Gara-gara sepucuk surat korespondensi perusahaan dipakai sebagai bukti di sidang pengadilan, para advokat dari kantor Lubis Santosa Maulana diadukan oleh advokat dari kantor Otto Hasibuan ke Majelis Kehormatan Peradi. Yang mengadukan dari kantor Otto Hasibuan (Ketua Umum Peradi) Effendy Sinaga dan Haryo dan yang dilaporkan para advokat kantor Lubis Santosa Maulana (LSM). LSM, ketiganya diketahui sekarang bukan anggota Peradi dan juga ikut pula dalam organisasi sempalan Peradi, Kongres Advokat Indonesia (KAI).  Apakah ini kelanjutan perseteruan organisasi advokat, dapat menjadi pertanyaan tersendiri.  Yang jelas Insan Budi Maulana sebagai Teradu I tidak hadir dan tidak dianggap sebagai anggota Peradi sehingga yang diperiksa adalah para advokat yang bekerja padanya.  Anehnya, walaupun bosnya bukan Peradi, ternyata anak buahnya masih setia pada Peradi karena masih terdaftar sebagai anggota, lalu diperiksa Majelis.  Para advokat  yang menjadi Teradu II s/d VII ialah Dini C. Tobing Panggabean, Arief Susijamto Wirjohoetomo, Marulam J. Hutauruk, Adi Setiani, Hesti Setyowati dan Tris Darmawan.

Putusan Majelis Kehormatan Peradi intinya menolak pengaduan Effendi Sinaga dan Haryo .  Soalnya menurut Majelis, surat yang ditunjukkan sebagai dokumen Sans Prejudice bukan lah surat sesama atau sejawat advokat tapi antara dua perusahaan.  Jadi tidak bisa dikatakan melanggar Pasal 7 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Pasal 7 tersebut bunyinya :

Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan ‘Sans Prejudice’.”

Sudah lazim dalam praktek advokat bahwa kalau ada surat menyurat/ korespondensi sesamanya yang sifatnya ‘confidential‘ atau misalnya ada tawaran yang akan ditarik kalau tidak dipenuhi dengan syarat tertentu maka dianggap tidak pernah ada, atau upaya perdamaian yang mungkin gagal, ataupun hal-hal lainnya, dicantumkan kata “Sans Prejudice” yang harfiah berarti ‘tanpa prasangka’.  Makna harfiah ini memiliki konsekuensi bahwa surat itu harus dirahasiakan dan tidak dapat ditunjukkan kepada siapapun apalagi sebagai bukti pengadilan.  Dalam praktek bisnis kadang-kadang kita temukan kata bhs Inggris “without prejudice”  yang artinya sama dengan bahasa Prancis tadi Sans Prejudice. Tapi  Pasal 7  mensyaratkan kata “sans prejudice” yang bahasa Prancis. Jadi kalau anda memakai bahasa Inggris “without prejudice”  maka tidak akan melanggar Pasal 7.

Memang disini ada kesulitan karena Pasal 7 KEAI tsb hanya membatasi larangan bagi advokat, karena Kode Etik Advokat  cuma  wenang mengatur  perilaku advokat. Sedang dalam kasus ini surat itu adalah surat dari PT Hitachy Construction Machinery Indonesia kepada PT Basuki Pratama Engineering, keduanya bukan advokat.  Bagi Majelis mungkin sudah mempertimbangkan bahwa kalau Pasal 7 tersebut  diterapkan kepada korespondensi antar perusahaan maka konsekuensinya sangat luas.  Karena segala surat menyurat dunia bisnis asalkan dibubuhi Sans Prejudice tak dapat menjadi bukti di pengadilan.  Ini tentu kelak akan menyulitkan  segala proses pembuktian dan penegakan hukum.

Dunia bisnis bukanlah dunia kaum profesional karena setiap profesi diikat oleh kode etik (code of conduct), misal dokter, akuntan dsb.  Artinya, memang kata Sans Prejudice yang memiliki konsekuensi hukum tadi cukuplah menjadi penanda khusus bagi kaum profesi advokat bukan dunia usaha yang juga mempunyai etik dan moralitas sendiri, yang tentu tidak sama dengan advokat.

Technorati Tags: , , , , ,