  Cacat lahir dan sungsang.  Dulu Keputusan atau Surat Keputusan yang diberlakukan umum (regeling) dan keputusan tata usaha negara (beschikking, misalnya besluit, atau sifatnya isntruksi internal) digunakan tumpang tindih dalam perundangan yang berlaku sebelum tahun 2004.  Hal itu kemudian sudah dibereskan.   Untuk menertibkan ini maka lahir UU No 10 tahun 2004, tentang tata cara pembentukan perundang-undangan, yang dikenal bentuk perundang-undangan adalah UUD 45, UU, PP pengganti UU, Peraturan Presiden dan Perda.

Semula pemerintah memakai istilah SKB, tapi karena sadar nama SK tidak cocok lagi untuk peraturan (regeling) maka buru-buru diganti namanya jadi “Peraturan Bersama”. Tetapi karena semula disebut SKB maka istilahnyapun menjadi kacau SKB Perber atau Perber SKB.  Keduanya, baik SKB ataupu Perber tidak dikenal dalam bentuk perundang-undangan kita sekarang. Menteri tidak boleh lagi mengeluarkan peraturan yang mengikat masyarakat umum seperti zaman Orba disebut Permen.  Yang boleh mengeluarkan peraturan umum hanyalah:

1.  DPR dengan persetujuan Presiden dalam bentuk UU
2.  Presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU
3.  Presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
4.  DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)

Penyebutan ini adalah limitatif.  Selain keempat bentuk diatas tidak dikenal peraturan lain yang berlaku umum (regeling) termasuk Peraturan Menteri,  Peraturan Bersama Menteri baik oleh dua, tiga atau limabelas.  Apalagi wewenang mengatur kebebasan beragama dan beribadah tidak dapat diserahkan kepada dua menteri saja.  Menteri-menteri tidak boleh langsung mengimplementasikan Pasal 28 UUD 45 sesuai pengertiannya sendiri.  Hal tersebut seharusnya diatur oleh Undang-undang.  Memang Mendagri dan Menag boleh berdalih bahwa ketentuan tersebut hanya mengatur kerukunan dan izin pendirian rumah ibadah, tetapi secara formal legal tetap tak dapat dibenarkan menurut hukum.   Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud,MD tetap menyebutnya SKB (Kompas.com Kaji SKB Pendirian Rumah Ibadah) bukan Peraturan/Perber karena format dan kewenangannya adalah keputusan pejabat tata usaha negara yakni keputusan menteri yang dalam kepustakaan hukum disebut ‘beschikking’.  SK semestinya instruksi internal saja tanpa perlu mengatur kewajiban masyarakat secara luas.  Nyata dari sini, produk SKB atau Perber 2006 itu sudah batal demi hukum.

Substansi (materiil)

Selain cacat formal seperti diuraikan diatas, Perber ini juga keliru dalam substansi.  Ketentuannya melampaui kewenangan pejabat yang membuatnya.  Dia mengatur kerukunan umat beragama dalam bentuk perizinan mendirikan rumah ibadah tetapi dampaknya menghambat kebebasan mendirikan rumah ibadah dan karenanya tidak bebas beribadah.  Pasal 28 UUD 45 diperkurus menjadi politik perizinan oleh Menteri-menteri ybs.  Dibutuhkan persetujuan dan berbagai rekomendasi untuk keluarnya izin yang prakteknya membuat sulit mendirikan rumah ibadah.

Pasal 14 Ayat 2 Perber 2 Menteri yang antara lain menyebutkan pendirian rumah ibadat baru bisa dilakukan bila sudah terlebih dulu mengantongi tanda tangan minimal 60 warga setempat yang disahkan oleh lurah/kepala desa. Artinya kalau ada 1000 orang di suatu lokasi ingin mendirikan rumah ibadah maka kalau tidak disetujui oleh 60 orang warga setempat mereka tetap tidak diberi izin. Kalau sudah mengantong ini masalahnya belum kelar.

Masalah kedua dalam Perber ini, kelompok tadi harus mengurus keluarnya rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB ini dibentuk di tingkat provinsi sampai Kabupaten/Kota dan terdiri dari unsur tokoh agama yang susunannya melihat komposisi agama penduduk didaerah ybs. Sering terjadi permohonan pendirian rumah ibadah menginap di FKUB untuk jangka waktu lama.  Tak ketahuan nasibnya.  Keengganan FKUB mengeluarkan rekomendasi sangat mungkin disebabkan adanya kecemasan bahwa agama tertentu semakin berkembang pesat dan harus dihambat.  Tidak ada batas waktu dan sanksi bagi FKUB yang mempersulit keluarnya rekomendasi.

Kalaupun sudah ada rekomendasi maka masalahnya belum selesai karena akan berhadapan pada tahap final yaitu izin kepala daerah.  Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pejabat daerah yang sangat terikat pada kepentingan politik.  Hal ini terjadi karena mungkin dia berasal dari partai tertentu yang berbasis agama atau didukung oleh partai-partai berbasis agama yang kurang bekenan atas pertumbuhan rumah ibadah agama yang lain.  Keadaan menjadi buruk kalau kemudian dia menolak permohonan izin pendirian rumah ibadah tersebut.  Penolakan ini biasanya disambut hangat oleh ormas garis keras untuk langsung melakukan aksi fisik di tempat. Terjadi penutupan/penyegelan dan perusakan tempat ibadah. Disini kita lihat keharmonisan kerja sama antara  Pemda, kepolisian, bersama ormas garis keras.  Satpol PP dikerahkan dan aparat kepolisian mem-back up.

Yang paling aneh dalam berbagai kasus, disana sudah berdiri lama rumah ibadah tetapi ketika dimohonkan izin renovasi karena gedung yang sudah tua, terjadi resistensi dari pemda dan bersama kepolisian menjadi penonton terjadinya pengrusakan oleh ormas tertentu.

Ada anggapan sementara pihak, kalau anda tidak setuju silakan menempuh jalur hukum menguji Perber itu. Ada dua lembaga yang berhak menguji peraturan perundangan. Mahkamah Konsitusi menguji Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan dibawah UU.  Perber ini tidak termasuk peraturan dibawah UU yang disebutkan diatas sehingga MA tidak memiliki kompetensi memeriksa dan memutus.  Dan yang paling penting harus dipahami, sesungguhnya SK Perber ini adalah suatu ‘keputusan pejabat’ , beschikking yang tidak tunduk pada lembaga uji formal atau uji materi.  Kalau SK salah maka pejabatnya sendiri yang segera membatalkannya.  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pun tidak berwenang karena keputusan Tata usaha negara harus memenuhi syarat SK yang individual, final dan tanpa ada upaya banding adminstratif lainnya.  Apakah syarat ini terpenuhi dalam SK Perber.? Tidak! SK Perber ini adalah bentuknya ‘banci’ setengah SK (beschikking) setengah peraturan (regeling).  Dia tidak tunduk pada lembaga uji manapun, dia hanya tunduk pada Menteri yang membuatnya. Perber adalah ajaib.

Kalau SKB Perber secara legal formal salah dan secara substansif gagal mewujudkan kerukunan antar umat beragama, apakah masih layak dipertahankan? Presiden berdasarkan kewenangannya dapat segera meminta menteri-menterinya mencabut atau merubah Perber tsb. Sebaiknya urusan beragama dan beribadah tidak lagi diperkecil masalahnya menjadi sekedar soal perizinan rumah ibadah, IMB dsb. Diperlukan suatu Undang-undang yang mengatur terjaminnya orang beragama dan beribadah sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Iklan