Teori kedaulatan adalah salah satu topik yang menarik dalam rangka Ilmu Negara dan Teori Hukum.  Kedaulatan maksudnya suatu kekuasaan atau otoritas paling tinggi yang sifatnya tunggal, satu-satunya.   Ada macam-macam ajaran kedaulatan, yakni kedaulatan Tuhan, kedaulatan Negara, kedaulatan Rakyat dan   akhirnya bermuara pada teori kedaulatan hukum (rechtsouvereiniteit/supremacy of law).  Ajaran kedaulatan hukum ini adalah suatu teori atau pemikiran konseptual tentang negara dan apa hubungannya dengan hukum. Ia mengkritik Teori Kedaulatan Negara yang menempatkan negara diatas hukum.  Dipelajari apakah negara yang membentuk hukum dan berada diatas hukum ? Apakah sumber wewenang/otoritas negara dan hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan teoritis yang dicari jawabnya oleh  ajaran kedaulatan hukum .

kedhkPerintis Teori Kedaulatan Hukum adalah seorang ahli hukum terkemuka dari Universitas Leiden, Belanda , Hugo Krabbe (1857 – 1936). Dia belajar hukum dan ilmu Negara di Leiden dan menyelesaikan studi tahun 1883 dengan tesis “De burgerlijke staatsdienst in Nederland” (Pelayanan Negara Borjuis di Belanda).  Beberapa tahun kemudian bekerja di Sekretariat Provinsi Gelderland dan Noord Holland.  Tahun 1894 Krabbe ditunjuk sebagai professor di Groningen, dengan pidato pengukuhan “de werkkring van de staat” (Jabatan-jabatan Negara). Tahun 1897 membuat suatu laporan prasaran berjudul Hubungan hukum antara Negara dan pejabat-pejabatnya harus diatur oleh hukum.  Dia kembali ke Universitas Leiden menduduki jabatan bergengsi  prof.Oppenheim sebagai professor hukum konstitusi/tata Negara tahun 1908 dengan pidato “De idee der rechtspersoonlijkheid in de Staatsleer” (Ide subyek hukum dalam ajaran Negara). Disini dia lebih mendalam menyoroti hubungan antara hukum dan Negara.  Sebelumnya  di Groningen Krabbe telah mengemukakan ide kedaulatan hukum dalam buku “Die Lehre der Rechtssouveränität; Beitrag zur Staatslehre” (Ajaran Kedaulatan hukum, Groningen, 1906).  Untuk lebih menjabarkan buku ini ditulis lagi buku “De modern staatsidee” (Ide Negara modern), den Haag 1915 lalu “het Rechtgezag” (Kewenangan hukum, Den Haag 1917), “De innerlijke waarheid der wet (“Kebenaran internal dari undang-undang” di ‘s-Gravenhage, 1924).  Murid Krabbe yang terkenal adalah R.Kranenburg yang menulis “Algemene Staatslehre” (Ilmu Negara Umum).

Teori Kedaulatan hukum dari Krabbe berusaha memecahkan masalah teori kedaulatan Negara juga  teori kedaulatan rakyat yang sudah ada sebelumnya.  Jean Bodin (1576) adalah yang pertama kali merumuskan bahwa kedaulatan adalah sifat utama dari Negara.  Negara berdaulat atas warganya dan Negara tidak dapat dihambat oleh hukum. Orang yang berkuasa adalah sumber dari hukum dan ia tidak terikat pada hukum. Ia hanya tunduk pada hukum illahi dan hukum kodrat dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan saja.
Teori kedaulatan rakyat yang dipelopori John Locke dan dikembangkan oleh J.J.Rousseau yang meletakkan kedaulatan kepada seluruh rakyat. Tapi teori tidak cukup jelas  karena ada dua unsur yang tidak bisa dikombinasi. Telah diuraikan dimuka konsep kedaulatan Bodin memandang kekuasaan tertinggi berada di tangan Raja sebagai wakil dari Negara.  Setelah Revolusi Prancis kekuasaan itu tidak lagi pada Raja tapi pada Raja di Parlemen. Tujuan revolusi tentu saja bukan hanya sekedar memindahkan kekuasaan absolute itu ketangan yang lain.  Tujuannya kata Locke agar supaya kekuasaan itu tidak digunakan sewenang-wenang oleh Raja maupun oleh kelompok orang tertentu.
Di Jerman, konstitusi dipandang sebagai hadiah Raja bukan pernyataan kedaulatan rakyat seperti di A.S.
Sebelum teori yuristik Negara , teori kedaulatan berusaha memandang kekuasaan absolut negara pada orang-orang  tertentu yang berkuasa.

