SUDAH dua kali saya menyatakan dalam tulisan sebelumnya bahwa saya tak tertarik untuk berwacana mengenai ”kemerdekaan jaksa agung nonkabinet” yang dilontarkan Denny Indrayana.

Wacana itu, baik langsung maupun tidak, diangkat Denny ke permukaan dengan bumbu-bumbu ”paradigma lama” dan ”paradigma baru” kejaksaan debatyang pada ujung-ujungnya hanya untuk menutupi kesalahan dan kelalaian Pemerintah SBY dalam pemberhentian dan Hendarman Supandji sebagai jaksa agung. Denny mengetengahkan persoalan sah atau tidak sahnya Hendarman dengan rumusan-rumusan teoretis ilmu hukum, seakan menggambarkan rumitnya masalah yang dihadapi.

Padahal, masalahnya sederhana saja.Hendarman diangkat sebagai Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dengan kedudukan setingkat menteri negara menggantikan Abdulrahman Saleh. Jelas ini dirumuskan dalam Keppres No 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007. KIB itu sendiri masa baktinya adalah 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2009. Denny ingin mengecilkan persoalan keabsahan Hendarman ini hanya persoalan administratif belaka sehingga masalahnya tidak begitu penting.

Saya berpendapat sebaliknya kewenangan yang dimiliki jaksa agung tidaklah main-main karena menyangkut hak-hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.Jaksa agung berwenang menyatakan orang menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana khusus yang menjadi kewenangannya,berwenang menyidik,menuntut,menahan, dan mencekal seseorang. Dengan kewenangan sebesar itu, faktor keabsahannya untuk bertindak menjadi sangat penting dan mendasar.

Kalaumemangdiatidaksah,mengapa kita harus tunduk, taat,dan patuh pada segala tindakan dan keputusan yang dilakukannya? Pokok masalah seperti di atas tampaknya tidak mendapat tempat yang wajar dalam pikiran Denny.Jabatan Hendarman adalah sah.Ketika saya mempersoalkan isi Keppres No 31/P Tahun 2007,Denny berargumen, Presiden tidak memberhentikan Hendarman dan tidak mengangkatnya kembali karena lebih sesuai dengan ”paradigma baru”kejaksaan yang merdeka dan nonkabinet. Argumen ini lebih banyak khayal daripada fakta.

Buya Hamka pernah menulis buku judulnya Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao yang mengkritik buku karya Parlindungan. Denny Indrayana pun lebih kurang serupa, mencampur-adukkan antara khayal dan kenyataan. Kalau dalam tulisan kemarin dia mencoba menjadi juru tafsir apa yang ada di kepala SBY, yang entah ada entah tidak, kini dia mengakui dua paradigma yang dikontraskannya itu adalah refleksi pemikirannya sendiri.

Saya tidak tahu apakah Denny ambil peran dalam pembuatan draf Keppres No 183/M Tahun 2009 tentang pembentukan KIB II sehingga pikirannya terefleksikan ke sana. Ataukah dia sekadar ingin memberikan legitimasi secara post-pactum terhadap keppres tersebut dengan argumen pseudo-akademis tentang ”paradigma baru” kejaksaan dan ”kemerdekaan jaksa agung nonkabinet”, wallahu a’lam.

Bahwa sebagai sebuah pemikiran, adanya jaksa agung yang memiliki kemerdekaan dan berada di luar kabinet adalah gagasan yang bagus-bagus saja sebagai wacana. Namun hukum positif yang berlaku yang mengatur kejaksaan itu ialah UU No 16 Tahun 2004, yang sayangnya tidaklah menganut ”paradigma baru”atau jaksa agung yang merdeka di luar kabinet seperti dibayangkan Denny Indrayana.

Keppres No 187/M Tahun 2004 dan Keppres No 31/P Tahun 2007 disusun dengan berpedoman pada UU No 16 Tahun 2004 dan konvensi ketatanegaraan yang telah berlangsung sejak 1959.Konvensi ini pula yang melatarbelakangi rumusan Pasal 19 dan 22 undang-undang tersebut, yang tidak secara eksplisit mengatur berapa lamakah masa jabatan jaksa agung itu. Presiden yang berwenang mengangkat jaksa agung itu tidak dapat membuat keputusan berdasarkan wacana yang baru ada di dalam kepala seorang staf khususnya yang bernama Denny Indrayana.

