Sahabat saya punya ponsel merek Nokia dengan tipe yang sama dengan saya punya. Tapi dia beli jauh lebih murah. Barangnya asli tapi tidak ada garansi. Biarpun tidak ada yang jamin toko tempat dia beli berani menggaransi sendiri selama 3 bulan. Namanya “garansi toko”. Barang dengan garansi toko ini, kalau rusak jangan dibawa ke distributor Nokia, mereka bilang ini bukan dari kita. Lalu dari mana ponsel ini berasal? Dari Nokia juga tapi diluar negeri, suatu negara Amerika Latin. Nokia memberi lisensi ke suatu perusahaan di negera Latin itu lalu darisana dibawa atau diimpor oleh pedagang kita kesini melalui jalan gelap. Kenapa harus jalan gelap, toh barangnya kan “resmi” lisensi Nokia. Barang itu adalah barang haram menurut UU HaKI (Hak-hak atas Kekayaan Intelektual). Hal itu disebut impor paralel (paralel importation).
Kalau dicermati UU HaKI kita ternyata semua menganut larangan impor paralel. Ambil contoh UU Paten, Pasal 70 UU No 14 th 2001,”Kecuali diperjanjikan lain, pemegang paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16″. Pasal 16 isinya adalah hak-hak pemegang paten yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan dsb. Senada dengannya Pasal 44 UU Merek, UU No 15 th 2001 yang mengatakan, ” Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat 1 tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.” Begitu juga UU Hak Cipta, UU No 19 th 2002, Pasal 46 menyatakan , “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2. Hal yang sama kita jumpai dalam UU Desain Industri dan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Inti dari pengaturan lisensi diatas adalah bahwa pemilik HaKI setelah memberi lisensi kepada seseorang masih boleh lagi memberi lisensi kepada pihak ketiga yang lain. Misalnya, Pemilik paten P setelah memberi lisensi kepada Q di negera A bisa lagi memberi lisensi kepada R di negara B. Selanjutnya produk paten yang dibuat di negera A tidak boleh masuk ke negara B. Artinya hak yang dimiliki pemilik paten tersebut tidak habis, atau disebut “Non-exhaustion“. Sebagai lawannya dikenal juga prinsip atau asas “Exhaustion” (=menghabis) yang berarti sekali diberi lisensi maka habislah hak si pemilik awal. Disatu sisi ini sangat menguntungkan pemilik HaKI, tapi di sisi lain akan merugikan masyarakat konsumen, karena tidak bebas memperoleh harga yang lebih murah karena biaya produksi yang berbeda di masing-masing negeri penerima lisensi. Pemilik Paten, Merek, Hak Cipta dsb yang produknya membanjiri pasar tak ayal lagi adalah pemilik kapital yang kuat.
UU HaKI kita yang berlaku sekarang adalah merevisi UU HaKI yang lama dalam rangka penyesuaian dengan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dalam kerangka masuknya Indonesia dalam organisasi World Trade Organization (WTO). WTO dan TRIPs telah diratifikasi dengan UU No 7 tahun 1994 dan mulai berlaku 1997. WTO dan perangkat TRIPs dibentuk adalah atas desakan negara maju yang membawa kepentingan kapital besar dan korporasi transnasional.
Nah, sekarang marilah kita bertamasya sejenak meninjau ketentuan TRIPs sebagai norma yang menjadi dasar revisi atau penyesuaian bagi UU HaKI kita diatas. Kita lihat ketentuan Pasal 6 tentang ” Exhaustion”, dikatakan disitu, “For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 dan 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.” Dari kata,” nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion” jelaslah pasal ini tidak menentukan secara tegas bahwa negara anggota harus menganut prinsip exhaustion atau non- exhaustion. Kewenangan menentukan memakai asas yang mana diserahkan kepada negara masing-masing. Jadi, Indonesia seharusnya dapat menganut prinsip Exhaustion tetapi tentu dengan pengecualian, yaitu kalau para pihak memperjanjikan lainnya. Jadi tidak terbalik seperti dalam UU kita. Mengapa UU kita menganut Non-exhaustion yang pro kapital?
Lalu sekarang bagaimana ponsel kita diatas. Begitulah terjadi dalam pasar. Yang terjadi adalah pasar yang menghukum UU, bukan sebaliknya. Konsumen cenderung mencari yang murah kalau pemilik kapital terlalu banyak ambil untung. Ini hukum pasar.

Iklan