Di Amerika terjadi perdebatan panjang mengenai soal dimanakah terletak kedaulatan itu. Pada Negara bagian atau Negara federal atau malah dibagi oleh keduanya. Kalaupun dikatakan kedaulatan berada pada Negara federal sedang Negara bagian tidak berdaulat, tetap saja mustahil menemukan kedaulatan itu.  Pasti bukan di kongres atau presiden. Mengatakannya pada Mahkamah Agung juga tidak bisa karena para Hakim ditunjuk oleh Presiden dan Senat, dan hakimnya bisa dipecat oleh DPR.
Apakah kedaulatan berada pada rakyat (people). Rakyat adalah kumpulan warga Negara yang tidak berbentuk dan karenanya tidak memiliki makna politik dan hukum. Mencari-cari letak kedaulatan pada organ Negara adalah sia sia.
Kedaulatan dan Hukum internasional
Teori kedaulatan yang mengalami kesulitan mencari pemecahannya pada badan-badan suatu Negara akan terancam tanpa adanya perkembangan dalam hukum internasional. Ajaran kedaulatan pada masa itu berkembang dari perselisihan yurisdiksi (wewenang) Negara nasional pada zaman Pertengahan.
Negara bangsa di Eropa abad 17 kenyataannya berdaulat.  Tapi pelan-pelan mulai dikembangkan sistem peraturan dalam hubungannya dengan negara lainnya.  Hukum internasional berkembang pesat diantara keluarga bangsa-bangsa. Hukum Internasional yang sebelumnya belum ada dengan cepat mengembangkan sistem pengawasan atas para anggota keluarga bangsa-bangsa.
Apakah hakekat kumpulan peraturan itu sehingga bangsa-bangsa anggotanya wajib mentaati.  Hugo Grotius menyebutkannya “hukum”, yang bersumber dari alam/kodrat.

Bagi mazhab John Austin, istilah “hukum” pada kata hukum internasional bukanlah perintah dari orang yang berdaulat.  Hukum internasional adalah cabang dari moral bukan hukum.  Sumbernya adalah ikatan moral.  Dia bergantung pada persetujuan atau perjanjian Negara pihak. Jadi bukan pada kehendak atau kemauan berdaulat suatu Negara.  Hukum internasional tidak dapat dipaksakan berlakunya dengan hukuman atau denda sehingga tidak punya sanksi yang efektip.
Tetapi perkembangan hukum internasional yang cepat pada pertengahan Abad 19 dimana mulai berdiri organisasi internasional membuat pandangan mazhab Austinian tidak tepat. Definisi Austinian terlalu sempit.  Henry Maine menunjukkan bahwa ada sejumlah sistem hukum eksis tanpa mandat dari Negara dan peraturannya bisa diberlakukan tanpa melalui hukuman dan denda.

Doktrin lama tentang kesetaraan negara adalah cuma fiksi belaka.  Tapi kalau negara tidak  sama semua, yang satu superior atas yang lain, maka pertanyaannya kalau begitu bagaimana jadinya doktrin kedaulatan negara.

Hukum internasional adalah kumpulan aturan yg mengatur hubungan antar negara yg tdk berasal dari persetujuan bebas`mereka tapi dari sumber yg sama seperti hukum lain. Eksistensi kumpulan peraturan tersebut tidak sesuai dgn ajaran kedaulatan negara.

