Rakyat kini sangat ekspresif menanggapi segala soal . Terakhir nelayan Malaysia yang ditangkap petugas DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kepulauan Riau. Katanya mereka curi ikan di laut kita. Hampir semua orang geram. Langsung demo. Merazia warga negeri jiran di Jakarta. Tampak patriotik dan kadang-kadang jenaka. Ada lagi pekerja filem yang menggantungkan tulisan “Ganyang Malaysia” di patung Bung Karno. Yang tidak lucu, sekelompok orang melempar Kedutaan Malaysia dengan kotoran manusia.

Saya sendiri cukup heran mengamati sepak terjang Malaysia. . Apakah tetangga ini sudah tak mau bersahabat dengan kita. Dan kenapa Pemerintah kita tak pernah bersikap tegas. Bukan cuma SBY saja yang sudah dikenal tabiat. Pemerintahan sebelumnya sama saja. Apa sebab ? Beda dengan kita, bangsa Malaysia agaknya lebih sering memilih berkepala dingin menyikapi tindak-tanduk tetangganya di sebelah. Kita juga maunya berkepala dengan temperatur sama agar kelihatan sebagai bangsa yang berkebudayaan. Ingat ..si jelita Manohara ., istri pengiran Malaysia? Heboh safari infotainmen lebih sebulan. Bagaimana reaksi rakyat Malaysia? Paling banter supir taksi di Kuala Lumpur, seperti diceritakan Prabowo Subianto, bilang bangsa Indonesia bodoh.(lihat Detik.com)

Sekarang kasus nelayan Malaysia yang dibalas dengan petugas DKP diciduk Malaysia, lalu barter. Apa sebenarnya terjadi? Apa yang tidak diungkap dalam media kita.?

Media di Malaysia menegaskan petugas DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kepulauan Riau bergajul. Melakukan pemerasan kepada nelayan Malaysia di perairan Malaysia! Nah..Peristiwa yang diuraikan begini sebenarnya.(Dan ini dilaporkan dalam nota keberatan diplomatik kepada Indonesia).(lihat misalnya mStar Online)

Tanggal 13 Agustus petugas DKP menangkap nelayan Malaysia di lokasi 4 mil laut di sebelah tenggara pantai Tanjung Punggai, Kota Tinggi, Johor. Dikatakan ini bisa dibuktikan karena perahu nelayan dilengkapi GPS (Global positioning System).

Menurut peta Malaysia tahun 1979 yang telah diakui Mahkamah Internasional (International Court of Justice) perairan itu masih termasuk ke wilayah Malaysia. (lihat :Putusan ICJ-PDF)Pantai Tanjung Punggai berjarak 14 mil laut dari Batam (Indonesia). Artinya petugas DKP telah nyelonong melanggar kedaulatan negeri jiran. Menciduk nelayan orang di halaman rumahnya sendiri.

DKP menahan lima kapal nelayan bersama 15 nelayan di lokasi kejadian pada pukul 9.30 malam waktu Malaysia. Tujuh nelayan ditahan DKP dan dibawa menaiki kapal DKP Dolphin 015.

Pada 10.45 malam , lima kapal nelayan dan kapal boat Dolphin 015 dipantau di lokasi 010 18.9’ Lintang Utara, 1040 24.4’ Bujur Timur. Kira-kira 0.4 mil laut dari Karang Tengah (Middle Rock) yang sedang dalam pelayaran menuju ke Batam, Indonesia.

Lokasi ini masih di dalam perairan laut wilayah Malaysia berdasarkan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam putusannya 23 Mei 2008 . Ini berkaitan dengan sengketa Malaysia Singapore. Diputuskan Karang Tengah milik Malaysia. Pihak Malaysia lalu mengarahkan kapal DKP Dolphin 015 untuk berhenti, tapi jalan terus. Lalu Malaysia menembak flare ke udara menggunakan light pistol. Malaysia berhenti kejar karma Dolphin 015 telah memasuki perairan Indonesia.

Salah seorang pegawai DKP telah dihubungi oleh pimpinannya yang dikenali sebagai Hammanto dan menawarkan pertukaran pegawai DKP yang ditahan dengan tujuh nelayan Malaysia. (Tiga Pegawai DKP ditemukan berusaha mengganti pakaian dinasnya agar tidak ketahuan pegawai pemerintah) Negosiasi ditolak dan semua delapan nelayan dan lima bot serta tiga pegawai DKP digelandang ke Jeti Jabatan Laut Tanjung Pengelih Malaysia. Ketiga pegawai DKP dikenakan pasal penculikan oleh polisi Malaysia (Seksi 363 Kanun Keseksaan, semacam KUHP Malaysia).

