Setelah libur panjang lebaran, Jimly bikin “kejutan” mengajukan surat pengunduran diri sebagai hakim  di Mahkamah Konstitusi. Surat disampaikan 6 Oktober kepada Ketua dan tujuh hakim lain.  Kejutan ini sebenarnya tidak mengejutkan dalam konteks negeri ini. Setelah Jimly ditumbangkan Mahfud MD 19 Agustus lalu maka kita disodorkan pada pertanyaan “ketimuran”, bagaimana posisi mantan ketua ?  Apakah dia akan duduk dibawah Ketua baru. Apakah Ketua baru akan ewuh pekewuh untuk hal ini. Saya menduga Mahfud tidak punya sikap pekewuh dan akhirnya Jimly dan hakim serta staf lain terpeleset dalam  perasaan sendiri. Situasi menjadi kagok justru mungkin telah dibuat oleh barisan Jimly di Mahkamah.

Dalam alam demokrasi soal pekewuh dan perasaan yang tidak jelas juntrungnya harus dilenyapkan. Seorang mantan ketua harus legowo dan tetap mengabdi pada tugasnya sebagai hakim bukan pada jabatan ketua.  Haruslah dipahami bahwa baik ketua maupun mantan mengabdi pada negara dan bangsa dalam jabatannya. Dia harus mencintai tugasnya tanpa memandang posisi ketua atau anggota.  Dia juga melayani publik.  Jangan karena gagal menjadi ketua lalu mengundurkan diri.  Ini bukan pilkada tetapi Mahkamah Konstitusi, yang merupakan salah satu pilar negara hukum dan demokrasi di negeri ini.  Proses pemilihan hakim konstitusi tidak mudah dan makan waktu.  Karena Jimly berasal  dari usul DPR maka ini akan menambah tugas baru di DPR sedang masih banyak lagi hal yang harus diselesaikan.   Kita harus melihat bagaimana Israel menghayati demokrasi.  Seorang perdana menteri yang kalah hari ini harus sudah siap menjadi menteri perumahan rakyat dalam kabinet baru yang dipimpin mantan menteri dalam negeri yang menjadi perdana menteri baru.

Rezim Soeharto sudah membaca hal-hal seperti ini, dan menawarkan jabatan baru kepada mantan menteri kabinetnya. Tetapi untuk konteks sekarang jabatan apa dan siapa yang menawarkan posisi kepada Jimly tidak jelas.  Dalam posisi Ketua MK tadinya beberapa partai politik melirik Jimly sebagai calon wapres, tetapi bagaimana sekarang..? Wallahua alam. Karena politik seperti cuaca, bisa berubah sewaktu-waktu.

Iklan