Hari Selasa 19 Agustus Moh.Mahfud,M.D terpilih jadi Ketua M.K yang baru, mengalahkan incumbent Jimly Asshiddiqie dalam pemungutan suara dengan selisih tipis, satu suara. Mahfud mendapat 5 suara sedang Jimly 4 suara. Menyoroti terpilihnya Mahfud kontan pers mempersoalkan independensinya karena latar belakang aktivis partai politik. Apalagi sebentar lagi dilaksanakan pemilu yang akan membawa sengketa perselisihan perolehan suara baik calon legislator maupun presiden.

photo courtesy MK

photo courtesy MK

Sebaiknya tidak perlu berburuk sangka, karena keputusan di M.K tidak dapat diambil sendiri oleh Mahfud melainkan keputusan panel dan majelis yang terdiri dari 9 orang. Disamping itu kekhawatiran tidak perlu berlebihan karena Akil Mochtar juga mantan aktivis Partai Golkar. Kalau mau khawatir, lebih jelas lagi 3 orang hakim konstitusi adalah dari unsur pemerintah, 3 orang lainnya dari Mahkamah Agung. Apakah untuk ini tidak harus diragukan independensinya, latar belakang karirnya, dan sebagainya?
Apa yang harus disadari bahwa hakim di negeri ini masih sering menghadapi tekanan, baik halus maupun kasar. Mereka semua akan minta tolong dalam suatu perkara yang diperiksa. Mereka ada dari jalur keluarga, teman waktu kecil, teman seperjuangan waktu susah dulu, sama-sama aktivis partai, orang-orang kepada siapa kita dahulu berhutang budi dsb. Semuanya adalah tekanan nyata. Kadang kala, atau sering kali mungkin, permintaan tolong ini disertai tawaran uang, materi atau janji lain. Hakim konstitusi atau hakim manapun harus punya daya tahan atas godaan semacam ini.
Apa yang menarik dari seorang Mahfud sebenarnya adalah perjuangannya dalam Forum Demokrasi yang dipimpin Gus Dur ketika negeri ini masih dalam genggaman Soeharto. Demokrasi sedang dibungkam tapi Gus Dur dengan Marsillam, Mahfud dll dengan berani melawan arus.
Hal kedua yang menarik dari Mahfud, ide akademisnya. Dia adalah guru besar dalam politik hukum. Mungkin satu-satunya di Indonesia. Baginya hukum harus punya politik yaitu arah kemana akan dibawa hukum itu, hukum yang dicita-citakan. Meskipun Mahfud akrab dengan analisis sosiologi hukum (Lawrence Friedman) dalam gagasan politik (hukum)nya, kiranya Mahfud menyadari juga bahwa arah politik hukum adalah Pancasila dan konstitusi. Arah yang sekaligus jadi landasan titik tolak. Jadi bukan pandangan sosiologis yang sangat rentan pada perubahan sosial masyarakat (empirisme). Pandangannya soal ini akan berbeda dengan Jimly yang kuat kecenderungan positivis. Dengan pemahaman sosiologi hukum (dan politik) apakah dapat diharapkan bahwa warna putusan Mahkamah Konstitusi nantinya tidak akan terlalu legalistik formil tetapi lebih menuju kepada kemaslahatan bagi rakyat/warga negara.? Kita lihat saja.
Ketiga, seorang hakim konstitusi A.Mukhtie Fadjar dalam proses pemilihan ketua mengatakan seorang hakim adalah orang yang kesepian dan bukan selebriti. Sudah dapat dipastikan bahwa Mahfud bukan tipe selebriti hukum, meskipun demikian tidak dijamin sepenuhnya bahwa dia mungkin saja tidak dapat mengerem membicarakan suatu isu yang panas dan kemudian dilansir media. Hakim harus beda dengan politisi atau penggiat LSM. Mahfud sekarangpun harus berpolitik tapi bukan ‘politicking’, tetapi politik (hukum) Pancasila dan UUD 1945.

Iklan