Teori negara sebagai subyek hukum (juristic person) mencoba mengatasi kesulitan kedaualatan negara.
Teori Negara Subyek hukum dimulai oleh von Gerber thn 1865 dan dikembangkan Laban, Preuss dan Jellinek.
Teori ini mengatakan semua usaha mencari kedaulatan pada organ khusus negara adalah keliru.
Negara adalah suatu kesatuan yang tunggal, yg berasal dari kesadaran kita kata Jelllinek. Badan-badan pemerintahan, raja, badan perwakilan adalah organ dari negara melalui mana negara mengekspresikan kemauan dan menjalankan fungsinya.
Kedaulatan disini tidak diidentikkan dengan badan pemerintahan. Pemerintah berbeda dgn negara. Pemerintah adalah sekumpulan fungsi-fungsi sedang negara entitas hipotetis  yang mencakup  aspek politik dari masyarakat atau bangsa.  Bagi Jelllinek kedaulatan bukan aspek terpenting dari teori subyek hukum (rechtsperson/juristic person).

Negara merupakan suatu person.  Personalitas negara adalah alat untuk membuat negara agar  bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan melanggar hukum dari badan-badan nya.  Teori kedaulatan hukum ini mengatakan seluruh sifat personalitas negara adalah subyek hukum dan tidak bisa dipisahkan dari hubungannnya dengan hukum.  Inilah yg disebutkan “Negara hukum” (rechtstaat).
Kelemahan teori Juristic personality dari Jellinek ialah baginya  negara adalah yang memiliki kekuasaan yang asli dan paling tinggi yg dapat memaksakan kehendaknya terhadap kehendak orang lain. Kelemahan teori Jellinek ini yang dikritik Krabbe.
Sedang teori Leon Duguit,  kekuasaan penguasa berasal dari prinsip kemasyarakatan yang mengatur masyarakat. Solidaritas masyarakat yang membentuk hukum obyektif yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Hukum tersebut mengharuskan seluruh masyarakat harus meningkatkan solidaritas dan tidak menguranginya. Negara tunduk pada hukum karena si penguasanya tunduk pada hukum seperti halnya anggota kelompoknya.
Menurut Duguit , kekuatan (power) seorang penguasa adalah fakta yg tidak perlu pembenaran, meskipun dipergunakan utk menghabisi solidaritas. Disini masyarakat membutuhkan lembaga permanen untuk mencukupi kebutuhannya.  Pandangan Duguit mengandung paradoks, bertentangan. Walaupun hukum positif yg berasal dari kekuatan mengikat fakta solidaritas, Duguit tidak menerima bahwa hal ini adalah suatu justifikasi dari kekuasaan yang dijalankan kelas penguasa. Penguasa menjalankan kekuasaannya karena keunggulan kecerdasan, moral, dan ekonomi. Mereka bisa menjalankan kekuasaannya karena keunggulan nya atas pihak lain.
Aspek sosiologis teori Duguit tidak memberi sumbangan berarti kepada konsep hukum dan analisa otoritasnya.  Sumbangan utamanya adalah tahap2 hukum yang diabaikan oleh teori2 kedaulatan sebelumnya. Menurut Duguit fungsi hukum adalah menyusun dan mengoperasikan pelayanan publik secara berkelanjutan, hal mana penting utk kehidupan masyarakat.

