Menyimak rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kapolri beserta jajarannya terasa sangat cair. Bak set-back setelah rakyat mendengar rekaman pembicaraan Anggodo yang terkait dengan upaya rekayasa BAP yang berujung penahanan Bibit-Chandra.  Komisi III yang diharapkan mengajukan pertanyaan tajam sekarang malah memberi apresiasi dan memuji-muji Kapolri. Berbeda dengan RDP dengan KPK yang tertutup, rapat ini dinyatakan terbuka.  Karena itu Rapat yang dinyatakan terbuka untuk umum ini  justru menimbulkan syak, jangan-jangan forum RDP ini sengaja digelar Komisi III agar Kapolri dan jajarannya dapat membela diri serta diliput secara luas.  Kapolri bisa membersihkan citra yang tercoreng dimata masyarakat.  Masyarakat wajar bertanya, apakah ini bukan teater dan dramaturgi. 

     Kapolri memberi penjelasan bahwa seluruh proses penyidikan dan penahanan atas Bibit-Chandra sudah sesuai prosedur.  Bukti-bukti ada lengkap, katanya. Semua dijelaskan dalam bahasa teknis kepolisian ‘idik, ilik’, BB, S-print, BAP, P-19, P-21, pasal-pasal KUHAP dan juncto-junctis KUHP, lantas semuanya telah beres sesuai hukum.  Segala hal yang kelihatan tidak beres dalam rekaman KPK yang diperdengarkan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi sekarang menjadi kelihatan beres dan sesuai aturan.  Logika awam  sudah gamblang mengenali ketidak beresan instansi kepolisian sejak dulu.  Publik tidak paham bahasa hukum yang njelimet, apalagi istilah-istilah kepolisian yang gemar singkatan dan akronim, seperti idik, ilik, P-21, atau P-201 dan puspenkumpoldokpalpelpol. Rakyat tidak kenal puspenkum tapi puskesmas.  Pula, jangan-jangan P-19 atau P-21  dalam pemahaman rakyat awam semacam Patas AC. (Bu Zaki tetangga pernah menanyakan  istri saya, ada apa sih yang terjadi, kok teve semua siaran langsung pengadilan, mutar rekaman apa ya..)

     Anggota Komisi III tidak ada gregetnya, malah ada anggota FPKS meminta Susno Duaji bersumpah dan tentu saja Susno dengan mudah bersumpah tidak pernah terima uang Rp 10 M terkait Century-gate.  Susno dengan air mata berlinang mengutarakan isi hatinya karena merasa keluarganya tertekan oleh tuduhan kepadanya.  Susno ingin menunjukkan sisi kemanusiaan yang menimpanya.  Tidak salah Susno menangis, bahkan sekiranyapun ia meraung-raung.  Cuma harus disadari juga bahwa bukan hanya Susno yang punya keluarga, anak, istri, sepupu, misan, semenda, paman, engkong, eyang dst.  Bibit dan Chandra juga punya keluarga, anak istri, sedulur, paman, engkong, atau  buyut.  Selain itu, publik sudah paham bahwa sumpah sudah lama kehilangan makna dan keangkerannya di negeri ini.  Kalau memang kita memberi makna religius pada sumpah, semua polisi, jaksa, hakim, advokat, PNS, DPR, pejabat, saksi telah bersumpah sebelum menjabat dan memberi keterangan. Dalam sumpah mereka dikatakan tidak menggunakan jabatan langsung atau tidak langsung, melakukan tugas sesuai perundangan, memberi keterangan yang sebenarnya dll.  Tetapi toh banyak penyimpangan, kebohongan, korupsi, penyelewengan dsb. Anggota  DPR, bupati, gubernur ditangkapi dan dipenjara karena korupsi dan semuanya telah bersumpah sebelum menjabat.

Sebenarnya tak perlu heran kalau melihat penguasaan kursi parlemen adalah  parpol koalisi pendukung pemerintah. Dan karena Polri adalah bagian dari pemerintah wajar terasa suasa kekeluargaannya.  Sebagian penanya terasa lucu.  Ada yang mencoba menunjukkan pengetahuan  hukumnya dengan bahasa mewah, ada yang malah tak mampu merumuskan pertanyaannya sendiri dalam bahasa yang jelas, bahkan ada yang nanya sekedar nanya saja biar kelihatan disorot Teve, live!  Tidak ada mempersoalkan apa motivasi Antasari memberi testimoni, dan pula ia sedang dalam tahanan.  Apakah testimoni demikian dibuat secara bebas tanpa tekanan?  Mengapa sulit  mencari Pasal menahan Anggodo sedang untuk menahan Bibit-Chandra bisa.?  Dimana Ari Muladi, komunikasi penyidik Parman dengan Anggodo apa artinya itu, dsb dst? Anehnya anggota FPDIP, Hanura, Gerindra yang diharapkan memberi pertanyaan dan kecaman tajam, malah seperti motor ngadat karburatornya kotor.  Tampak bahasanya seperti menekan, tapi substansi pertanyaannya kosong melompong.  Lalu merekapun mengapresiasi Polri dan mengungkapkan kecintaan pada institusi Polri.

Lantas kalau rakyat sudah kehilangan harapan sama DPR, kemana mereka berharap.  Kita tidak mau adanya parlemen jalanan.  Terlalu riskan. DPR harus berobah sikap terutama partai yang merasa bukan koalisi pemerintah. Meski mereka tidak mayoritas kalau mereka mampu mengartikulasikan keinginan rakyat dalam bahasa gamblang niscaya mampu membongkar borok-borok mafioso dan makelar perkara yang sudah kronis dalam penegakan hukum.

Iklan