ALHAMDULILLAH,Profesor Yusril Ihza Mahendra akhirnya bersedia membalas kolom “novum”saya dengan judul “Jaksa Agung Nonkabinet” (Seputar Indonesia, 17 Juli 2010).

Saya membaca dengan seksama tulisan Yusril berjudul “Kontroversi Keabsahan Hendarman” (Seputar Indonesia, 19 Juli 2010). Diskusi melalui tulisan ini, insya Allah akan lebih utuh dan sistematis, mudah dibaca dan dipahami publik, ketimbang rencana awal perdebatan melalui televisi yang tidak jarang kaya show,tapi kurang substansi karena sangat dibatasi durasi.

Dengan niat untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang argumentasi saya terkait “Kemerdekaan Jaksa Agung Nonkabinet”, izinkan saya menyampaikan tanggapan balik.Tujuannya, untuk lebih menegaskan konsep kemerdekaan kekuasaan kejaksaan serta bukan semata-mata untuk menjawab tulisan Yusril.Tidak pula hanya untuk menyoal masalah sesaat yang – entah mengapa – tiba-tiba muncul terkait keabsahan Hendarman Supandji.Apalagi, tidak pula bermaksud ikut mengalihkan perhatian dari isu utama: dugaan korupsi sisminbakum.

Setelah membaca jawaban Yusril, saya berpandangan, dasar pemikiran kami dalam memandang institusi kejaksaan – dan pimpinannya, jaksa agung – memang sangat berbeda. Saya tegas mengargumentasikan kejaksaan adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga jaksa agung bukanlah anggota kabinet. Sedangkan Yusril masih mendua, berpendapat jaksa agung dapat dijadikan anggota kabinet (eksekutif) atau dapat pula sebagai pejabat negara biasa.

Yusril mengatakan, “Presiden dapat saja mengangkat jaksa agung sebagai anggota kabinet, bisa juga tidak, tapi mengangkat jaksa agung sebagai pejabat negara biasa”. Perbedaan mendasar dalam melihat kemerdekaan kejaksaan itulah yang akan menjadi fokus pembahasan tanggapan balik ini. Kembang-kembang argumentasi lain yang disampaikan Yusril, utamanya yang tidak fokus menyerang argumen, tetapi lebih pada pribadi,tidak akan saya tanggapi.

Pandangan Yusril yang mendua itu agaknya disebabkan oleh proses transisi pemikiran yang belum tuntas. Pendapat bahwa jaksa agung merupakan bagian dari kabinet adalah benar, tetapi untuk masa yang lampau,sebelum era reformasi. Yusril benar ketika mengatakan,“ Konvensi ketatanegaraan sejak 1959 menunjukkan bahwa kejaksaan telah menjadi bagian dari organ pemerintahan.

Jaksa agung selalu diangkat sebagai anggota kabinet dengan status setingkat menteri negara.” Kita tentu tidak boleh lupa pengalaman pahit pasca-1959, dalam Demokrasi Terpimpin, dan setelahnya di masa Orde Baru, ketika kekuasaan kehakiman, termasuk jaksa agung memang kemudian dikontrol oleh presiden. Itulah masa otoritarian, di mana kekuasaan kehakiman termasuk kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif,dengan menjadikan jaksa agung sebagai anggota kabinet dan merupakan pembantu presiden.

Artinya, pendapat Yusril itu benar dengan dasar hukum dan paradigma lama yang otoritarian yaitu UUD 1945 sebelum perubahan dan UU Kejaksaan yang lama Nomor 5 Tahun 1991. Saya sendiri terus bergerak maju dalam melihat institusi kejaksaan sesuai semangat reformasi yang menjunjung tinggi kemandirian kekuasaan kehakiman (independence of the judiciary).

Pendekatan saya dalam melihat institusi kejaksaan dan jaksa agung adalah paradigma baru yang reformis,yaitu meneguhkan Indonesia sebagai negara hukum.Paradigma reformasi itu sesuai Perubahan UUD 1945 utamanya Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan,“ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Penegasan itulah yang kemudian diadopsi dalam UU Kejaksaan yang baru Nomor 16 Tahun 2004. Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya dengan tegas mengatakan bahwa kekuasaan kejaksaan adalah kekuasaan negara yang merdeka yang artinya “dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.”

Perlu ditegaskan, konsep kemerdekaan kejaksaan ini perubahan mendasar yang awalnya memang tidak diadopsi dalam UU Kejaksaan yang lama Nomor 5 Tahun 1991.Wajar di kala berlaku undangundang lama itu, jaksa agung merupakan bagian dari kabinet. Setelah berlaku UU Kejaksaan yang baru per 26 Juli 2004,sebelum pembentukan KIB I, seharusnya jaminan kemerdekaan kejaksaan dalam UU Kejaksaan yang baru tersebut ditegakkan secara konsisten dengan mengeluarkan jaksa agung dari komposisi kabinet. Selanjutnya pendapat Yusril yang mengatakan bahwa kejaksaan tidak diatur dalam UUD 1945, berbeda dengan TNI dan Polri, sekilas- lintas terkesan benar.

Tetapi, itu bukan berarti eksistensi kejaksaan tidak mempunyai dasar dalam konstitusi negara kita. Justru bagi saya aneh dan tidak konsisten karena Yusril sendiri mengatakan, “Saya sendiri yang ketika itu menjadi menteri kehakiman dan HAM yang mewakili Presiden Megawati membahas RUU Kejaksaan dengan DPR”.

Berarti beliau lupa bahwa dalam bagian menimbang UU Kejaksaan secara tegas dinyatakan,“ Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pada bagian menimbang selanjutnya ditegaskan kemerdekaan,“Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun.”