Kedaulatan hukum Krabbe
Pada masa sekarang ini Negara Negara cenderung berkonstitusi untuk  menghindarkan kesewenang-wenangan yang dikandung dalam teori kedaulatan Negara. Organ-organ Negara, pejabat cabang-cabang pemerintahan selalu mendasarkan kewenangannya pada hukum. Landasaan dari Negara dibuat diatas hukum, Negara mewujudkan kehendaknya dengan hukum, membuat hukum dan bertindak sesuai dengan hukum. Negara wajib memerintah berdasarkan hukum, walau diasumsikan bahwa hukum mengikat karena ekspresi kemauan Negara.  Negara menciptakan hukum tapi organ-organnya adalah mahluk hukum dan mengabdi pada hukum. Negara pun ciptaan hukum, organnya ada karena hukum, Negara menjalankan kekuasaan dengan hukum.  Inilah makna teori kedaulatan hukum Krabbbe.
Menurut Krabbe, moralitas dan hukum bersumber pada kesadaran hukum (rechtsbewusstsein/sense of right).  Hukum tetap eksis hanya kareena orang terus menerus menilai dan menilai kembali kepentingan-kepentingannya. Mereka bertujuan mencapai keseimbangan kepentingan. Orang ingin melindungi kepentingan sendiri dan mengakui kepentingan orang lain yg berkaitan dnegannya. Kesadaran akan hak dan kewajiban timbal balik ini merupakan landasan bagi bangunan organisasi-organisasi politik untuk terjaminnya  kepentingan umum.  Inilah  teori negara Krabbe.
Krabbe : Aspek fundamental dari negara modern adalah  hukum.  Hukum mewakili evaluasi kepentingan2 dan menentukan kategori mana yang benar dan mana salah. Badan-badan negara harus berlandaskan hukum.
Otoritas hukum
Hukum memiliki otoritas kekuasaan karena sifatnya demikian. Pada dirinya, hukum memang berwenang dan berkuasa.  Hukum dibenarkan karena kandungannya yaitu menurut ketepatan memperhitungkan kepentingan yg bersangkutan.  Maka jelas konsep hukum disini berbeda dgn kekuasaan dalam doktrin kedaulatan. Konsep kedaulatan adalah konsep formal.  Hukum memiliki otoritas karena sumbernya memiliki wewenang.

Selanjutnya kata Krabbe, penting membedakan hukum dan keadilan walaupun kadangkala bermakna sama tapi bisa bertentangan. Misalnya kalau seseorang bertentangan dengan hukum hal itu bisa diartikan ia bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau dengan ide keadilan. Maka penting mempertimbangkan peraturan tersebut walaupun dibuat oleh lembaga yang wenang. Harus diselidiki dulu standar apa yang dipakai untuk membuat aturan itu.  Masalah ini akan dijawab oleh filsafat hukum bukan ilmu Negara. Fokus kita disini adalah hukum atau peraturan yang berlaku itu.
Krabbe memulai teorinya dengan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan hukum berlaku? Kenapa hukum berlaku.  Jawabnya hukum berlaku karena otoritas kekuasaan.  Sepanjang kekuasaan dari yang berdaulat dipakai sebagai titik pangkal maka dasarnya akan sampai pada kehendak Tuhan atau kelompok yang menyatu dengan yang berdaulat atau kekuatan kodrat dari yang kuat atas yang lemah.
Tetapi dilain pihak, dalam Kedaulatan hukum hanya melihat dasarnya pada  kekuasaan yang dijumpai dalam kehidupan kerohanian manusia. Khususnya pada bagian kehidupan spiritual yang beroperasi dalam diri kita yang disebut kesadaran hukum.
Dalam teori kedaulatan hukum, dasar berlakunya hukum berada pada daya internal bukan daya eksternal seperti teori kedaulatan negara. Kesadaran hukum inilah sumber dari kekuasaan itu.
Kedaulatan hukum bisa dipandang sebagai sesuatu yang sudah menjadi kenyataan real bisa juga sebagai hal yang akan diwujudkan (das Sein dan das Sollen). Ia menjadi realitas kalau kesadaran hukum anggota masyarakatnya itu benar-benar dijalankan beroperasi tanpa hambatan dan semua kekuasaan berasal darinya.

