Internet dan Hak Asasi Manusia

Mahkamah Konstitusi Prancis menyatakan akses internet adalah hak asasi manusia (HAM).  Putusan MK Prancis ini membatalkan undang-undang yang dibuat Sarkozy April 2009.  Dalam UU itu dibentuk suatu badan judicial pengawas internet yang berwenang  memutus akses user yang mendownload setelah ada dua kali peringatan.  Kalangan industri musik dan artis ada dibalik UU.  Partai oposisi tak puas karena melihat ada pelanggaran hak konstitusi warga disini. Lantas MK Prancis tegaskan, “akses yang bebas untuk jasa komunikasi publik online” adalah bagian dari Deklarasi HAM.  Juga badan pengawas yang disebutkan dapat menelusuri aktivitas pengguna internet adalah pelanggaran hak privasi.

 

Para blogger dan pengguna net lainnya kontan bertepuk tangan untuk MK.  Buat mereka UU Sarkozy itu adalah akal-akalan dari korporat musik raksasa.

Lain dengan kita.  Kita sibuk membuat Undang-undang ITE agar orang-orang yang melanggar susila dengan media internet dihukum.    Sibuk memperdebatkan pornografi dan budaya.  Latah berteori bahwa disamping hak asasi ada namanya kewajiban asasi.

 

Relaas putusan pengadilan disampaikan melalui Twitter

Zaman sudah makin maju.  Lembaga formal seperti pengadilan pun ikut ambil bagian dalam situs pertemanan Twitter.  Pengadilan Tinggi di Inggris menyampaikan putusan agar diberitahukan melalui situs itu.  Masalahnya bermula dari seorang user meniru seorang  blogger bernama Donal Blaney anggota partai Konservatif Inggris.  Tak cuma nama, fotonyapun dipakai si orang usil. Donal berang dan menggugat sipemilik akun dengan nama samaran ‘blaneysbarney’ itu ke pengadilan dan minta supaya dikeluarkan putusan sela menghentikan perbuatannya.  Lalu pengadilan mengeluarkan putusan dan disampaikan melalui Twitter sehingga akan dibaca si usil ketika dia membuka akunnya.

Pengacara Blaney senang dan mengatakan putusan ini adalah langkah maju buat mencegah orang-orang yang tak bernama menyalahgunakan internet.  Orang tidak bisa sembunyi lagi dibalik nama samaran lalu melawan hukum,tegasnya.

 

Indonesia patent application (flowchart)

patent flowch

Prosedur Permohonan Paten di Indonesia

 

Balada Heru Lelono, Staff Khusus Presiden

Semalam saya menonton penjelasan Heru Lelono di SCTV. RIngkasnya dia katakan bahwa proyek padi unggulan SuperToy yang gagal tidak ada hubungannya dengan PT Sarana Harapan dimana Heru adalah Komisaris. “Kita berbaik baik saja…”, kata Heru. Tidak jelas maksudnya dengan “baik-baik”. Heru selanjutnya berputar-putar berbicara sedang para petani di Jawa Tengah yang malang harus menanggung rugi.

Proyek lucu Blue Energy katanya tidak akan dimohonkan paten dengan alasan biar jadi milik masyarakat. Terang saja tidak akan dimohonkan karena tidak akan mendapat hak paten. Blue Energy kalau diuji tidak akan memenuhi syarat substantif (inventive step dan novelty). Padahal, Presiden menaruh harapan begitu tinggi pada blue energy ini. Di Bali, di sela-sela UNFCCC, Desember 2007, Presiden didampingi Ny Ani Yudhoyono menyempatkan diri menyaksikan pameran blue energy.

Oleh karena penjelasan tentang blue energy yang berbahan dasar air tidak cukup memadai dan meyakinkan, Reuters menjuluki proyek blue energy sebagai ”Bali Magic Fuel”, BBM Sihir dari Bali.

Menurut Pasal 61 Undang undang No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman ditegaskan pihak yang sengaja tidak mengikuti tata cara pembukaan dan pengolahan lahan atau penggunaan media tumbuh tanaman; melakukan usaha budidaya tanpa izin, diancam pidana 3 tahun.  PT Sarana Indopangan (PT SI) sebagai pihak yang melepaskan benih dapat dipertanggung jawabkan. Direktur PT SI jelas punya tanggung jawab.  Komisaris Utama PT SI adalah Heru Lelono, meskipun posisi komisaris tetapi berdasarkan asas piercing the corparate veil (tanggung jawab tanggung renteng) yang dianut UU Perseroan Terbatas tahun 2007 ia dapat dipertanggung jawabkan.  Sekarang, taruhlah ini hanya dapat dipertanggung jawabkan kepada Direktur dan Heru Lelono sebagai Komisaris tidak, tetapi kalau dia pemegang saham PT SI tentu punya tanggung jawab keperdataan. Para korban yang merasa dirugikan PT SI bisa juga menggugat perdata untuk penggantian kerugian materiil dan moril berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.
Sebenarnya ketika proyek “Blue energy” nya Heru dikritik habis oleh para pakar sebaiknya Presiden harus mulai bertindak karena bagaimanapun hal itu akan membawa kerugian secara politik kepada Presiden. Presiden harus melakukan filter terhadap semua gagasan yang muluk-muluk yang tidak dikaji secara ilmiah. Biarpun itu ide dari orang kepercayaannya sekalipun. Menteri Pertanian ketika itu hendaknya memberi pandangan yang tepat. Tetapi …. mungkin, Staff khusus lebih didengarkan dari Menteri. Memang  pas namanya SuperToy, varietas unggul mainan super, .