Karena sumpah jabatan Presiden menyatakan akan menjalankan UUD, undang-undang, dan peraturanperaturannya dengan seluruslurusnya. Alanglah sakti mandragunanya Denny Indrayana ini kalau sampai Presiden SBY mengambil suatu keputusan yang menyimpang dari undang-undang dan berpegang pada wacana yang baru ada di kepala staf khususnya.Konsiderans huruf a UU No 16 Tahun 2004 itu mengatakan bahwa kejaksaan ”termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945”.

Konsiderans huruf b mengatakan ”bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh pihak mana pun”. Penegasan bahwa kejaksaan adalah ”lembaga pemerintahan” kemudian dirumuskan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan.Bahwa kejaksaan ”harus bebas dari pengaruh pihak mana pun” saya sependapat saja walau kedudukan kejaksaan tetap sebagai ”lembaga pemerintahan”.

Tapi ini tidaklah bermakna jika lembaga itu berada di luar kabinet––seperti kedudukan Hendarman sekarang yang ada di benak Denny––lembaga itu akan bebas dari pengaruh pemerintah. Toh, dari dulu sampai sekarang Hendarman selalu hadir di sidang kabinet dan setiap saat dia bisa dipanggil menghadap oleh Presiden SBY,baik ke Istana maupun ke Cikeas. Jadi argumen Denny,jaksa agung akan menjadi merdeka bebas dari pengaruh presiden,karena kini ”nonkabinet”, tidak ada maknanya sama sekali.

Saya berpendapat bahwa kejaksaan bisa berada di dalam maupun di luar kabinet adalah dalam konteks pelaksanaan UU No 16 Tahun 2004 setelah berlakunya UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Wacana kemerdekaan jaksa agung nonkabinet yang didengung-dengungkan Denny tidak ada artinya selama UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan belum diubah. Jadi argumen Denny ”kemerdekaan jaksa agung nonkabinet” adalah argumen banci dan mengada-ada.

Argumen itu tidak lebih daripada sekadar membuat masalah menjadi rumit, tetapi hakikatnya tak lebih hanya ingin menutupi kesalahan,kelalaian atau ”kecerobohan”dalam menyusun Keppres No 83 dan No 84/M Tahun 2009 saja. Kalau ingin menempatkan adanya jaksa agung yang merdeka di luar kabinet,pertanyaan mendasar yang harus dijawab lebih dulu, apakah kejaksaan itu terletak dalam ranah ”organ kekuasaan kehakiman” ataukah dalam ranah ”organ kekuasaan pemerintahan”? Bab IX UUD 1945,Bab tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal-pasalnya hanya mengatur badan-badan peradilan.

Sementara ”badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang” (Pasal 24 ayat 3 UUD 1945). Seperti kita ketahui, jaksa tidak semata-mata berfungsi sebagai penuntut di muka pengadilan, tetapi berbagai UU memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menyidik perkara-perkara tertentu. Sama halnya seperti polisi,apakah kewenangan menyidik yang ada pada polisi menempatkan polisi dalam organ kekuasaan kehakiman? Sementara kewenangan polisi bukan semata-mata menyidik perkara.

Di manakah letaknya kewenangan menyidik, polisi atau jaksa,apakah dalam ranah kekuasaan pemerintahan ataukah ranah kekuasaan kehakiman? Ini semua masih wacana. Kalau memang harus ditafsirkan dia berada dalam ”organ kekuasaan kehakiman”, kita harus berani menerima kewenangan jaksa hanya sebagai penuntut umum (public prosecutor). Dengan demikian, kewenangan menyidik harus dikeluarkan dari kewenangan jaksa. Inilah semangat KUHAP dulu.

Jadi, sekali lagi, ini semua baru wacana. Apa yang baru merupakan wacana dalam pikiran Denny Indrayana belumlah otomatis berlaku, apalagi dipedomani oleh Presiden SBY dalam membubarkan KIB I dan membentuk KIB II. Kalau mau benar-benar ”merdeka” lepas dari organ pemerintahan, UU No 16 Tahun 2004 harus mengalami revisi, baik dalam konsiderans maupun dalam pasal-pasalnya, yang menegaskan bahwa kejaksaan bukan lagi lembaga pemerintahan, melainkan lembaga kehakiman yang merdeka.

Prosedur pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung juga tidak bisa lagi menjadi kewenangan presiden semata, melainkan harus mengikuti pola rekrutmen seperti hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks inilah baru wacana Denny Indrayana itu berlaku dan menjadi relevan ketika membandingkan kedudukan jaksa agung dengan panglima TNI dan kepala Polri dalam kaitannya dengan kabinet.

