Lex informatica bukan istilah yang lahir pada zaman Romawi ataupun abad Pertengahan. Jadi membolak balik kitabnya Justinianus ‘Corpus juris civilis’ akan buang waktu saja karena istilah ini baru muncul beberapa tahun lalu. Ini diperkenalkan Profesor Reidenberg untuk merujuk pada instrument baru dalam legislasi.(Texas Law Review, 1998, 3: 553-594.). Landasannya adalah bahwa teknologi bisa dipakai untuk merumuskan hak dan kewajiban tertentu. Keuntungan instrumen legislasi ini adalah karena ia memaksa pengguna melakukan suatu perbuatan . tertentu maka hak-hak dan kewajiban dapat segera diimplementasikan. Ini berbeda dengan instrument hukum tradisional yang sudah kita kenal. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sudah terprogram lebih dulu.
Sebelumya tak pernah terbayangkan begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti dewasa ini. Berbagai macam konsekuensi menohok kemuka lahir dari dimensi teknologi yang mencakup wilayah yang semakin luas.

Ada keuntungannya dalam memberlakukan hukum dalam ‘dunia on-line’ ini. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi sangat nyata bagi para pembuat kebijakan (policy makers). Ambil contoh WIPO, badan internasional HAKI, sudah menyiapkan penegakan hak cipta. Semua negara anggota diwajibkan membuat sarana-sarana teknik perlindungan hak cipta yang memadai sehingga para pemegang hak cipta dapat mempertahankan hak. Disamping itu dilakukan perlindungan terhadap perubahan atau penghapusan tanpa hak dengan informasi manajemen hak cipta (Copyright management information).
Hampir semua badan/organisasi internasional, publik maupun privat, sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan organisasi maupun mengimplementasikan hak dan kewajiban sekarang ini. Jadi kalau negara atau warga negara kita menjadi anggota, mau tak mau harus tunduk pada teknologi itu.
Di Indonesia bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat lebih efektif kalau menerapkan kemajuan TIK. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dapat lebih tepat sasaran dengan meminimalkan kebocoroan. Teknologi e-gov dan e-procurement sudah sangat mendesak diwujudkan di semua instansi pemerintahan. Mulai proses pendaftaran peserta, skor penilaian, sampai penentuan pemenang tender dapat lebih bersih dari praktek suap menyuap. Begitu pula praktek mafia peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, dapat menerapkan teknologi Record/Criminal Management System, Investigation Management System dsb. Syaratnya cuma satu, kemauan pemimpin instansi. Pemimpin instansi harus dengan tegas menginstruksikan anak buahnya agar memasukkan data (input) secara benar dan teratur kedalam system. Tanpa data itu maka system tidak akan bisa memprosesnya menjadi informasi yang berguna penegakan hukum yang tepat dan cepat. Para personil tertentu harus dilatih agar mempunyai pengetahuan teknologi yang cukup, agar pada saatnya bisa menyajikan data dan informasi yang tepat untuk pengambilan keputusan.

Iklan