Referensi :

  1. Hugo Krabbe, The Modern Idea of the State,
  2. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1936-1937. E.J. Brill, Leiden 1937  
  3. Hugo Krabbe, Wikipedia.
Enhanced by Zemanta

 

    • … pendapat MK yang menyatakan bahwa norma dari Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo yang tidak mencantumkan wamen dalam susunan organisasi kementerian negara.
    • ..oleh karena UU tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud ‘beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus’, maka menurut MK hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya”. Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 yang berbunyi: “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu” mengisyaratkan suatu amanat bahwa jabatan wamen tidak secara otomatis terdapat pada seluruh kementerian negara.
    • Presiden dengan kewenangannya mengeluarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang menempatkan posisi wamen tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri (Pasal 1).Wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam “memimpin” pelaksana tugas kementerian negara (Pasal 2 ayat (1)).
    • kami memaknai bahwa jabatan wamen menjadi bersifat politis sehingga harus ada jangka waktu berakhirnya masa jabatan wamen, yaitu paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan pejabat yang mengangkatnya
    • Keppres Nomor 65/M Tahun 2012 tersebut tidak memberhentikan (dan tidak perlu memberhentikan) para wamen pascaputusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011 dengan alasan bahwa MK sendiri berpendapat Presiden mempunyai hak eksklusif (yang kami maknai hak prerogatif) untuk mengangkat wamen, sekalipun ada atau tidak ada UU yang mengatur tentang wamen.
    • semua keputusan Presiden yang mengangkat para wamen selama ini adalah sah.Tidak diperlukan pemberhentian atau pelantikan para wamen yang telah diangkat.
    • sumber :  Harian SINDO

 

So began a recent confrontation at Manouba University on the outskirts of Tunis, Tunisia’s capital, where tensions have been running high for nearly a year. Here a handful of ultraconservative Salafist students and their busloads of supporters, many from the poor interior of the country, are pitted against an urban faculty with a strong sense that this bare-bones campus with its overgrown paths is no place for prayer rooms or women who veil their faces.

The turmoil at Manouba has kept Dean Kazdaghli, who is elected by faculty representatives, at the top of the news and editorial pages, sometimes admired for his embrace of a secular campus, sometimes derided for letting things get out of control or for failing to acknowledge the needs of the Salafist students.

 

http://www.nytimes.com/2012/06/12/world/africa/tensions-at-manouba-university-mirror-turbulence-in-tunisia.html?_r=1

UU tentang Penataan Ruang/UUPR (UU No 26 tahun 2007) sekarang sudah berumur lima tahun.  Apa sajakah yang sudah dicapai sekarang di bidang penataan ruang.?   Masalah kemacetan di perkotaan masih menonjol.  Bangunan –bangunan yang melanggar  garis sempadan masih banyak ditemukan. Di pemukiman penduduk kita temukan industri dengan limbahnya.  Ruang terbuka hijau ukurannya tidak memadai untuk paru-paru kota.  Sampah-sampah berhamburan.  Selanjutnya, pantai daerah wisata dikuasai oleh kapital besar dengan hotel, restoran dan taman-taman bermain.  Kota-kota bertetangga saling berebut pemasukan daerah dan tidak peduli soal kerjasama atau koordinasi dalam penataan ruang.  Itu di perkotaan.  Bagaimana di luar kota.? Keadaan tak jauh beda.  Tambang, hutan dan lahan pertanian di perah buat mengisi pundi-pundi para pemodal besar maupun pemodal cekak.

Sebenarnya Pemerintah pasti sudah menyadari betapa besar masalah penataan ruang yang harus dibenahi.  Karenanya Pemerintah sudah membentuk satu direktorat jenderal khusus untuk menanganinya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).  Pertanyaannya apakah cukup hanya membentuk lembaganya tanpa adanya tindakan tegas ? Mengapa banyak daerah masih tidak mau menyadari soal penataan ruang adalah soal mendasar yang harus diurus serius ? Bahkan pemerintah daerah ada yang menganggap soal ini mengganggu otonominya.

