SAYA kembali membaca dengan senyum gembira tanggapan bersemangat dari Profesor Yusril Ihza Mahendra berjudul ”Argumen yang Bukan-Bukan Denny Indrayana” (Seputar Indonesia, 21 Juli 2010).

Untuk memungkasi diskusi ini izinkan saya menyampaikan tanggapan balik. Harap closing statement ini dibaca sebagai satu kesatuan argumen tak terpisahkan, yang pembukaannya adalah kolom saya, ”Jaksa Agung Nonkabinet”, serta argumen utamanya ada dalam kolom yang berjudul ”Kemerdekaan Jaksa Agung”. Sebagai argumen penutup, sengaja saya memberi judul ”Kemerdekaan Jaksa Agung Nonkabinet”.

Pilihan judul itu saya lakukan untuk mengukuhkan bahwa persoalannya memang bukan semata masalah teknis-administratif keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji, sebagaimana yang selalu diangkat Yusril,namun berpangkal tolak dari perbedaan mendasar melihat posisi kejaksaan— termasuk jaksa agung— dalam sistem ketatanegaraan kita.

Pilar utama argumen saya: ”Setelah Perubahan UUD 1945 dan berlakunya UU Kejaksaan yang baru Nomor 16 Tahun 2004, dikuatkan dengan UU Kementerian Negara,kejaksaan adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Karenanya, jaksa agung tidak boleh lagi menjadi anggota kabinet,” ”sehingga prinsip kemerdekaan yang ditegaskan konstitusi dan UU Kejaksaan bebas dari pengaruh pemerintah atau kekuasaan lain dapat konsisten dijalankan.”

Sedangkan Yusril masih berpendapat: tidak ada salahnya jaksa agung menjadi anggota kabinet. Pendapat semacam itulah yang kemudian mendasari pandangan Yusril selanjutnya hingga soal keabsahan Hendarman Supandji. Bagi Yusril, karena jaksa agung adalah bagian dari kabinet, maka pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, hingga masa jabatannya pun harus sama dengan kabinet.

Pendapat Yusril yang memasukkan jaksa agung ke dalam kabinet dan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan fungsi kejaksaan itulah yang saya tolak.Penolakan demikian bukan semata berdasarkan argumentasi akademis pribadi, namun dalam ungkapan Yusril, ”Berdasarkan pada kedudukan kejaksaan dalam kaidah hukum positif yang berlaku sekarang.”

Karena UU Kejaksaan memang dengan tegas menjamin kemerdekaan kejaksaan, salah satunya karena mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang kemerdekaannya dijamin oleh UUD 1945,utamanya setelah perubahan konstitusi. Yusril selalu mengatakan persoalan inti yang dia persoalkan adalah keabsahan Hendarman, dan menafikan kaitannya dengan paradigma kemerdekaan kejaksaan agung nonkabinet.Saya justru melihatnya sangat terkait.

Bagi saya, karena jaksa agung adalah bagian tak terpisahkan dari institusi kejaksaan yang merdeka, bukan anggota kabinet,maka tidak harus pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, hingga masa jabatan jaksa agung bersamaan dengan anggota kabinet. Itulah sebabnya,dalam tulisan sebelumnya saya mencontohkan masalah administrasi pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, jaksa agung adalah sama dengan panglima TNI dan kepala Polri, yang tidak harus bersamaan dengan anggota kabinet.

Saya menyadari bahwa mekanisme rekrutmen dan pemberhentian jaksa agung yang hanya dimonopoli presiden, berbeda dengan panglima TNI dan kepala Polri yang melibatkan DPR. Namun, bagi saya ketiganya samasama bukan anggota kabinet. Itu sebabnya pula dasar hukumnya pun berbeda.Kabinet diatur dalam UU Kementerian Negara; panglima TNI ada dalam UU TNI,kepala Polri ada dalam UU Kepolisian, dan jaksa agung ada dalam UU Kejaksaan.

