Petir di siang bolong menerjang jagad advokat di negeri ini. Todung Mulya Lubis advokat kondang, sang warrior hak asasi dan penggerak LSM anti korupsi Transparency International Indonesia dipecat dari profesinya sebagai advokat.Diberhentikan permanen. Yang memecatnya adalah Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)dalam Putusan No 036/PERADI/DKD/DKI-JAKARTA /PUTUSAN/V/08 tanggal 13 Mei 2008.
Apa pasal ? Rupa-rupanya bung Mulya tersandung urusan benturan kepentingan (conflict of interest). Melanggar Kode Etik Advokat dalam menjalankan profesinya. Dalam sidang suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Kota Bumi tahun 2006 , Mulya mewakili kliennya perusahaan konglomerat Salim Group selaku Tergugat. Padahal tahun 2002 Mulya juga bertindak selaku kuasa hukum Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Pemerintah RI) untuk melakukan legal audit kepada obligor/ penunggak hutang pemerintah RI Salim Group. Ibarat Liga Inggris satu waktu dia bermain gelandang Chelsea menghantam Manchester United , sedang di musim kompetisi lain dia bermain untuk Manchester melawan Chelsea. Tentu sah-sah saja. Tapi ini bukan industri sepakbola profesional tapi profesi jasa hukum yang konon punya julukan bagus ‘profesi mulia’ (nobiles officium). Pekerjaan yang tidak membolehkan melompat dari gerbong satu ke gerbong lain.
Bagaimana caranya menyelamatkan Mulya, yang pernah saya kagumi ketika masih sekolah hukum dulu?
Pertama, Ada peluang untuk mengajukan banding bagi Mulya kepada Majelis Kehormatan Pusat Peradi. Seharusnya dipergunakan sebaik-baiknya untuk menunjukkan tiadanya benturan kepentingan. Sedang usaha Mulya untuk bergabung dengan ‘organisasi’ advokat lain akan mudah dituduh sebagai langkah tidak ‘gentleman’. Apalagi kalau organisasi advokat baru itu nantinya tidak berumur panjang.
Kedua, dengan adanya kejujuran dan menghindarkan debat kusir soal benturan kepentingan, mungkin dapat merubah putusan Dewan Kehormatan DKI sehingga memperoleh putusan yang lebih wajar di tingkat banding.

Masalah ini bisa menjadi ganjalan pencalonan Mulya sebagai  Hakim Mahkaman Konstitusi yang sedang digodok di Dewan Pertimbangan Presiden dan akhirnya ke Senayan.

Iklan