TULISAN Denny Indrayana ”Kemerdekaan Jaksa Agung”yang dimuat harian Seputar Indonesia (20/7) sebagiannya telah keluar dari konteks permasalahan yang saya kemukakan, yakni apakah Hendarman Supandji sah atau tidak sah menduduki jabatan Jaksa Agung setelah tanggal 20 Oktober 1999?

Untuk itu,saya mengemukakan berbagai argumen yuridis dan historis mengenai pokok masalah, berdasarkan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku sekarang. Kalau tiba-tiba masalahnya kemudian bergeser pada apa yang disebut Denny sebagai ”paradigma baru” kejaksaan, saya menganggap hal itu adalah wacana akademis tentang sesuatu yang ada dalam pikiran para akademisi,bukan suatu realitas dalam hukum positif yang ada.Antara alam pikiran dengan alam kenyataan bisa saja terdapat perbedaan dan jurang yang lebar.

Suatu fakta yang tak terbantahkan ialah Denny tampil berulang kali dalam wacana Jaksa Agung sekarang ini, yaitu dalam konteks menanggapi serangan saya bahwa Hendarman Supandji adalah Jaksa Agung ilegal. Secara kronologis dia berbicara dan menulis setelah Mensesneg Sudi Silalahi menyanggah serangan saya tentang keilegalan Hendarman.

Menjadi tidak relevan jika kemudian itu melarikan pokok perdebatan pada wacana tentang ”paradigma baru kejaksaan”, yakni menempatkan institusi kejaksaan sebagai lembaga independen di luar lembaga pemerintahan, yang di dalam literatur ilmu hukum sebenarnya juga bukanlah perkara yang baru seperti anggapan Denny.

Saya tidak menafikan bahwa serangan saya tentang keilegalan Hendarman memang terkait dengan kepentingan saya setelah saya dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi.Saya telah menelaah KUHAP dan UU Kejaksaan serta berbagai peraturan pelaksana, termasuk juklak dan juknis penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Agung. Dari telaah ini,saya mendapati fakta bahwa pada level Kejaksaan Agung,yang berwenang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam perkara korupsi bukanlah penyidik, tetapi Jaksa Agung.

Setelah ditetapkan, surat perintah penyidikan dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Setelah itu, barulah Direktur Penyidikan melayangkan surat panggilan kepada tersangka untuk hadir dan diperiksa. Orang yang mengatakan saya mengada-ada menyerang Jaksa Agung, padahal kewenangan menetapkan tersangka adalah kewenangan penyidik, adalah keliru.

Bacaan mereka terbatas pada KUHAP tanpa menelaah dengan saksama, bagaimana penyidik bekerja dalam tataran birokrasi Kejaksaan Agung. Kalau semua penyidik di Kejaksaan Agung dengan otoritasnya sendiri berwenang menyatakan seseorang menjadi tersangka, kemudian memanggil, mencekal, memeriksa,dan menahannya,saya justru sangat bersyukur.

Kalau ada penyidik seumpama itu dan dia dengan inisiatifnya sendiri menyatakan Wapres Boediono dan mantan Menkeu Sri Mulyani menjadi tersangka, mencekal mereka, memeriksa, dan menahannya karena dugaan terlibat tindak pidana korupsi megaskandal Bank Century, maka saya akan bersujud syukur dan tidak usah repot-repot mempersoalkan keabsahan Jaksa Agung Hendarman. Saya pun akan ikhlas dan sukarela menjadi tersangka dalam kasus sisminbakum.

Saya ingin lihat bagaimana reaksi Presiden SBY jika ada penyidik nekat seperti itu di Kejaksaan Agung. Mungkin Mensesneg Sudi Silalahi dan Staf Khusus Presiden SBY Bidang Hukum Denny Indrayana akan bersilat lidah pula menyalahkan penyidik nekat itu dengan berbagai argumen seumpama tidak menghargai atasan, melanggar disiplin pegawai negeri, dan seterusnya.

Kalau saya, berdasarkan ilmu yang saya miliki serta berbagai dokumen yang juga saya miliki dan dapatkan,menemukan fakta bahwa Jaksa Agung yang menetapkan saya menjadi tersangka itu adalah Jaksa Agung yang tidak sah,maka adalah hak konstitusional saya untuk menolak penetapan itu serta semua tindakan yang merupakan turunannya. Benar bahwa sah tidak sahnya Hendarman harus diuji oleh pengadilan.

Sebab itulah saya telah mengajukan permohonan uji tafsir mengenai Pasal 22 ayat (1) huruf d UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dihadapkan dengan Pasal 1 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 45, biar nanti Mahkamah Konstitusi yang memberi keputusan. Berulang kali Denny dengan bahasa sinis mengolok-olok sikap saya yang mempersoal kan keabsahan Hendarman itu seolah-olah saya mempersoalkannya karena saya ingin mengelak dari suatu tanggung jawab dan menghindar untuk diperiksa dalam tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada saya.