Memasukkan jaksa agung dalam kabinet inilah yang saya tolak dan coba saya luruskan ketika sejak akhir 2008 saya berkesempatan membantu Presiden SBY sebagai staf khusus.Dari awal prinsip dasar kemerdekaan kejaksaan itulah yang ingin saya tegaskan, dan enggan menyoal detail teknisadministratif, meskipun dalam hal keabsahan Hendarman tetap dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

Tetapi karena Yusril lebih tertarik mendiskusikan masalah teknis-administrasi itu,maka izinkanlah saya memaparkan penjelasan sebagai berikut. Perlu dimengerti, ketika kita mendiskusikan kabinet setelah UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, ada empat keputusan presiden yang harus dipelajari: Keppres No 187/M Tahun 2004 yang membentuk KIB Pertama; Keppres No 31/P Tahun 2007 yang mereshuffle kabinet dan menjadi dasar pengangkatan Hendarman Supandji; Keppres No 83/P Tahun 2009 yang membubarkan KIB Pertama; dan Keppres No 84/P Tahun 2009 yang membentuk KIB Kedua.

Menurut saya memang ada kekeliruan ketika Keppres No 187/M Tahun 2004 dan Keppres No 31/P Tahun 2007 masih memasukkan jaksa agung sebagai bagian dari kabinet.Kekeliruan itu sedikit banyak dipengaruhi cara berpikir Yusril yang menurut pengakuannya ikut menyusun struktur kabinet dan memang berpendapat jaksa agung adalah anggota kabinet. Itulah sebabnya, sejak Keppres No 83/P Tahun 2009 dan Keppres No 84/P Tahun 2009, kami mengoreksi kekeliruan tersebut.

Keppres No 83/P memang membubarkan KIB Pertama, namun fungsinya tidak hanya itu. Keppres tersebut juga telah menjalankan tugas untuk memisahkan jaksa agung dari kabinet. Di dalamnya, meski KIB Pertama dibubarkan, namun jaksa agung tidak diberhentikan. Dengan Keppres No 83/P,secara administratif jaksa agung telah resmi dipisahkan dari keanggotaan kabinet.Dalam Keppres No 83/P, satu per satu nama menteri KIB Pertama disebutkan.

Semuanya ada 29 menteri yang namanya disebut dan diberhentikan dengan hormat, dari Widodo AS hingga terakhir Adhyaksa Dault.Namun, Presiden SBY, dengan sadar tidak menyebutkan pemberhentian Hendarman Supandji dalam keppres tersebut. Artinya jelas, Hendarman Supandji memang belum diberhentikan sebagai jaksa agung.

Yusril mengatakan, seharusnya Hendarman Supandji diberhentikan dulu dengan keppres,lalu diterbitkan keppres baru untuk mengangkatnya sebagai jaksa agung. Pendapat Yusril itu hanya salah satu cara. Ada cara lain: dengan tidak mengeluarkan keppres pemberhentian. Karena dengan demikian, secara administratif, Keppres No 31/P—utamanya untuk bagian yang mengangkat Hendarman Supandji selaku jaksa agung—masih berlaku.

Alasannya, hukum administrasi hanya mengenal dua kondisi tidak berlakunya suatu keppres: pertama, adanya keppres baru yang mencabut keppres lama; dan kedua, masa berlaku keppres tersebut dengan jelas disebutkan, dan telah terlampaui. Kedua kondisi tersebut tidak terjadi pada keppres pengangkatan Hendarman.

Hingga sekarang keppres pengangkatan Hendarman selaku jaksa agung belum dicabut dengan keppres mana pun; dan di dalam keppres pengangkatan Hendarman tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit hingga kapan batas waktu berlakunya. Yusril pasti berpendapat, karena Hendarman diangkat sebagai bagian dari KIB Pertama, maka masa berlaku keppresnya pun berakhir ketika KIB Pertama dibubarkan.

Pendapat demikian, sekali lagi saya tolak, dengan argumentasi yang sama. Saya ingin konsisten memisahkan jaksa agung dari keanggotaan kabinet, dan karenanya pengangkatan, pelantikan, pemberhentian hingga masa jabatannya pun tidak harus bersamaan dengan kabinet.

Apalagi, bukan hanya Keppres pembubaran KIB Pertama, yang dengan sadar dirancang tidak memberhentikan Hendarman, lebih jauh pemisahan jaksa agung dari kabinet juga dikuatkan dengan keppres pembentukan KIB Kedua,yang dengan jelas tidak memasukkan jaksa agung ke dalamnya.