Tata Ruang dan Penataan Ruang

UUPR memberi definisi Ruang yang sangat luas meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang didalam bumi. Selanjutnya yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.  Struktur ruang merupakah susunan pusat-pusat permukiman  sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi mendukung aktifitas sosial ekonomi.  Sedang, menurut UUPR pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Pembentuk UU kelihatan sangat ambisius dengan definisi ini.  Dengan rumusan sedemikian luas agaknya UUPR dimaksudkan sebagai payung hukum agar bisa ditata kembali ruang wilayah Indonesia secara menyeluruh dan terpadu. Tidak centang perenang.  Penataan ruang menjadi menjangkau segala urusan, mulai penataan kota, perdesaan, pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup, penerbangan/dirgantara, kelautan dsb. Pertanyaannya apakah satu direktorat jenderal akan mampu mengurusi masalah yang begitu besar.  Dengan ditempatkannya Ditjen penataan ruang dibawah Kementerian Pekerjaan Umum nyata pemerintah melihat penataan ruang dari satu aspek belaka. Urusan begitu besar tiba-tiba diperkurus menjadi sekedar pekerjaan umum.   Tetapi taruhlah ini strategi kebijakan, pemerintah sementara memasukkannnya ke pekerjaan umum lalu nantinya akan dibentuk suatu kementerian tersendiri.  Di beberapa  negara  berbeda-beda lembaga yang mengurusi soal ini.  Ada yang membuat kementerian sendiri, ada yang menggabungkannya dengan lingkungan hidup, dan tata guna pertanahan,  perekonomian dsb.

Sebenarnya apakah penataan ruang itu?  Di negara Eropa  dikenal istilah ‘spatial planning’. Spatial planning pada prinsipnya adalah suatu metode di sektor publik  untuk memberi arah  distribusi maupun kegiatan masyarakat.  Metode ini berwujud perencanaan yang mencakup perencanaan tata guna tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan transportasi, perencanaan lingkungan hidup, sampai ke perencanaan komunitas dan perekonomian.

Tahun 1983 para menteri di Eropa (European Conference of Ministers responsible for Regional Planning (CEMAT)) memberi pengertian, penataan ruang sebagai ungkapan geografis bagi kebijakan-kebijakan ekonomi, social, budaya dan ekologi dalam masyarakat.  Pendekatannya harus ilmiah antar disiplin dan komprehensif untuk mencapai keseimbangan pembangunan regional dan organisasi fisik ruang. “Regional/spatial planning gives geographical expression to the economic, social, cultural and ecological policies of society. It is at the same time a scientific discipline, an administrative technique and a policy developed as an interdisciplinary and comprehensive approach directed towards a balanced regional development and the physical organisation of space according to an overall strategy.”

    • dua cara, yaitu lewat impeachment DPRD dan dicopot Presiden

    • UU Pemda pasal 30. Ayat pertama

    • iberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.

    • "Cara membaca kalimat

    • pidana yang hukumannya lebih dari 5 tahun,

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

http://news.detik.com/read/2012/05/19/161503/1919945/10/penjelasan-lengkap-denny-indrayana-tentang-kemenangan-yusril-di-ptun

1. Pemberhentian tetap Agusrin selaku Gubernur Bengkulu dan mengangkat Wakil Gubernur selaku Gubernur definitif adalah perintah UU Pemda. Putusan Kasasi MA telah menyatakan Agusrin terbukti korupsi, dan karenanya sesuai UU Pemda ia harus diberhentikan tetap.

2. Upaya Agusrin melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra untuk menggugat pemberhentian dan penggantiannya selaku Gubernur karena sedang mengajukan peninjauan kembali ataupun karena ancaman hukuman kasusnya kurang dari 5 tahun, jelas merupakan suatu kekeliruan. Peninjauan Kembali (PK) jelas-jelas tidak menunda eksekusi.

Dengan putusan MA yang merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemberhentian Agusrin sudah benar dan sah secara hukum. Argumentasi ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun juga keliru dan informasi yang menyesatkan. Agusrin dituntut antara lain dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang ancaman hukumannya nyata-nyata lebih dari 5 tahun.