Adalah hak saya dan hak setiap orang untuk mempersoalkannya kalau dia merasa dirugikan.Tanpa adanya kerugian konstitusional seumpama itu, seseorang juga tidak dapat mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Dalam tataran konteks permasalahan yang saya hadapi dan kemukakan, wacana apakah kejaksaan itu ”seharusnya”independen dari lembaga pemerintahan atau merupakan bagian daripadanya, saya anggap hanyalah diskursus akademis belaka.

Paradigma ”baru” atau ”lama”tentang kejaksaan tidak ada urusannya dengan pokok masalah karena argumen yang saya bangun adalah didasarkan pada UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sementara UU ini disusun setelah seluruh proses amendemen UUD 1945 selesai. Terlalu mengada-ada dan memutarbalikkan fakta jika Denny mengatakan bahwa argumen saya tentang kejaksaan adalah ”dengan dasar hukum dan paradigma lama yang otoritarian, yaitu UUD 1945 sebelum perubahan dan UU Kejaksaan yang lama No 5 Tahun 1991”.

Argumen Denny tentang ”kemerdekaan jaksa Agung nonkabinet” adalah argumen akademis yang ada dalam alam pikirannya sendiri,bukan argumen yang didasarkan pada kedudukan kejaksaan dalam kaidah hukum positif yang berlaku sekarang. Boleh saja dia mengembangkan wacana seperti itu, tetapi wacana ini tidak lebih daripada sekadar ingin membelokkan pokok persoalan yang saya kemukakan, apakah Hendarman Supandji sah atau tidak sebagai Jaksa Agung sesudah tanggal 20 Oktober 2009?

Denny tampak ingin berpura-pura seolah-olah dia seorang akademisi murni,dengan mengundang orang terlibat ke dalam sebuah wacana. Padahal ujung-ujungnya hanya ingin bertindak menjadi legitimator langkah Presiden SBY yang keliru dalam ihwal pengangkatan dan pemberhentian Hendarman. Sedari awal posisi saya adalah jelas,saya adalah dinyatakan sebagai tersangka oleh Jaksa Agung yang saya anggap tidak sah.

Saya melawan, tetapi saya menggunakan argumen-argumen akademis sebagai senjata perlawanan. Saya tidak sedang berwacana dengan ”paradigma lama” atau ”paradigma baru” yang diembuskan Denny Indrayana. Kalaupun saya mengatakan bahwa Presiden dapat saja menempatkan Jaksa Agung menjadi bagian dari kabinet atau berada di luarnya, pembicaraan itu berada dalam konteks sah atau tidaknya Hendarman menjadi Jaksa Agung sekarang ini, dihubungkan dengan UU Kejaksaan, UU Kementerian Negara, dan konvensi ketatanegaraan yang telah berlangsung sejak lama.

Sekarang saya tidak ada kepentingan apa pun untuk terlibat dalam wacana ”kemerdekaan jaksa agung”yang dikemukakan Denny, yang seolah-olah bertindak sebagai akademisi murni itu. Fokus perhatian saya adalah apakah Hendarman sah atau tidak menjadi Jaksa Agung sekarang ini.

Argumen selebihnya yang dikemukakan Denny bahwa ”pilihan Presiden yang tidak memberhentikan Jaksa Agung Hendarman Supandji saat membubarkan KIB I ataupun tidak mengangkat dan melantik Jaksa Agung saat membentuk KIB II justru merupakan sikap konsisten dan penghormatan Presiden SBY kepada kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka” telah mengungkapkan secara jelas kedudukan dirinya.

Denny ingin menempatkan dirinya sebagai mufassir atau juru tafsir untuk menjelaskan apa mungkin ada atau mungkin juga sesungguhnya tidak ada dalam kepala Presiden SBY,tetapi khayalan Denny semata-mata.Semua orang tahu bahwa SBY bukanlah ahli dalam masalah teoretis hukum seperti ini. Bertahun-tahun saya bersamasama dengan beliau, jauh sebelum Denny ditarik dari UGM menjadi staf khususnya.

Akhirnya argumen Denny dengan wacana bukan-bukan yang diciptakannya sendiri itu terjebak dalam kontradiksi. Satu hal yang amat terang-benderang dari kutipan tulisan Denny di atas ialah: kalau Hendarman tidak diberhentikan dan tidak diangkat kembali seperti tafsir Denny atas pikiran Presiden SBY itu, maka satu-satunya besluit––istilah kunonya––atau keppres pengangkatannya tidak lain tidak bukan adalah Keppres 31/P Tahun 2007 yang nyata-nyata menempatkan Hendarman sebagai Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu (Jilid I) dengan kedudukan pejabat setingkat menteri negara.

Ini berarti Presiden SBY sesungguhnya adalah penganut ”paradigma lama”seperti yang dituduhkan Denny kepada saya.Kejujuran dan konsistensi dalam membangun argumen sangatlah penting kalau kita tak ingin dikatakan sekadar mengada-ada saja. Kalau sudah begini ceritanya, siapa sebenarnya yang menyerang atau membalas serangan dengan jurus dewa mabuk? Wallahu a’lam bissawwab. (*)

sumber : seputarindonesia.com Wednesday, 21 July 2010

bersambung tanggapan Denny Indrayana “Kemerdekaan Jaksa Agung Non-kabinet”


Share/Bookmark

Iklan