Pertanyaannya: bagaimana mungkin kewenangan penuntutan bisa bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, termasuk pemerintah, jika jaksa agung masih dimungkinkan diletakkan sebagai pembantu presiden atau anggota kabinet? Kunci utama kemerdekaan kejaksaan–– dan karenanya jaksa agung tidak dapat dijadikan anggota kabinet atau sebagai pembantu presiden––adalah karena fungsinya yang terkait kekuasaan kehakiman tersebut.

Lebih jelasnya, kejaksaan adalah termasuk dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tentang “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.” Yang jika Yusril lupa adalah bagian mengingat pertama dalam UU Kejaksaan yang ikut dirumuskannya.Lebih jauh bagian mengingat ketiga UU Kejaksaan mendasarkan pada UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang makin mengukuhkan bahwa kejaksaan dimasukkan dalam rumpun dan Bab Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 setelah perubahan.

Pertanyaannya: bagaimana mungkin sebagai bagian dari rumpun kekuasaan kehakiman yang merdeka, jaksa agung sebagai pimpinan kejaksaan masih dimungkinkan diletakkan sebagai pembantu presiden atau anggota kabinet? Berpijak pada paradigma baru reformasi kejaksaan sebagai “badan- badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman” yang merdeka,jaksa agung seharusnya tidak boleh lagi menjadi anggota kabinet.

Karena itu,menurut saya, ketika Yusril diminta Presiden SBY dan Wakil Presiden JK untuk ikut membantu menyusun struktur KIB I, bukan hanya Panglima TNI dan Kapolri yang dikeluarkan dari kabinet, melainkan juga jaksa agung– yang jaminan kemerdekaannya ada dalam UU Kejaksaan yang ikut disusun Yusril sebagai menteri kehakiman dan HAM––harus lebih prioritas dikeluarkan sebagai anggota kabinet agar konsisten dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dijamin dalam UUD 1945 setelah perubahan dan UU Kejaksaan yang baru.

Seandainya Yusril Ihza Mahendra saat itu memahami benar konsep kemerdekaan kejaksaan tersebut, tidak akan lahir keppres yang menyatukan pengangkatan dan reshuffle jaksa agung sebagai anggota kabinet. Dalam konteks memperjuangkan kemerdekaan kejaksaan itulah, saya menyoal pemberhentian Abdul Rahman Saleh. Kita sebaiknya memang jujur. Saya mengutip langsung pernyataan Yusril di harian nasional yang kemudian berubah 180 derajat terkait keabsahan Hendarman.

Sedangkan saya tidak pernah menyatakan pemberhentian Rahman tidak sah ataupun Hendarman pengangkatannya tidak sah,sebagaimana yang disimpulkan secara keliru oleh Yusril.Argumentasi utama saya adalah: alasan pemberhentian Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh sebagai bagian dari reshuffle kabinet tidak sejalan dengan semangat UU Kejaksaan yang–baik dahulu maupun sekarang– saya argumentasikan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang seharusnya merdeka.

Dengan begitu, jelaslah, pilihan kebijakan Presiden yang tidak memberhentikan Jaksa Agung Hendarman Supandji saat membubarkan KIB I ataupun tidak mengangkat dan melantik jaksa agung saat membentuk KIB II justru merupakan sikap konsisten dan penghormatan Presiden SBY kepada kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Sikap Presiden bukan hanya menimbang soal administrasi- seremonial, tetapi lebih jauh sejalan dengan semangat kemerdekaan kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman menurut konstitusi negara kita. Lalu,siapa yang Anda pilih? Paradigma lama otoritarian yang meletakkan jaksa agung sebagai bagian kabinet? Atau paradigma baru yang reformis yang menghormati kemerdekaan jaksa agung nonkabinet?

Saya memilih, menghormati amanat perubahan UUD 1945,UU Kejaksaan, termasuk pula UU Kementerian Negara yang membatasi kementerian kabinet hanya 34 orang,tidak termasuk jaksa agung, Panglima TNI, dan Kapolri. Menyangkut usulan Yusril agar jaksa agung menjadi kementerian tersendiri, selain bertentangan dengan kemerdekaan kekuasaan kejaksaan, juga bertentangan dengan UU Kementerian Negara.

UU Kementerian Negara jelas membatasi kementerian maksimal hanya tiga puluh empat. Menambah kementerian baru di luar yang telah ditentukan jelas bertentangan dengan maksud pembatasan kementerian agar tidak tambun serta mencegah kabinet hanya menjadi komoditas power sharing semata.Penjelasan UU Kementerian Negara dengan tegas mengatakan, pembatasan “jumlah kementerian adalah maksimal 34 (tiga puluh empat). Artinya, jumlah kementerian tidak dimungkinkan melebihi jumlah tersebut.”

Kesimpulannya,argumen mendasar saya adalah mendorong konsep kemerdekaan kejaksaan nonkabinet. Itulah paradigma baru yang reformis dari kejaksaan untuk meninggalkan paradigma lama otoritarian kejaksaan sebagai anggota kabinet,yang membuka ruang intervensi kekuasaan. Karena itu, saya menolak terjebak pada perdebatan yang hanya menyoal administrasi keabsahan Hendarman.

Apalagi jika dengan sengaja menggiring kita lupa atas isu utama: dugaan korupsi sisminbakum.Akhirnya, meskipun berbeda secara mendasar dalam melihat kemerdekaan jaksa agung nonkabinet,saya harus berterima kasih kepada Profesor Yusril Ihza Mahendra karena meyakini: lawan dalam berdebat adalah kawan dalam berpikir.(*)

sumber : Seputar Indonesia, 20 Juli 2010

bersambung tanggapan Yusril I.Mahendra “Argumen yang bukan-bukan Denny Indrayana”

Share/Bookmark

Iklan