Usulan Yusril untuk memberhentikan jaksa agung bersamaan dengan pembubaran KIB Pertama, dan pengangkatan dan pelantikannya kembali bersamaan dengan KIB Kedua memang sengaja saya tolak.Alasannya masih sama, saya ingin mengirimkan pesan tegas bahwa jaksa agung bukanlah anggota kabinet.

Saat ini pesan itu harusnya nyaring terbaca, karena berkali-kali dikumandangkan: pertama, jaksa agung sudah dipisahkan dari kabinet, karena keppres pembubaran KIB Pertama dengan sengaja tidak memberhentikan jaksa agung; kedua, keppres pembentukan KIB Kedua dengan tegas tidak memasukkan jaksa agung sebagai bagian dari kabinet; ketiga, pelantikan kabinet pun tidak lagi harus bersamaan dengan jaksa agung; dan keempat, masa jabatan jaksa agung pun tidak lagi harus sama dengan kabinet.

Sebenarnya, sebelum menjadi tersangka kasus dugaan korupsi sisminbakum, pendapatYusril tentang keabsahan jaksa agung amat sejalan dengan pemikiran saya di atas. Dengan tegas dia mengatakan,” Selama keppresnya belum dicabut, maka Hendarman Supandji akan tetap duduk sebagai jaksa agung.” Lebih jauh Yusril mengatakan, ”Andaikata bukan SBY presidennya pun, sepanjang keppres pencabutan sebagai jaksa agung belum terbit, maka Hendarman Supandji tetap sah.”

Artinya,dengan tidak mengaitkan keppres Hendarman dengan kepresidenan SBY, berarti Yusril dengan jelas memisahkan posisi jaksa agung dengan kabinet. Karena suatu kabinet tentu harus demisioner dan berganti dengan yang baru ketika masa kepresidenan berakhir. Yusril bisa saja mengatakan bahwa ia meralat pendapatnya.

Tetapi sebenarnya yang dilakukan tidaklah sekadar ralat, tapi perubahan total pendapat: pertama, dari semula menyatakan Hendarman sah selaku jaksa agung, berubah total menjadi tidak sah; kedua, dari semula menyatakan keppres pengangkatan Hendarman masih berlaku selama belum dicabut, berubah total menjadi keppres pengangkatan Hendarman sudah tidak berlaku, meskipun belum dicabut; ketiga, dari semula masa kepresidenan tidak penting, bahkan jika bukan SBY sekalipun presidennya,

Hendarman tetap sah sebagai jaksa agung, berubah drastis menjadi masa kepresidenan penting. Dalam konteks ini saya amat sependapat dengan Yusril, ”Kejujuran dan konsistensi dalam membangun argumen sangatlah penting kalau kita tak ingin dikatakan sekadar mengada-ada saja.”Terkait dengan pesan kejujuran itu, saya mengapresiasi pengakuan jujur Yusril: ”Saya tidak menafikan bahwa serangan saya tentang keilegalan Hendarman memang terkait dengan kepentingan saya setelah saya dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi”.

Akhirnya, karena ini adalah closing statement saya dalam mengulas kemerdekaan jaksa agung nonkabinet, pada tempatnya saya menyampaikan terima kasih kepada Profesor Yusril Ihza Mahendra yang berkenan menjawab diskusi yang saya tawarkan. Dari saya niat tulisan ini, tidak lain dan tidak bukan,hanyalah untuk terus belajar dan membangun budaya diskusi yang mencerdaskan,

dengan tetap menjunjung etika diskusi— di antaranya dengan lebih mematahkan argumentasi dan tidak menyerang secara pribadi. Karenanya, jika ada kata dalam tulisan saya yang dirasa tidak pas oleh Profesor Yusril, atau majelis pembaca yang budiman, saya memohon maaf yang setulustulusnya. Sekali lagi, lawan dalam berdebat adalah kawan dalam berpikir.(*)

Sumber Koran Seputar Indonesia, seputarindonesia.com,Thursday, 22 July 2010

baca selanjutnya : Antara fakta dan khayal Denny Indrayana

Iklan