Pada 14 Agustus 2010, sebuah laporan Polisi dibuat oleh adik salah seorang nelayan yang ditahan menyatakan bahwa dia menerima pesan singkat (SMS) dari No +6281270228267 (SImPati Indonesia!) yang tertulis “Tolong kirim RM1,000 Untuk taikong Melayu untuk tiga orang Cina RM 2,500, jadi semua RM 3,500. Kirim lewat western union atas nama Harun No KTP 2171071708659006, Alamat: Tanjung Piayu sei Beduk, Batam. Ok?.”

Tanggal 16 Agustus 2010, lima orang dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia datang ke Kantor Polisi Johor untuk merundingkan pembebasan tiga pegawai DKP.

Tanggal 17 Agustus 2010, pukul 9.20 pagi waktu Malaysia, Kepala Polisi Daerah Kota Tinggi menyerahkan tiga pegawai DKP kepada Jonas L. Tobing, wakil Konsulat Republik Indonesia. Kemudian Malaysia mengirim Nota Protes Diplomatik ke atas tindak penahanan 7 nelayan Malaysia oleh bot Dolphin 015 milik DKP. Disebutkan sejak 2005 hingga Agustus 2010, terdapat 12 kasus pelanggaran perairan Malaysia. Nelayan yang menangkap ikan dalam perairan Malaysia kerap menjadi obyek pemerasan. Diminta membayar sejumlah uang untuk membebaskan nelayan yang ditahan.

Kalau benar fakta-fakta diatas, alangkah mengerikan dan memalukan. Tidak heran Menlu Natalegawa dan Pemerintah pusing tujuh keliling. Kenapa? Kalau Indonesia mau bersengketa lagi ke Mahkamah Internasional, jangan-jangan kalah lagi seperti kasus Sipadan Ligitan. Apakah kita punya Peta yang bisa mengalahkan Peta Malaysia 1979. (Sejauh ini Indonesia konon punya peta, tapi tahunnya 2009!). Apakah pulau-pulau terluar kita ada penghuni WNI. Apalagi klaim Malaysia untuk pulau Karang Tengah (Middle Rock) sudah diakui Mahkamah. Bagaimana caranya memenuhi tuntutan rakyat yang geram minta Malaysia minta maaf sedangkan pegawai DKP yang melanggar wilayah Malaysia. Bahkan ada disebut pemerasan. Mentalitas pegawai semacam ini tidak aneh di negeri kita. Bulan September nanti ada pertemuan RI Malaysia di Kinabalu membicarakan perbatasan. Dijamin Indonesia tidak akan banyak menuntut, dan Malaysia akan siap ke Mahkamah Internasional.

Mau perang.? Nanti dulu, kawan, tabung gas saja sampai sekarang tak berhenti meledak.

Mau bicara 300 an WNI yang mau dihukum mati di Malaysia? Media kita tidak mengungkapkan bahwa kebanyakan kasusnya narkoba! Selainnya mungkin masalah imigran gelap. Dalam hubungan diplomasi Internasional Negara lain boleh menuntut sama kalau kita memperlakukan sama. Kalau kita tidak mau hukuman mati kepada WNI penjahat Narkoba, kita juga jangan menghukum mati warga Malaysia. (Yang lucu, Dubes Dai Bachtiar terkejut menerima laporan adanya ancaman pidana mati kepada ratusan WNI. Tentu karna dia berpikir pengadilan Malaysia memberi laporan setiap bulan kepada KBRI, bukan KBRI yang mengupdate status WNI di Pengadilan).

Untuk membuktikan bangsa kita bukan orang bodoh seperti dikatakan sopir taksi di bandara Kuala Lumpur, maka kita harus mengirim tenaga kerja level Direktur. Paling tidak kirim manager banyak-banyak. Kirim juga ratusan professor doctor untuk mengajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengusaha kita investasi di rumah sakit Malaysia, janganlah kita cuma kirim pasien saja berobat ke Penang. Pertamina buka pompa-pompa bensin di Kuala Lumpur, jangan kalah sama Petronas. Produser animasi, kirimlah karya ke Disney Channel, biar ditayangkan seperti Upin dan Ipin. Soal perang ? Lupakan sajalah. .. termasuk Manohara.

Iklan