Gagasan Prof.Sri Soemantri dan Dr.Albert Hasibuan untuk ditetapkannya Hari Konstitusi mulai terwujud. Kemarin Senin 18 Agustus acara deklarasi hari Konstitusi didukung oleh Ketua DPD dan Ketua MPR. Ketua DPR Agung Laksono entah kenapa tidak hadir dan agaknya sengaja tidak hadir. Tidak jelas apakah panitia mengundang juga Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimmly Ashidiqie. Agung mengirim seorang “utusan” Aulia Rachman,anggota DPR dan rekannya dari Partai Golkar. Pada acara itu Aulia Rachman tidak mau tanda tangani deklarasi dan mempersoalkan kapasitas sebagai institusi ataukah personal.
Ketidak hadiran Agung Laksono dan ketidak sediaan Aulia Rachman dengan mudah dapat diidentifikasi sebagai sikap yang berat pada pertimbangan politis. Sekiranya Agung sedikit berpikir sebagai negarawan maka seharusnya mendukung penuh pencanangan hari konsitusi ini. Jelas di tengah merosotnya ketaatan kepada hukum dan konstitusi maka ide semacam itu harus didukung, baik secara personal maupun institusional. Tanggal 18 Agustus 1945 adalah saat dimana UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara yang baru diproklamirkan. Tetapi rupanya tidak elok kalau gagasan bagus muncul dari pihak lain, karena bisa menaikkan “rating” politiknya dan menurunkan kita punya rating.
Iklan