Namun,jika kejaksaan ditempatkan dalam ranah organ kekuasaan kehakiman, perbandingan itu menjadi tidak relevan. Tanpa semua proses perubahan ini, Denny Indrayana hanya mencampuradukkan antara fakta dan khayal, seperti kisah Tuanku Rao yang dikritik Buya Hamka. Kalau saya kembali pada persoalan pokok yang saya lontarkan tentang sah tidaknya kedudukan Hendarman Supandji setelah 20 Oktober 2009, pembelaan Denny atas kesahan itu haruslah didasarkan kepada dokumen-dokumen hukum yang menjadi hukum positif sekarang.

Tidak bisa bertindak sesuatu atau membela sesuatu didasarkan pada wacana yang baru ada di alam pikiran. Cara berpikir dan bertindak Denny Indrayana ini mengandung corak otoriter.Penguasa akan mengambil kebijakan bukan berdasar pada hukum yang berlaku, tetapi pada kehendak sendiri––saenake dewe bahasa Jawanya––yang dibungkus-bungkus dengan berbagai argumen dan dilontarkan dalam wacana.

Cara berpikir seperti di atas bertolak belakang dengan asas negara hukum dan kepastian hukum.Apakah begitu caranya Denny menasihati dan memberikan masukan kepada Presiden SBY? Atau SBY memang telah keliru dalam mengambil langkah dalam ihwal pengangkatan dan pemberhentian Hendarman ini? Hatta Rajasa yang saya tanya soal ini mengatakan dia tidak tahu-menahu soal Keppres No 183 dan 184/P Tahun 2009.Keppres itu disiapkan Pak Sudi (Sekretaris Kabinet waktu itu), katanya kepada saya melalui telepon dari Nigeria.

Semua orang di lingkaran Istana tampak bereaksi membela keabsahan Hendarman setelah saya melakukan serangan. Jauh sebelum ini, ketika Komisi III DPR mempersoalkan keabsahan itu, tidak ada reaksi dari kalangan Istana. Bahkan wartawan Rakyat Merdeka bertanya kepada saya, sayang jawaban saya hanya sepotong.Jawaban sepotong itu rupanya dianggap menguntungkan Istana sebagaimana tersirat dalam pernyataan Mensesneg Sudi Silalahi dan Denny sendiri. Karena itu, mereka tidak bereaksi ketika Komisi III DPR mempersoalkannya.

Awal jawaban saya kepada Rakyat Merdeka ialah, keabsahan itu harus dilihat dalam konteksnya, yakni harus dilihat apakah Hendarman ketika diangkat keppresnya menyebutkan dia menjadi anggota kabinet atau tidak? Kalimat ini tidak dimuat Rakyat Merdeka. Kalau tidak, dalam makna dia bukan anggota kabinet, maka kedudukan Hendarman tetap sah selama keppresnya belum dicabut. Bahkan,meskipun bukan SBY presidennya. Saya telah mengklarifikasi jawaban saya itu.

Mau percaya mau tidak, terserah saja. Denny membantah dia pernah menuding SBY ihwal ketidaksahan pemberhentian Hendarman karena ”melanggar Undang-Undang No 16 Tahun 2004”. Bahwa belakangan Denny mengatakan dia tidak pernah berpendapat begitu dan saya salah menyimpulkan, ya terserah saja.Apakah perbuatan yang ”melanggar undang-undang” bukan sama artinya ”dengan tidak sah”, ya hanya formulasi kata-kata saja.

Saya memang mengakui bahwa serangan saya terhadap legalitas Hendarman saya lakukan setelah dinyatakan menjadi tersangka korupsi sisminbakum. Berulang kali Denny menegaskan hal ini.Tidak apa-apa, karena kalau Hendarman tidak menyatakan tersangka, urusan sah atau tidak sahnya Hendarman tidaklah langsung berkaitan dengan saya. Palingpaling itu sekadar wacana akademis belaka yang tak akan banyak menyita perhatian publik.Tanpa dia menyatakan saya sebagai tersangka, saya juga tidak mempunyai legal standinguntuk memohon perkara di Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan saya adalah, apakah segala wacana yang dilontarkan Denny dikemukakan sebelum adanya serangan saya terhadap Hendarman? Toh wacana seperti itu tak pernah ada juga sebelumnya. Karena itu, apa yang dikemukakan Denny bernada defensif dan kadang juga bersifat ofensif, sesuai kepentingannya sendiri dan kepentingan Presiden SBY serta pejabat di lingkaran Istana yang perlu mendapat pembelaan dari dirinya.(*)

sumber : seputar-indonesia.com Friday, 23 July 2010
sebelumnya –> ‘Kemerdekaan Jaksa Agung Non Kabinet’

Iklan